Teguh  Sayangkan Pj Walikota Tak Tindaklanjuti LAHP Ombudsman

by -249 views

KEPALA Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyayangkan sikap Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Toto M Toha, yang hingga kini belum menindaklanjuti Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman.

Padahal, Ruddy Gandakusumah (Pj Walikota sebelumnya) telah menyampaikan supaya segera menindaklanjutinya pada 24 Agustus lalu, dengan mengirimkan surat pemberitahuan tentang rencana pembentukan tim.

Menurut Teguh kepada Koran Bekasi, Senin (17/9), tim tersebut seyogyanya diisi Sekda Pemkot Bekasi dengan melibatkan Pemprov Jabar, BKN, dan Kemenpan RB. “Sejak saat itu pihak Kepala Daerah Kota Bekasi belum memberikan informasi terkait tindak lanjut pembentukan tim tersebut,” katanya.

Teguh berpendapat, sejak pergantian Pj Walikota Bekasi dari Rudi Gandakusumah ke Toto M Toha, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya belum mendapat informasi tentang pelaksanaan tindakan korektif yang telah disampaikan oleh Pejabat Walikota sebelumnya.

Penghentian pelayanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan Kota Bekasi pada 27 Juli 2018, telah diperiksa Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dan ditemukan maladministrasi. Untuk perbaikan maladministrasi tersebut, dalam LAHP Ombudsman RI Perwakilan Jaya Raya menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah Kota Bekasi yang saat itu dijabat oleh Pj Walikota dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Setelah berlalunya masa tenggang selama 30 hari, yang berakhir pada 15 September 2018, kata dia, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan meminta penjelasan tertulis mengenai hasil kerja tim yang dibentuk Pj Walikota, serta meminta perkembangan pelaksanaan LAHP.

“Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberikan tenggat 14 hari kerja kepada atasan para terlapor, yaitu Kepala Daerah Kota Bekasi untuk menjawab pokok tindakan korektif sebagaimana tertuang dalam LAHP,” katanya.

Jika dalam masa tersebut hal ini tidak dipenuhi, Ombudsman akan memanggil Kepala Daerah Kota Bekasi guna diminta keterangan tentang tindaklanjut LAHP.

Teguh menjelaskan, tindakan korektif penting dilakukan agar tidak terjadi penghentian layanan publik oleh ASN kapan pun dan dimana pun dengan alasan apa pun, kecuali sakit atau force majeure.

Apabila ternyata saran dan arahan LAHP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Teguh mengancam tidak tertutup kemungkinan statusnya dapat ditingkatkan menjadi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dalam mengemban tugas dan kewenangan senantiasa mengedepankan tindakan persuasif walaupun dapat menggunakan Hak Panggil Paksa sesuai dengan pasal 31 UU no 37 tahun 2008. “Dalam hal terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa,” katanya.

Teguh berharap Kepala Daerah Kota Bekasi bersikap kooperatif demi memastikan terpenuhinya hak warga Kota Bekasi dalam mendapatkan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang berlaku. (tgm)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.