IPW: Tahan & Pecat Eks Kasatlantas !

by -551 views
Neta S Pane

-Terkena OTT, AKBP I Nengah Harus Diseret ke Pengadilan Tipikor
-Pengurusan SIM di Polres Metro Bekasi Kota Sarat dengan Percaloan

Neta S Pane

Salah kaprah jika Polri hanya menjatuhkan sanksi administrasi terhadap mantan Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kota, AKBP I Nengah Adi Putra yang terkena OTT pungutan liar. Justru, pelaku harus diseret ke pengadilan Tipikor, ditahan, dan dipecat dari institusi Polri.

Presideum Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengakui, selama ini pengurusan SIM (Surat Izin mengemudi) di Polres Metro Bekasi Kota masih sarat dengan percaloan. Bahkan, aksi percaloan itu sangat terbuka dan tidak terkontrol. “Karenanya, IPW sudah beberapa kali mengeksposnya, tapi semua cuek bebek membiarkan aksi percaloan itu. Dengan adanya OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan Paminal ini, IPW memberi apresiasi bahwa ada upaya yang serius untuk memberantas percaloan di internal polri,” ujar Neta melalui
percakapan internasional kepada Koran Bekasi, Senin (19/2). Neta berharap, dengan adanya OTT ini maka ada terapi kejut agar aksi-aksi percaloan itu tiarap dan benar-benar serius dibersihkan.

“Adanya OTT terhadap Kasatlantas Polrestro Bekasi ini sekaligus membuka adanya sebuah aksi yang memalukan yang dilakukan bersangkutan. Hal ini tidak hanya memalukan pribadi yang bersangkutan, juga memalukan korps angkatannya di Akpol maupun korps Polri. Apalagi dalam OTT itu disita barang bukti Rp61 juta,” lanjut Neta. Baginya, hal ini menunjukkan bahwa aksi percaloan SIM bukan sebuah pelayanan kepolisian, melainkan ajang komersialisasi yang melanggar prosedur yang ditetapkan Polri serta memanipulasi pemasukan negara lewat
PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

“Dengan adanya OTT ini yang bersangkutan harus segera dicopot dari jabatannya dan ditahan agar tidak menghilangkan barang bukti. Setelah itu diproses di pengadilan untuk kemudian dipecat dari anggota Polri. Tindakan yang harus dilakukan Polri terhadap Kasatlantas yang terkena OTT itu bukanlah pelanggaran disiplin, tapi tindakpidana korupsi, sama seperti OTT yang dilakukan KPK. Jika hanya dikenakan tindakan disiplin, tidak akan ada efek jera dan anggota Polri seperti diistimewakan dan tidak bisa tersentuh hukum pidana Tipikor. Sementara pejabat sipil yang terkena OTT, baik oleh Polri maupun KPK dengan mudah dijerat dengan tindak pidana korupsi,” paparnya.

Sekali lagi Neta menegaskan, Kasatlantas yang kena OTT harus diseret ke pengadilan Tipikor karena sudah menyebabkan kerugian negara yakni memanipulasi PNPB. “Kalau hanya sanksi administrasi, Polri sudah salah
kaprah tuh, sebab sudah ada tindakpidana korupsi dalam kasus ini,” tegasnya. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis memberi sanksi tegas kepada Kasatlantas Polres Metro Bekasi Ajun Komisaris
Besar Polisi (AKBP) I Nengah Adi Putra yang terkena OTT pungutan liar.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, sanksi yang diberikan berupa dicoret dari peserta lolos Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen). Argo menyebutkan, AKBP I Nengah dinyatakan telah lolos 10 besar untuk mengikuti pendidikan Sespimen (Sespimen merupakan jenjang pendidikan perwira menengah sebagai syarat promosi), namun terganjal karena diduga terkait pungutan liar permohonan surat izin mengemudi (SIM) di Polres Metro Bekasi.

Selain dicoret dari peserta Sespimen, AKBP I Nengah juga dicopot dari jabatan sebagai Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kota. Sespimen merupakan jenjang pendidikan bagi anggota perwira menengah kepolisian yang menjadi salah satu syarat saat akan dipromosikan menjadi Kapolres. Seperti diketahui, tim Paminal Propam Mabes Polri menggelar OTT terhadap dugaan pungli di Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota, Sabtu (10/2).
Tim Paminal Mabes Polri mengamankan AKBP I Nengah yang diduga menerima uang pungli dari hasil permohonan SIM yang habis masa berlakunya tanpa uji teori dan praktik dengan barang bukti uang tunai Rp61 juta.
Dari pantauan Kobek selama ini, prosedur pembuatan SIM (surat izin mengemudi) memang cukup mahal. Untuk pembuatan SIM C baru (sepeda motor) yang semestinya Rp100.000, dipatok seharga Rp800.000. Sedangkan
SIM A umum yang seharusnya Rp120.000, ditentukan sebesar Rp900.000 hingga Rp1.000.000.

Tarif selangit ini sudah berlangsung lama dan bukan rahasia umum lagi. Tarif itu juga berlaku di kalangan calo, tak terkecuali mereka yang juga anggota kepolisian yang bertugas sebagai calo. Jumlah mereka cukup marak di
lingkungan Polres Metro Bekasi Kota, mulai dari lahan parkir di Alun-alun Kota Bekasi hingga area pembuatan SIM.
Banyak warga yang akhirnya memilih jalur pintas menggunakan jasa calo karena sulitnya mendapatkan lewat jalur resmi. “Saya ikut jalur resmi karena murah, selalu dinyatakan kalah dalam ujian bawa sepeda motor,” kata Fathur, warga Bekasi Utara yang akhirnya memilaih pindah ke jalur pintas dengan
jasa calo.

Hanya dalam tempo 15 menit, kartu SIM C Fathur pun keluar. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung ini mengaku, dengan membayar Rp800.000 dia tak harus ikut tes sepeda motor. Hanya dalam lima
menit, namanya sudah dipanggil untuk pengambilan foto. Beberapa menit kemudian, SIM C –nya keluar. Karenanya, dia mengaku bangga dengan OTT kali ini. Namun, dia berharap, Polda Metro Jaya membongkar praktek pungli SIM yang sudah berlangsung cukup lama ini. “Pastinya ini bukan kerja sendirian. Kasatlantas saya pikir hanya pengepul uang yang pembagiannya ada ke semua jajaran, bukan tak mungkin juga bisa sampai ke atasannya,” tegas Fathur. (zas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.