Walikota Bekasi Rahmat Effendi meminta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menghilangkan sifat pangreh (penguasa lokal). Permintaan itu disampaikan saat melantik 3 pejabat Esselon II dan 1 Pejabat Esselon III di RSUD dr Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Jumat (22/3) malam.

Pelantikan ini dihadiri Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati serta para pejabat lainnya.

Pejabat Esselon II yang dilantik dan menempati tempat baru yakni, Cecep Suherlan menjadi Kepala Kesbangpol Kota Bekasi, Abdillah Hamka menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Karto menjadi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, serta pejabat Esselon III Indarti menjadi Wakil Direktur Umum RSUD dr Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi.

Usai melantik, Walikota Bekasi Rahmat Effendi memberikan arahan kepada para pejabat yang baru dilantik, termasuk pejabat yang hadir dalam pelantikan tersebut. Menurut dia, memegang jabatan harus bisa berani bertanggung jawab dan mengambil langkah inovasi untuk instansi yang ditempati, bukan menjadi kepala yang sangat ingin dihormati.

Sebagai abdi negara yang telah dipercaya, katanya, harus melayani warga dalam kondisi siap siaga, karena warga adalah penghasil pajak yang bisa dibilang menggaji pegawai melalui uang negara. Untuk itu, pejabat harus pegang teguh amanat yang diberikan dan tetap berkoordinasi.

“Saya ingatkan kembali, kita semua adalah abdi negara dan abdi rakyat mempunyai tugas utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hilangkan sifat pangreh yang menonjolkan kekuasaan dalam melayani masyarakat. Layani seluruh lapisan masyarakat dengan santun tanpa membeda-bedakan status sosial, suku dan agama,” kata walikota yang akrab disapa Pepen.

Menurut dia, ada 3 hal yang perlu diingat dalam melaksanakan tugas, yakni
menumbuhkan semangat perubahan budaya birokrasi menuju birokrasi yang dinamis, profesional, transparan, partisipatif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas yang didasari etika, komitmen dan integritas pengabdian.

Kemudian, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu melahirkan kebijakan pelayanan yang pro rakyat dan mempermudah aksesbilitas.

Selanjutnya, hadirkan teknologi informasi (TI) dalam setiap pekerjaan dan pelayanan untuk menjawab kebutuhan dan perubahan yang begitu cepat di masyarakat.

“Penting untuk diingat, kepada pejabat yang baru dilantik, segera menyesuaikan diri dan segera lakukan konsolidasi internal untuk menyelesaikan tugas yang ada di perangkat daerah masing masing. Harus mampu memanage seluruh sumber daya yang ada, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul,” tegas Pepen.

Dia juga berpesan atas dilantiknya Wakil Direktur Umum RSUD dr. Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Menurutnya, tugas Wadirum di RSUD itu berat, rencana bisnis harus bisa dan juga mengendalikan kebijakan fiskalnya.

“Ada sumber BPJS dan Kartu Sehat yang kita miliki, dalam kurun waktu setahun dan 2 tahun kedepan, besar kemungkinan Kartu Sehat ini lah yang akan di atas untuk menjadi jaminas kesehatan warga di Kota Bekasi, karena pajak dan retiribusi hasilnya dari warga sendiri, disamping itu, bisa bekerja sama dengan pihak lain juga,” tutupnya. (hms/gar) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here