Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi EY Taufik menjadi saksi dalam perkara terdakwa Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (13/3).

Dalam kesaksiannya, EY Taufik  yang diduga kapasitasnya setara dengan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, mengakui jika PT Lippo Cikarang menjanjikan Rp20 miliar sebelum perizinan proyek Meikarta diproses.

Taufik memiliki peran penting untuk mengatur pertemuan petinggi Lippo Cikarang dengan Neneng Hasanah Yasin. Dia juga berperan menegosiasikan soal uang suap untuk Neneng dengan pemberian uang Rp10,5 miliar yang diantar beberapa kali. Bahkan, Taufik menerima imbalan untuk pribadinya sebesar Rp500 juta.

Dalam keterangannya, dia mengatakan bahwa PT Lippo Cikarang menjanjikan Rp20 miliar sebelum proses perizinan proyek Meikarta. Namun, dari janji tersebut hanya Rp10,5 miliar yang terealisasi diberikan kepada Neneng Hasanah Yasin.

Taufik awalnya dikontak Neneng untuk menanyakan tentang proyek Meikarta. “Waktu itu Ibu bupati menghubungi saya. ‘Tahu Meikarta tidak?’ Saya jawab tidak tahu. Beliau menyampaikan, saya dihubungi Pak Gubernur akan ada Meikarta. Saya bilang nanti saya cari tahu informasi. Lalu saya browsing di internet,” kata Taufik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Taufik kemudian mendapat informasi proyek Meikarta dikerjakan oleh PT Lippo Cikarang. Untuk itu dia menghubungi Satriadi, kenalannya di Lippo Cikarang. Satriadi membenarkan bahwa ada proyek pembangunan Meikarta.  “Proyek Meikarta waktu itu belum jalan,” ujarnya.

Sekitar dua pekan kemudian, Taufik bertemu dengan Satriadi yang saat itu ditemani Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto. Pertemuan berlangsung di Masjid Cibiru membahas soal perizinan proyek Meikarta dengan luas total 438 hektar.

“Saya bilang besar banget. Terus beliau menyampaikan kira-kira bagaimana prosesnya. Saya bilang ajukan saja. Lalu Pak Satriadi menanyakan berapa biayanya? Saya bilang tidak tahu. Lalu beliau menyampaikan bagaimana kalau Rp20 miliar? Saya bilang nanti disampaikan,” ujar Taufik.

Setelah pertemuan dengan Satriadi dan Edi, Taufik menghadap ke Bupati Neneng. Hasil pertemuannya dengan Edi dan Satriadi disampaikan Taufik ke Neneng. Termasuk soal biaya Rp20 miliar untuk pengurusan izin. “Waktu itu ibu Bupati cuma bilang, diproses saja,” kata Taufik.

Proses perizinan kemudian mulai berjalan. Satriadi lantas membuat konsep Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diajukan ke Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTMPTSP) Bekasi. Taufik menyatakan bahwa dalam proses IPPT, Edi Soes dan Satriadi pernah menghadap Bupati Neneng.

“Apa yang disampaikan saat pertemuan?,” tanya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Terkait perizinan IPPT mohon dibantu,” kata Taufik.

Taufik mengaku tak tahu kelanjutan proses IPPT itu dilakukan oleh Edi Soes dan Satriadi. Singkat cerita ia dihubungi Neneng untuk menyampaikan bahwa IPPT tersebut telah ditanda tangani.

“Setelah itu bupati minta tolong ditanyakan tindak lanjutnya,” kata Taufik lagi.

Menurut Taufik, IPPT yang diajukan tersebut seluas 143 hektar. Namun setelah ditanda tangani, luas yang disetujui hanya 84,6 hektar. Apalagi, saat itu uang Rp20 miliar tidak terealisasi.

Perlu diketahui, terdakwa Neneng mendapatkan Rp10,5 miliar yang diberikan secara bertahap mulai dari Juni 2017 hingga Januari 2018. Jaksa lantas membacakan 6 tahapan pemberian termasuk Rp500 juta untuk Taufik.

Di lokasi yang sama, kuasa hukum Neneng Hasanah Yasin, Fadli Nasution mengatakan, bahwa kliennya tidak pernah meminta uang dan membicarakan uang, terkait perizinan Meikarta.

Bahkan, fakta di persidangan saksi Satriyadi waktu pertemuan dengan Neneng juga membenarkan, untuk mengurusi segala izin proyek tersebut, Neneng menegaskan harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

“Pesan Neneng Hasanah Yasin agar sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku,” kata Fadli singkat usai menirukan ucapan Satriyadi.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun mengatakan, seharusnya Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, menetapkan EY Taufik menjadi tersangka.

“Karena Taufik terlebih dahulu membahas perizinan dan uang serta menerima hadiah Rp500 juta. Itu yang saya lihat di fakta persidangan,” tandas Jonly. (jio/gar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here