Apapun alasannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi harus mematuhi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 pasal 61 yang menyebutkan bahwa C1 wajib ditempel di Kelurahan dalam jangka waktu 7×24 jam. Tujuannya, agar dapat mengurangi dugaan kecurangan dan intervensi yang dilakukan sejumlah pihak. Ironisnya, hal itu tak dilakukan dengan dalih banyaknya anggota KPPS yang kelelahan. Ada apa ini?

Calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 8 Kota Bekasi – Kota Depok Virgie Baker meminta KPU Kota Bekasi segera menempelkan C1 di setiap Kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 3 tahun 2019 pasal 61 yang menyebutkan bahwa C1 wajib ditempel di Kelurahan dalam jangka waktu 7 x 24 jam. Virgie juga menilai hal tersebut dapat mengurangi dugaan kecurangan dan intervensi yang dilakukan sejumlah pihak.

“KPU Kota Bekasi wajib mengindahkan dan mentaati peraturan yang sudah dibuat. Hal dilakukan dilakukan agar proses pemilu lebih transparan dan menghindari dugaan yang sempat viral bahwa KPU khususnya PPK diintimidasi oleh kepala daerah untuk mendongkrak suara. Dalam Peraturan Presiden dikatakan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berwenang mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS (tempat pemilihan suara) dan di PKPU dikatakan C1 harus ditempel di setiap kelurahan, jadi apapun alasannya harus ditempel C1-nya di setiap kelurahan,” kata Virgie kepada Koran Bekasi, Senin (22/4).

Masih menurut Virgie, dirinya juga menyayangkan tidak diizinkannya masyarakat umum untuk dapat melihat proses rekapitulasi di kecamatan. Virgie menilai, pileg kemarin merupakan pesta demokrasi milik masyarakat. Jadi, masyarakat perlu mengawal sampai proses rekapitulasi di kecamatan.

“Jadi tidak hanya waktu wakil rakyatnya jadi, tapi sebelum jadi juga harus dikawal oleh rakyat. Sekali lagi saya katakan, penyelenggara pemilu harus transparan dan mengikuti aturan,” tegas kader Partai NasDem tersebut.

Hal yang sama juga dikatakan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmawati Dzaelani. Dia menilai KPU Kota Bekasi terkesan tidak siap dalam melaksanakan pemilu tahun ini. Pasalnya, masih terdapat beberapa kekurangan seperti logistik pemilu sehingga terdapat penghitungan suara lanjutan di beberapa TPS, khususnya untuk pemilihan DPRD Provinsi.
Rahmawati juga menilai dengan transparannya KPU Kota Bekasi maka akan meminimalisir adanya dugaan-dugaan kecurangan pemilu.

“Bahkan dalam pasal 551 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dikatakan, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Jadi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” terang politisi PDI Perjuangan ini.

Ditemui terpisah, LO PDI Perjuangan Kota Bekasi Henu Sunarko mengatakan, KPU Kota Bekasi punya kewajiban konstitusional dalam memenuhi kebutuhan informasi pemilu sesuai PKPU Nomor 3 tahun 2019.

“Jika KPUD Kota Bekasi berdalih atas nama apapun, perlu dipertanyakan integritasnya. Karena ini amanat sebuah aturan, ada konsekuensi hukumnya juga kalau sebagai penyelenggara pemilu tak memenuhi aturan yang ada,” tegas Henu.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni mengaku pihaknya tidak akan menempelkan C1 di Kelurahan. Ia bahkan menyebutkan, pihaknya hanya akan memberikan C1 sebagai data publik melalui website Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI setelah C1 selesai discan.

“Yang wajib diumumkan tujuh hari itu justru di TPS. Kalau di PPS tidak ada batasan harinya dan bentuk pengumumannya bagaimana. Bisa saja dengan ditempel di kelurahan atau dengan memberi akses pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan C1 itu. Cuma masalahnya salinan C1 yang seharusnya buat KPU dan PPS tidak semua KPPS sanggup menuliskan. Beberapa karena sudah kelelahan hanya menulis C1 untuk pengawas dan saksi. Jadi PPS hanya menerima satu salinan dan itu harus dikirim ke KPU sebagai bahan situng,” terang Nurul.

Ia juga berdalih dengan banyaknya anggota KPPS di lapangan yang sudah kelelahan. Dirinya bersikeras bahwa secara substantif hak peserta dan pengawas TPS untuk mendapatkan salinan C1 terpenuhi.
“Ini fakta yang tidak berusaha saya tutupi. Anggota KPPS di lapangan sudah sangat kelelahan, jadi kami juga tidak bisa memaksakan mereka harus menulis salinan sebanyak yang sudah ditentukan. Yang penting secara substantif, hak peserta dan pengawas TPS untuk mendapat salinan C1 terpenuhi. Adapun hak publik untuk mengakses C1 tetap dapat terpenuhi melalui web Situng KPU RI. Kalau diperhatikan, hanya segelintir KPPS yang memasang pengumuman di TPS. Itupun sudah hilang,” pungkas Nurul. (Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here