Lima Anggota Satpol PP Kabupaten Bekasi Dipecat

by -1,347 views

Hudaya
KOBEK CIKARANG-Lima anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi dipecat karena tidak becus menjalankan tugasnya. Ini dilakukan agar tidak mengganggu kinerja pegawai yang lain.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Hudaya kepada Kobek mengatakan, pemecatan terpaksa dilakukan karena setelah diingatkan, tetapi tidak ada perubahan. Tindakan ini, sekaligus memberikan pelajaran agar tidak ada yang mengikutinya. “Kalau dibiarkan, bisa jadi yang lain akan malas bekerja karena iri. Maka, sejak menjabat di sebagai Kasatpol PP, saya sudah menekankan perlunya keseriusan dalam setiap menjalankan tugasnya. Ini harus dilakukan, karena beban kerja yang cukup berat, harus dikerjakan bersama. Kalau sementara ada yang serius kerja, sementara yang malah ogah-ogahan, maka akan berpengaruh terhadap kinerja secara keseluruhan,” katanya.
Kelima orang yang dipecat itu, dilakukan dalam 2 tahap. Pertama 2 orang dan kedua 3 orang. Mereka merupakan Pegawai Harian Lepas (PHL) yang direkrut melalui seleksi. Sehingga, dari 200 PHL anggota Satpol PP, saat ini tinggal 195 orang lagi.
Dikatakan, setelah pemecatan itu, ada juga pejabat dan anggota dewan yang meminta supaya digantikan, namun dengan tegas ditolaknya, karena tidak sesuai ketentuan. Karena, 200 PHL yang diterima sebelumnya, dilakukan melalui seleksi dengan berbagai persyaratan, mulai pendaftaran, tes kesehatan, psikotes dan lainnya. “Kalau diterima begitu saja, nanti justru bisa menimbulkan persoalan. Kog terlalu gampang menerimanya, sementara yang lain melalui seleksi. Makanya, dengan tegas saya tolak agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” katanya.
Di Kabupaten Bekasi jumlah Satpol PP sebanyak 275 orang, dan hanya 75 orang yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semula, setiap Kecamatan ditempatkan 3 orang, namun setelah menjabat Februari 2018 lalu, semua anggota ditarik ke Kabupaten Bekasi. Karena personil sangat terbatas. Ini memang membuat para Camat keberatan, karena keberadaan 3 Satpol PP sangat membantu, tetapi kekurangan personil di Pemda Kabupaten Bekasi hingga akhirnya ditarik. Banding daerah lain. Di Kota Bekasi misalnya ada 855 anggota Satpol PP, 355 di antaranya PNS. “Jumlah ini saya ketehui karena pernah study banding ke Kota Bekasi. Setiap Kecamatan ditugaskan 1 pleton atau 31 orang, sehingga personilnya tersebar yang bisa cepat mengantisipasi jika ada yang perlu ditertibkan,” katanya.
Gaji PHL Satpol PP di Kabupaten Bekasi Rp1,8 juta/bulan atau Rp 83.000/bulan, jauh lebih kecil di banding Kota Bekasi yang sudah mencapai Rp 5 juta/bulan. Namun, sudah mengusulkan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin agar ada kenaikan gaji itu. “Bupati merespon, dan tahun depan akan ada kenaikan dari Rp83.000 menjadi Rp 110.000 per hari atau setara Rp 2.420.000/bulan. Namun, gaji itu akan berkurang kalau absen. Jadi, akan disesuaikan dengan kehadiran kerja,” katanya. Selain Satpol PP, Linmas (Hansip) di daerah ini baru mendapatkan honor Rp 50.000/bulan, sedangkan di Kota Bekasi Rp 500.000 ditambah 20 kg beras/bulan
Menyinggung kebutuhan personil Satpol PP, Hudaya berharap kalau bisa yang ditambah PNS yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan. “Yang jelas, secara keseluruhan anggota Satpol PP masih kurang, tetapi yang lebih diutamakan adalah PNS, sehingga bisa bertindak melakukan pemeriksaan,” tandasnya. (hem)

Hudaya
KOBEK CIKARANG-Lima anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi dipecat karena tidak becus menjalankan tugasnya. Ini dilakukan agar tidak mengganggu kinerja pegawai yang lain.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Hudaya kepada Kobek mengatakan, pemecatan terpaksa dilakukan karena setelah diingatkan, tetapi tidak ada perubahan. Tindakan ini, sekaligus memberikan pelajaran agar tidak ada yang mengikutinya. “Kalau dibiarkan, bisa jadi yang lain akan malas bekerja karena iri. Maka, sejak menjabat di sebagai Kasatpol PP, saya sudah menekankan perlunya keseriusan dalam setiap menjalankan tugasnya. Ini harus dilakukan, karena beban kerja yang cukup berat, harus dikerjakan bersama. Kalau sementara ada yang serius kerja, sementara yang malah ogah-ogahan, maka akan berpengaruh terhadap kinerja secara keseluruhan,” katanya.
Kelima orang yang dipecat itu, dilakukan dalam 2 tahap. Pertama 2 orang dan kedua 3 orang. Mereka merupakan Pegawai Harian Lepas (PHL) yang direkrut melalui seleksi. Sehingga, dari 200 PHL anggota Satpol PP, saat ini tinggal 195 orang lagi.
Dikatakan, setelah pemecatan itu, ada juga pejabat dan anggota dewan yang meminta supaya digantikan, namun dengan tegas ditolaknya, karena tidak sesuai ketentuan. Karena, 200 PHL yang diterima sebelumnya, dilakukan melalui seleksi dengan berbagai persyaratan, mulai pendaftaran, tes kesehatan, psikotes dan lainnya. “Kalau diterima begitu saja, nanti justru bisa menimbulkan persoalan. Kog terlalu gampang menerimanya, sementara yang lain melalui seleksi. Makanya, dengan tegas saya tolak agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” katanya.
Di Kabupaten Bekasi jumlah Satpol PP sebanyak 275 orang, dan hanya 75 orang yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semula, setiap Kecamatan ditempatkan 3 orang, namun setelah menjabat Februari 2018 lalu, semua anggota ditarik ke Kabupaten Bekasi. Karena personil sangat terbatas. Ini memang membuat para Camat keberatan, karena keberadaan 3 Satpol PP sangat membantu, tetapi kekurangan personil di Pemda Kabupaten Bekasi hingga akhirnya ditarik. Banding daerah lain. Di Kota Bekasi misalnya ada 855 anggota Satpol PP, 355 di antaranya PNS. “Jumlah ini saya ketehui karena pernah study banding ke Kota Bekasi. Setiap Kecamatan ditugaskan 1 pleton atau 31 orang, sehingga personilnya tersebar yang bisa cepat mengantisipasi jika ada yang perlu ditertibkan,” katanya.
Gaji PHL Satpol PP di Kabupaten Bekasi Rp1,8 juta/bulan atau Rp 83.000/bulan, jauh lebih kecil di banding Kota Bekasi yang sudah mencapai Rp 5 juta/bulan. Namun, sudah mengusulkan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin agar ada kenaikan gaji itu. “Bupati merespon, dan tahun depan akan ada kenaikan dari Rp83.000 menjadi Rp 110.000 per hari atau setara Rp 2.420.000/bulan. Namun, gaji itu akan berkurang kalau absen. Jadi, akan disesuaikan dengan kehadiran kerja,” katanya. Selain Satpol PP, Linmas (Hansip) di daerah ini baru mendapatkan honor Rp 50.000/bulan, sedangkan di Kota Bekasi Rp 500.000 ditambah 20 kg beras/bulan
Menyinggung kebutuhan personil Satpol PP, Hudaya berharap kalau bisa yang ditambah PNS yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan. “Yang jelas, secara keseluruhan anggota Satpol PP masih kurang, tetapi yang lebih diutamakan adalah PNS, sehingga bisa bertindak melakukan pemeriksaan,” tandasnya. (hem)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.