Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Pemilu 2019 terancam sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp12 juta jika terbukti melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 391. Karenanya, semua PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di lingkungan TPS (tempat pemungutan suara) ditempat umum.

Dalam PKPU Nomor 3 tahun 2019 pasal 61; mewajibkan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk mengumumkan salinan C1 di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari. Hal itu juga dipertegas Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Lolly Suhenti.

Lolly menyebutkan, bilamana Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tersebut tidak dilakukan maka akan dikenakan pidana kurungan satu tahun dan denda Rp12 juta sebagaimana disebut dalam pasal 508. Ia juga meminta masyarakat untuk melaporkan agar dapat ditindaklanjuti.

“Dalam Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 391 juncto PKPU nomor 3 tahun 2019 Pasal 61 yang mewajibkan PPS untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya di tempat umum. Jika tidak dilakukan terancam pidana kurungan satu tahun dan denda 12 juta sebagaimana pasal 508. Bagi yang mengetahui ada yang tidak melakukan, segera laporkan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” kata Lolly kepada Koran Bekasi, Selasa (23/4).

Ia menyadari pemilu serentak di tahun ini banyak yang perlu dievaluasi. Prosesnya yang panjang menurut Lolly membuat banyak petugas kelelahan. Namun menurutnya, bicara soal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) harus bicara pada azas legal formal.

“Pemilu serentak ini memang perlu dievaluasi menyeluruh, prosesnya yang panjang membuat banyak petugas yang kelelahan. Meski tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menjalankan aturan. Bicara penyelenggaraan tentu harus bicara pada azas legal formal. Bukan berarti kita tidak berempati, namun struktur diatasnya perlu memastikan agar tidak ada aturan yang dilanggar apalagi menyangkut hak akan informasi publik. Coba tanya ke Bawaslu Kota Bekasi, apa sikap mereka. Ini persoalan yang perlu disikapi sesuai jenjangnya,” tegas Lolly.

Lolly juga menyinggung adanya pertanyaan soal tidak diperbolehkannya masyarakat untuk hadir menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan. Lolly mengatakan sesuai pasal 392 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 dan pasal 10 PKPU pasal 4 tahun 2019 dihadiri oleh saksi bermandat dan pengawas.

“Saksi memang harus bermandat karena ia wakil resmi dari peserta pemilu. Masyarakat dapat memantau dari luar demi ketertiban proses,” tutup Lolly. (Jim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here