Peringati Hari Anti Narkotika Internasional, Komunitas Perempuan Gelar Kampanye ‘Dukung Jangan Menghukum’ di CFD

by -659 views

DALAM rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2019, sejumlah komunitas perempuan menggelar kampanye “Dukung Jangan Menghukum” di area Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Dalam kampanye tersebut, para komunitas yang terdiri dari Perempuan Sebaya, PPKNI (Persaudaraan Perempuan Korban Napza Indonesia), Kartini LGN (Perempuan Lingkar Ganja Nusantara), dan PPRI (Persatuan Perempuan Residivis Indonesia) menyampaikan tujuh tuntutan, yakni menolak kekerasan, diskriminasi, dan presekusi terhadap perempuan korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza).

Koordinator Kampanye ‘dukung jangan menghukum’ Putri Tanjung menyebutkan, ketujuh tuntutan tersebut yakni; libatkan perempuan korban Napza dalam menyusun kebijakan hukum dan rehabilitasi, hapuskan pasal karet Undang-Undang (UU) Narkotika nomor 35/2009 dan RKUHP, praktikkan dekriminalisasi korban Napza dalam sistem peradilan pidana, menerapkan mekanisme untuk pencegahan dan dukungan bagi perempuan korban Napza yang mengalami kekerasan, menciptakan layanan komprehensif yang responsif gender dan lingkungan kebijakan yang tidak menghakimi, tidak diskriminatif, aman, relevan, dan mendukung bagi perempuan korban Napza di semua keragamannya, penuhi hak kesehatan bagi perempuan korban Napza sampai di dalam Lapas, bangun dukungan psikososial bagi perempuan korban Napza.

“Tujuh tuntutan ini dibuat berdasarkan pengalaman perempuan korban Napza sejak diberlakukannya UU Narkotika nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan. Lebih dari 30 perempuan yang berasal dari beberapa komunitas dan tempat rehabilitasi Napza di kota Bekasi menghadiri acara ini. Mereka adalah perempuan korban Napza dan hampir dari setengahnya pernah mengalami peradilan pidana dan berakhir pada pemenjaraan. Proses peradilan pidana yang dialami beraneka ragam, mulai dari mengalami kekerasan verbal dan fisik sampai pada pemerasan oleh aparat penegak hukum,” kata Putri kepada Koran Bekasi belum lama ini.

Putri melanjutkan, pengalaman buruk selama di penjara juga terus mengikuti pikiran para perempuan seperti, tidak tersedianya akses pembalut higienis, keterbatasan akses kesehatan dasar, sampai pada pemisahan dengan bayi yang dilahirkan selama masa tahanan di penjara. Stigma dan diskriminasi kata Putri juga menjadi pelengkap derita perempuan pasca bebas dari penjara.

“Kampanye ‘dukung jangan menghukum’ merupakan kampanye global yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dunia berkaitan dengan pemenjaraan kepada pengguna Napza. Kampanye ini selain menyuarakan semangat non-pemenjaraan juga mengkampanyekan solidaritas dari perempuan pengguna Napza, baik yang pernah mengalami ketidakadilan dalam sistem peradilan maupun yang pernah dipenjara untuk bergandengan tangan melawan stigma dan diskriminasi di masyarakat tentang perempuan narapidana dan atau pengguna Napza. Mereka menegaskan bahwa penjara bukanlah solusi bagi pengguna Napza karena pengguna bukanlah kriminal tetapi mereka adalah korban dari kebijakan dan regulasi napza, yang mereka butuhkan adalah akses layanan kesehatan dan rehabilitasi,” papar Putri.

Hari Anti Narkotika Internasional menurut Putri merupakan kekeliruan penafsiran dari Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Perediaran Gelap Obat yang selalu diperingati Indonesia setiap tahunnya pada 26 Juni. Selama bertahun-tahun, kebijakan narkotika di Indonesia semakin menjauh dari apa yang sebenarnya dicita-citakan dalam semangat pemberantasan pengedaran narkoba dan penyelamatan para pengguna narkoba.

“Kebijakan narkotika di Indonesia kerap kali menjadi isu politik. Termasuk calon presiden dalam kampanye menggaet suara konstituen. Meski dalam prioritas utamanya telah terlihat didorongnya pendekatan preventif dalam menangani permasalahan narkotika, namun kenyataannya masih hanya sekedar menekankan upaya represif yang lebih banyak dikenakan kepada pihak yang menjadi obyek dari perdagangan narkoba,” jelasnya.

Ia melanjutkan, sepanjang 2014-2019, sejumlah kebijakan-kebijakan seperti kebijakan tembak di tempat bagi tersangka karena masalah narkotika, pencabutan moratorium hukuman mati, hingga over kriminalisasi pengguna narkotika lahir sebagai sebuah respon utama dalam memberantas peredaran gelap narkotika dalam kerangka pengurangann penawaran dan permintaan narkotika.

“Kesalahan penafsiran penanganan permasalahan narkotika melahirkan kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa dasar bukti dan melihat perkembangan ilmu pengetahuan. Tentunya, hal ini mengakibatkan dampak yang lebih buruk baik bagi pemerintah maupun masyarakat, seperti overcrowding sampai gagalnya program kesehatan masyarakat yang diinisiasi pemerintah. Saat ini Perempuan korban Napza menanggung stigma yang sangat berat. Mereka harus menghadapi stigma berlapis, pertama sebagai perempuan, kedua sebagai pengguna napza, dan ketiga sebagai kriminal,” tutup Putri. (jimmy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.