Soal PSU Fasos/Fasum yang Layak, Distaru Verifikasi 6 Perumahan

Read Time2 Minutes, 14 Seconds

DINAS Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi telah verifikasi enam perumahan yang terlantar atau tidak terpelihara serta tidak diketahui kedudukan pengembangnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dengan adanya verifikasi dan serah terima enam perumahan dengan total 63.353 m2 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berwenang untuk memperbaiki dan memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) guna menjamin hak masyarakat memperoleh fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos/Fasum) PSU yang layak.

“Untuk pemanfaatan PSUnya ada di BKPAD. Setelah dimohon nanti mendapatkan rekomendasi pemanfaatan PSU dari Walikota Bekasi. Dinas Tata Ruang hanya sebagai sekretariat tim verifikasi PSU,” kata Kepala Distaru Kota Bekasi Junaedi kepada Koran Bekasi, Kamis (11/4).

Menurut dia, tupoksi Distaru melakukan pengecekan dan pengukuran PSU perumahan atau komersial oleh pengembang. Hasilnya berupa berita acara serah terima untuk yang masih ada pengembangnya atau surat pernyataan pengambilalihan aset untuk PSU yang sudah ditinggalkan pengembang.
Junaedi menyebutkan, di tahun 2016 pihaknya telah melakukan serah terima PSU di tiga puluh perumahan dengan total nilai Rp 481.286.931.00.

Untuk diketahui, Pemkot Bekasi telah mencabut Instruksi Walikota Bekasi Nomor: 030/147/BPKAD Tentang Verifikasi Penggunaan Sarana Umum (PSU) Kota Bekasi dan dinyatakan tidak berlaku mulai hari ini, Rabu (10/4).
Kemudian instruksi itu digantikan dengan Instruksi Walikota Bekasi Nomor : 650/360/Distaru tentang penguasaan Aset/Penyerahan Sepihak PSU yang ditelantarkan dan tidak dipelihara serta belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Bekasi.

“Kita ganti karena kurang efektif dan terlalu bertele-tele,” kata Walikota Bekasi Rahmat Effendi usai memimpin apel pagi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Rabu (10/4).

Pemkot Bekasi sendiri, kata Rahmat Effendi, pada awal triwulan kedua tahun 2019 ini telah menerima lahan PSU seluas 6,5 hektar dari pengembang perumahan yang ada di wilayah Kota Bekasi.

“Kalau dikompilasi rata-rata per meter, satu meter Rp2 juta, jadi yang masuk ke kas daerah Rp130 miliar. Masuk akuntansi Rp 130 miliar,” kata Bang Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi.

Menurut Bang Pepen, hal itu tak terlalu sulit dilakukan, namun mampu memberikan pemasukan dengan nilai yang cukup fantastis bagi keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Disamping itu, Walikota juga meminta lurah dan camat untuk melihat perumahan-perumahan yang ada di wilayahnya masing-masing untuk melihat neraca aset-aset tersebut di buku barang, kip barang di akuntansi.

“Coba dilihat di buku barang, kip barang dan akuntansi, ada nggak neraca dari aset tersebut. Kalau belum, instruksi yang baru itu mewajibkan Distaru dan tim terpadu termasuk BPKAD untuk memprosesnya di akuntansinya, agar aset itu masuk ke neraca,” tandasnya.

Kalau sudah masuk ke Neraca, kata dia, berarti uang juga masuk. Itu artinya pemasukan daerah akan bertambah. Dia juga wajibkan satu bulan sedikitnya harus ada lima perumahan yang menyelesaikan kewajibannya kepada Pemkot Bekasi. Pepen juga akan memperbaiki persentasi kemampuan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola aset daerah.

“Upaya ini akan menjadi simplikasi terhadap sebuah proses. Jadi ini akan menjadi interaksi antar SKPD,” pungkasnya. (ADV/Distaru)

0 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close