Dugaan Korupsi Pengadaan Obat Dinkes Kota Bekasi ‘Parkir’ di Kejati?

by -489 views

KASUS dugaan korupsi pengadaan obat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi diduga ‘parkir’ di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, proyek pengadaan obat-obatan E- Tendering (APBD Dak) tahun 2017 sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak Kejati.

Menurut Ketua Umum LSM Pekan RI Untung Tampubolon, dugaan korupsi tersebut sudah lama dilaporkan ke Kejati Jabar. Bahkan, dia mengaku melaporkan lima kasus yang diduga terjadi di Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

“Saya sudah 6 kali bolak balik ke Kejati Jabar untuk menindaklanjuti laporan kasus ini, namun masih belum ada kejelasan dari pihak Kejati. Saya heran, semua data sudah dilengkapi tapi kok sampai sekarang belum ada tindakan atau pemanggilan kepada pihak-pihak terkait,” kata Untung melalui telepon seluler kepada Koran Bekasi.

Dalam keterangannya, dia menjelaskan bahwa indikasi kerugian negara dan pelanggaran hukum sangat jelas terjadi. Diantaranya Dinkes menabrak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes No 02.02/Menkes/068/1/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di pusat pelayanan kesehatan pemerintah.

“Termasuk indikasi kedua penanggung jawab keluar masuk obat dan pengadaan obat yakni, Devi telah melanggar Perpres No 4 tahun 2015, tentang pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, Devi sebagai PPTK merangkap sebagai PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Padahal perbuatan seperti ini jelas melanggar,” kata Untung.

Dia juga mengaku sudah bertemu dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Yanuar Reza belum lama ini. Ketika ditemui di ruang kerjanya, katanya, Yanuar mengungkapkan bahwa dalam menangani kasus korupsi harus memenuhi unsur tiga hal yaitu, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta penyelidikan kasus korupsi.
Saat ini sudah mengalami pergeseran nilai dimana kasus-kasus yang nilai kerugian negara dibawah Rp350 juta harus diserahkan ke Inspektorat.

“Biaya penyelidikan kasus korupsi saat ini di kejaksaan mencapai Rp350 juta/ kasus. Jadi jika ada kasus korupsi dimana kerugian negara yang ditimbulkan tidak sebanding dengan biaya kasus yang negara keluarkan, kasus ya kita serahkan ke Inspektorat,” kata Untung mengutip penegasan Yanuar di ruangannya, Senin (26/11).

Untung Tampubolon menyesalkan kinerja Kejati dalam menindaklanjuti laporanya. Pdahal menurut dia sudah terpenuhi dua alat bukti. Pertama PPTK merangkap PPHP, kedua pengadaan obat untuk kebutuhan tahun 2017. Sedangkan faktanya pengiriman obat tersebut Desember 2017 dan dapat dipastikan penggunaanya di tahun 2018 sehingga terjadi penumpukan obat di tahun 2018. Mestinya dua alat bukti ini sebagai langkah untuk memulai penyelidikan.

“Intinya adalah, jika laporan ini tidak ditanggapi oleh Kejati Jabar, maka kita akan buat laporan ulang ke Kejaksaan Agung RI dan saya akan publikasikan lewat media agar semua aparat penegak hukum tau bahkan sampai Presiden,” pungkas Untung.

Terkait dugaan korupsi tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati saat dikonfirmasi Koran Bekasi, tidak bersedia memberikan tanggapan. Bahkan, lewat watshaap pun dia tidak mau menjawab. (rid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.