Anim Minta ASN Pemkot Bekasi Tingkatkan Pelayanan

Read Time1 Minute, 41 Seconds

ANGGOTA DPRD Kota Bekasi Anim Imamuddin meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi lebih bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya. Hal ini dikatakan Anim paska ditandatanganinya surat pernyataan Pakta Integritas yang berisi pernyataan mutlak tanggung jawab jabatan yang diemban Walikota Bekasi dan sejumlah pejabat eselon II, III, IV dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris OPD, Kepala Bidang, Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, dan Sekretaris Kelurahan di Pendopo Walikota Bekasi belum lama ini.

Menurut Anim, para ASN penandatanganan Pakta Integritas merupakan kontrak birokrasi yang akan dikerjakan tiga bulan ke depan. Setelah mencapai tiga bulan akan dinilai dan dievaluasi capaian kinerjanya, bahkan setiap hari semua ASN diwajibkan membuat Laporan Capaian Kinerja Harian.

“Kontrak jabatan yang telah ditandatangani ini bertujuan untuk membuat komitmen kerja, agar dapat menghasilkan kinerja terbaik dan untuk rasa tanggung jawab dalam amanah yang dijabat. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani. Waktu tiga bulan yang diberikan merupakan waktu yang singkat, oleh karena itu harus digunakan semaksimal mungkin agar tercipta pelayanan yang cepat dan tepat untuk masyarakat,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini kepada Koran Bekasi, Kamis (13/6).

Anim berharap, semua program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan baik dan benar. Masih menurut Anim, proses pelayanan yang ada di Pemkot Bekasi harus bisa ditingkatkan oleh seluruh ASN.

Harus ada perubahan sistem yang bisa membuat pelayanan menjadi cepat. Untuk memenuhi itu semua, harus ada komitmen kerja dari hati ASN.

Sebelumnya, Dalam isi surat pernyatan Pakta Integritas yang mengacu pada aturan Walikota Bekasi nomor 800/032/BKPPD tanggal 14 Januari 2019, ada empat perjanjian yang telah ditandatangani yakni:

1. Dari Pakta Integritas, Kontrak Jabatan, Perjanjian Kerja, Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Tugas Jabatan, dan Surat Pernyataan bersedia melaksanakan tugas sebagai PA/PPK/PPTK.
2. Terhitung 3 bulan sejak ditandatangani pernyataan mutlak ini dievaluasi 3 bulan pertama dengan skor/kepatuhan/integritas kerja yang cukup.
3. Evaluasi kedua dilaksanakan setelah monitoring hasil evaluasi pertama untuk melihat perubahan/perbaikan dan keberhasilan kinerja saya di 6 bulan terakhir.
4. Berdasarkan point 1 dan 2 hasil penilaian kinerja tidak memenuhi pernyataan ini sebagai syarat pengunduran diri. (jim)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close