TERHITUNG mulai hari ini, Senin (1/4) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggunakan atribut baru pakaian kerja dengan pangkat melati hingga bintang. Namun penggunaan atribut tersebut adalah performa kapasitas aparatur dalam meningkatkan integritas sebagai pegawai Pemerintah Kota Bekasi.

Hal itu ditegaskan Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Klinik Pratama Rawat Inap Jatiasih di Plasa Pemerintahan Kota Bekasi, Senin (1/4).

“Saya tekankan sekali lagi, bukan karena logo yang dikenakan, melainkan kinerja yang diperlukan dan tanggung jawab kepada warganya, bekerja dengan hati,” tegas Rahmat Effendi.

Dia juga mengapresiasi BPKAD Kota Bekasi atas penyajian akuntansinya yang sangat luar biasa. Menurutnya, akuntansi tidak bisa berdiri di BPKAD saja tapi di setiap OPD pasti ada. Saat penyerahaan LKPD di Bandung kemarin, katanya, disajikan di antara 5 kepala daerah sajian box nya memenuhi syarat dan menjadi nomor satu.

“Yang kita harapkan jangan sampai turun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, bisa merosot turun tingkat kehormataan, turun peringkat. Kita harus pertahankan WTP yang kita raih berturut- turut 3 tahun ke belakang,” jelas Rahmat Effendi.

Saat memimpin apel pagi, Rahmat Effendi nampak didampingi Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, dan segenap ASN dan Non ASN.

Kerjasama dengan Klinik Pratama Rawat Inap di wilayah Jatiasih dan bidan praktik mandiri ranting Jatiasih Kota Bekasi dilakukan khusus pelaksanaan jaminan Pelayanan Persalinan Nornal berbasis NIK di Kota Bekasi. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan  lomba website OPD yang diperoleh juara 1 dari Dinas Perkimtan Kota Bekasi  juara 2 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi dan Juara 3 dari Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Amanat yang diberikan Walikota Bekasi dalam apel tersebut yakni Triwulan pertama telah dilalui. RPJMD awal tahun 2019 yamg bergerak selama 3 bulan, masih belum terllihat akutansi proses perencanaan 2019 dan keseimbangan fiskal mengkhawatirkan.

“Oleh karena itu, kita tetap bekerja semaksimal mungkin untuk bulan-bulan berikutnya. Saya tegaskan kepada pengguna anggaran yang ada untuk sinkronisasi RPJMD yang ada, Renstra tahun pertama Renja tahun pertama kalau tidak berhubungan langsung terhadap kulit rakyat hanya cuma monitoring sama saja tidak terlihat,” katanya.

Dia juga menginstruksikan kepada Kepala Bappeda secara maksimal segera dibahas, ada penyajian khusus dari Bappeda kepada TAPD sebagai lembaga sensor terakhir APBD tahun berjalan. Tugas lainnya ada sebuah beban kerja, itulah yang mencerminkan proses pembiayaan. Untuk kepala OPD yang tidak mampu maka kelihatan overload pembiayaan dalam proses penyelanggaran organisasi ini.(hms/gar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here