Kartu Sehat Di Ujung Tanduk?

by -727 views

 

-Ditolak Berobat, Warga Gunting Kartu Berobat Gratis

-Anggaran Rp124 M Hanya Sampai Oktober, Dinkes Minta Tambah Rp25 M Lagi

Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai bermasalah. Di satu sisi, masyarakat Kota Bekasi sangat mendambakan kehadiran KS, namun di sisi lain pembayaran kepada rumah sakit swasta mulai terseok-seok. Karenanya, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) pun mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp25 miliar setelah yang Rp124 miliar hanya bisa digunakan hingga Oktober 2018. Benarkah nasib KS sudah di ujung tanduk?

Dinkes Kota Bekasi mengevaluasi kejadian penolakan RS St Elisabeth kepada seorang pasien bernama Edy Sujana saat hendak berobat dengan menggunakan KS. Akibat penolakan tersebut, Edy yang begitu kesal akhirnya menggunting KS hingga beritanya menjadi viral.

Hal ini berawal ketika pada akhir Agustus (31/8) Edy mengalami muntah-muntah, lalu hendak berobat ke RS St Elisabeth yang terletak di kawasan Rawalumbu. Saat masuk ruang UGD, Edy disebut mengalami masalah asam lambung dan diperkenankan menjalani rawat jalan.

Padahal, sepanjang jalan menuju rumah sakit, Edy merasa sakitnya telah parah lantaran terus menerus muntah. Akhirnya, di ruang UGD dia memutuskan untuk pulang dan menjalani pengobatan di rumahnya tanpa bantuan KS.

Edy kecewa, KS seolah tak berfungsi saat dia sangat membutuhkan. Akhirnya Edy mengguting KS tersebut sembari merekamnya dan menghasilkan video berdurasi 1,13 menit. Video tersebut pun viral lantaran disebar lewat jejaring media sosial. Edy beralasan hal ini untuk menunjukkan KS seolah tidak berguna.

Atas kejadian tersebut Dinkes Kota Bekasi mengevaluasi dan membuat surat edaran kepada seluruh rumah sakit yang telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU/nota kesepahaman) penanganan pasien pemegang KS.

“Kita lakukan evaluasi ke rumah sakit (yang menolak pasien pemegang KS) agar melakukan tindakan sesuai SOP,” kata Plt Kepala Dinkes Kota Bekasi Tanti Rohilawati, Kamis (13/9).

Persoalan Edy yang kecewa dengan ditolaknya KS telah ditindaklanjuti dengan baik. Pihak dinas, kecamatan, puskesmas, dan lurah juga telah melakukan kunjungan ke kediaman Edy pada Senin (12/9).

Soal pemotongan KS, Edy telah meminta maaf lantaran aksinya dilakukan di luar kendali. “Karena waktu itu spontan dan emosinya tidak terkendali,” lanjut Tanti sembari menambahkan, pihaknya memberi perhatian kasus tersebut dengan serius. Dia pun memastikan kejadian serupa tidak akan terulang kembali, khususnya setelah surat edaran disebar ke sejumlah rumas sakit di Kota Bekasi.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengajukan anggaran untuk program berobat gratis KS-NIK di rumah sakit swasta. Sebab, anggaran program berobat gratis yang dialokasikan dalam APBD 2018 terserap seluruhnya. Tanti menjelaskan, dalam APBD induk 2018 hanya dialokasikan dana senilai Rp113 miliar. Dana sebanyak itu digunakan membayar klaim rumah sakit swasta sebesar Rp43 miliar untuk tagihan akhir 2017.

”Sedangkan Rp70 miliar lagi untuk membayar klaim rumah sakit swasta periode Januari-April 2018,” lanjut Tanti.

Atas dasar itu, pihaknya kemudian mengajukan tambahan anggaran kepada Tim Anggaran Daerah. Hasilnya, disediakan lagi dana hingga Rp124 miliar untuk kebutuhan hingga akhir Oktober 2018.  Namun, dana sebesar itu ternyata masih kurang. Karena itulah pihaknya kembali mengajukan penambahan anggaran untuk KS-NIK untuk kebutuhan November pada APBD perubahan 2018.

 

Diperkirakan kebutuhan anggaran program berobat gratis selama November mencapai Rp25 miliar. Adapun untuk klaim bulan Desember baru dibayarkan Januari 2019 sehingga anggarannya dialokasikan untuk APBD tahun depan.

”Kebutuhan dana untuk pelayanan dasar kesehatan lebih sedikit dibandingkan dengan BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Melalui program KS, diakuinya seluruh masyarakat Kota Bekasi bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. ”Kalau semua warga Kota Bekasi ditanggung premi BPJS Kesehatan, maka dana yang dikeluarkan mencapai Rp600 miliar lebih dalam setahun. Adapun hitung-hitungannya, jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,6 juta jiwa, dimana 400 ribu diantaranya merupakan peserta jaminan kesehatan nasional yang ditanggung pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Jika diintergasikan ke BPJS Kesehatan, maka pemerintah harus membayar premi untuk 2,2 juta jiwa penduduk Kota Bekasi. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan mencapai Rp607 miliar,” paparnya.

Ia menambahkan, dengan dikeluarkannya KS ini, tingkat kesadaran masyarakat Kota Bekasi untuk memeriksakan kesehatan meningkat tajam. Pengunjung ke rumah sakit swasta hingga September 2018 yang menggunakan KS sudah menembus angka 675 ribu.  ”Sebelumnya orang enggan periksa kesehatan karena harus membayar, sekarang dijamin oleh pemerintah,” tegasnya.

“Lho, bukannya Pemkot Bekasi defisit? Bagaimana mungkin ada dana tambahan, jangan-jangan nasib KS sudah di ujung tanduk nih,” ujar Ismail, warga Kaliabang Tengah yang menjadi pemegang KS.

Hal senada disampaikan Reza Aulia, warga Telung Pucung. “Gimana dong nasib kami pemegang KS kalau belum apa-apa Pemkot Bekasi sudah gak punya anggaran untuk bayar klaim rumah sakit swasta. Bakal ditolak gak nih untuk berobat?” tanyanya. (zas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.