Dir. Pencegahan Korupsi KPK  Sudah Masuk Pemkot Bekasi

by -518 views
Gedung Setda Pemerintah Kota Bekasi

(ist) -Johan Akui Hanya Minta Data Tatralok 2013

-Hanya Diskusi Bersama Dishub, Bappeda, Disperkimtan & DPUPR?

Gedung  Pemerintah Kota Bekasi (Ist/net)

Sehari sebelum pelantikan walikota terpilih, Rabu (19/9), tim dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) masuk ke Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berlantai 10 yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Diwakili Direktorat Pencegahan Korupsi serta Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK, mereka bertemu pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi. Ada apa dengan kedatangan tim anti rasuah ini?

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi Johan Budi Gunawan mengakui bahwa tim dari KPK memang datang ke Pemkot Bekasi untuk meminta data Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) tahun 2013. “Memang kemarin (Rabu, 19/9) KPK datang dalam rangka pencegahan kegiatan  sektor perhubungan. Saya hanya kenal dengan ibu Elisabet dari KPK,” kata Johan kepada Koran Bekasi, Kamis (20/9). Dia mengklaim, kedatangan KPK tidak ada masalah. Pihak antirasuah itu hanya mengecek Tatralok yang diminta. “Itu tidak ada masalah, mereka hanya mengecek Tatralok.

Permasalahannya Tatralok kita 2013, sudah habislah 2018,” lanjutnya. Dijelaskan Johan, untuk 2013- 2018, Tatralok sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan supaya masuk juga ke dalam tata ruang. “Kegiatan kita kemarin berdasarkan RPJMD supaya masuk juga tataruang. Ini kan Tatralok dari pusat sudah turun mengacu kepada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 55 Tahun 2018. Kalau kemarin kita tidak mengacu ke Tatralok,” paparnya. Diakui Johan, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) dari pusat segera dibuatkan RITJ lokal.

RITJ itu sudah berkolaborasi dengan RPJMD Kota Bekasi. “Untuk Dinas Perhubungan mengacu kepada RITJ, kemudian kita akan bikin Tatralok untuk tahun 2019 – 2023,” ujarnya. Kedatangan KPK, menurut Johan, hanya bersifat diskusi tentang kendala– kendala Pemkot Bekasi berkaitan dalam proyek strategis nasional. “Kita hanya diskusi dengan KPK tentang kaitan dalam proyek strategis nasional. Soalnya proyek strategis nasional banyak di Kota Bekasi. Banyak proyek tidak bersifat koordinasi, kemarin saya sampaikan kepada mereka,” tuturnya.

Selain Dishub dan Bappeda, tidak lama kemudian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kota Bekasi juga hadir dalam pertemuan itu. “Ada dua jam kita diskusi, KPK minta data Tatralok tahun 2013. Bappeda juga mungkin ngasih data, tapi kita tidak tahu data apa. Lalu setelah itu didatangi sama Dinas PU dan Tataruang yang datang. Saya tidak tahu di balik itu ada apa?” pungkasnya. (tgm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.