Mahar Cawabup Bekasi Rp15 M?

by -33 views
Read Time4 Minute, 29 Second

MAHAR dalam dunia politik kerap menjadi perbincangan panas di masyarakat, terutama saat memasuki tahun politik.

Mahar biasanya diminta partai politik kepada calon legislator atau calon pemimpin daerah yang ingin maju dalam pemilihan. Namun, ada juga calon yang diduga memberikan mahar kepada partai politik untuk memuluskan tujuannya mendapat rekomendasi partai politik. Lantas, bagaimana dengan pencalonan wakil Bupati Bekasi? Disebut-sebut ada permintaan yang cukup fantastis, Rp15 miliar. Benarkah?

Kasus mahar politik mulai bermunculan di pencalonan Wakil Bupati Bekasi saat ini. Sulit untuk membantah, karena adanya mahar politik itu muncul dari pengakuan salah satu tim sukses (timses) calon wakil bupati.

Buka-bukaan dari timses calon wakil bupati terkait adanya mahar politik diawali dengan pengungkapan soal adanya dugaan permintaan uang miliaran rupiah dari ‘oknum’ pengurus Partai Golkar. Nilainya cukup fantastis, hingga puluhan miliar rupiah.

“Gila! Maharnya gede banget,” kata salah satu timses calon wakil bupati Bekasi kepada Koran Bekasi, Senin (8/7).

Namun demikian, dia tidak mempersoalkan mahar sebesar itu, asalkan ada jaminan calonnya menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi. “Ya, kalau calon saya jadi sih nggak apa-apa dengan mahar sebanyak itu. Persoalannya kalau tidak jadi, apakah uangnya bisa dikembalikan lagi tidak,” katanya, dengan nada bertanya.

Mantan fungsionaris Golkar ini mengaku heran dengan sikap pengurus partai berlambang pohon beringin yang berani mematok mahar cawabup sebesar itu.

“Jujur, saya sangat kaget mendengar adanya permintaan mahar untuk cawabup sebesar itu. Kok, Golkar sekarang jadi kayak gini,” ketusnya.

Meski demikian, pihaknya siap memberikan mahar di atas Rp5 miliar – seperti yang diminta pengurus Partai Golkar – kalau untuk keperluan pilkada. Pertanyaannya, kata dia, untuk apa mahar Rp5 miliar lebih itu.

“Kalau untuk pilkada saya bisa pahami buat keperluan operasional di pilkada, seperti uang saksi dan lain sebagainya. Sedangkan ini kan bukan untuk kepentingan pilkada. Ini namanya untuk beli rekom,” tegasnya.

Bak, gayung bersambut. Pernyataan salah satu timses calon wakil bupati Bekasi itu, dikuatkan KH Dahim Arisi, Ketua Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi, yang juga calon wakil Bupati Bekasi.

Dahim mengatakan, mahar politik dalam pemilu selama ini sulit dibuktikan atau antara ada dan tiada. Namun, kabar terbaru mengenai dugaan mahar politik calon wakil Bupati Bekasi diungkapkan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tridaya Tambun Selatan itu.

Menurut Dahim Arisi, nilai mahar yang diminta pengurus Partai Golkar kepada calon wakil bupati, bukan Rp5 miliar melainkan Rp15 miliar. Rinciannya, Rp5 miliar untuk DPD Partai Golkar Kabupaten, DPD Partai Golkar Provinsi Rp5 miliar, dan Rp5 miliar untuk DPP Partai Golkar.

Bahkan, kata Dahim, dari 18 calon wakil bupati yang mendaftar, ada satu calon yang siap menggelontorkan dana Rp80 miliar. “Dana sebesar itu, diantaranya disiap untuk mahar dan para anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” terang Dahim Arisi.

Lewat dana sebesar itu, mantan fungsionaris Golkar Kabupaten Bekasi ini meyakini tidak akan ada calon wakil bupati yang bisa menandingi calon yang siap menggelontorkan rupiah sebanyak itu.

“Saya yakin tidak ada calon wakil bupati lain yang dapat menandingi kekuatan finansial calon tersebut. Apalagi, kabarnya dia juga didukung oleh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat,” beber Dahim Arisi.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Ahmad Budiartha membantah tudingan Dahim Arisi terkait adanya permintaan uang sebesar Rp15 miliar oleh pengurus Partai Golkar. Budiartha mengaku tidak pernah mendengar ataupun menemukan bukti akan pernyataan itu.

“Saya tegaskan, soal permintaan uang mahar kepada para calon wakil bupati yang mendaftar, itu sama sekali tidak benar. Jangankan miliaran rupiah, sepeser pun kami tidak pernah meminta. Bohong itu,” Ahmad Budiartha, menegaskan.

Budiartha mengungkapkan, sejak dibukanya pendaftaran calon wakil bupati pada 17 Juni hingga 2 Juli 2019, sampai saat ini Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup diri.

Mantan Bupati Purwakarta itu, lanjut Budiartha, tidak mau ditemui apalagi menemui para calon bupati.

“Setahu saya, hingga kini Pak Dedi (Mulyadi) belum pernah menemuinya. Bahkan, ada calon yang ingin bertemu pun, dia tolak. Jadi, bagaimana Golkar mau minta mahar kepada para calon wakil bupati?” bebernya.

Ahmad Budiartha mengatakan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, tidak ingin namanya rusak hanya karena mahar politik. Apalagi pada pemilu legislatif lalu, dia meraih suara terbanyak. Dan, saat ini namanya masuk nominator menteri pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Janganlah masalah mahar ini dibesar-besarkan, kasihan Pak Dedi (Mulyadi) yang tidak tahu menahu. Apalagi dia calon menteri,” ucap Budiartha.

Meski begitu, Ahmad Budiartha membenarkan kalau ada permintaan dari pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi kepada calon wakil bupati terpilih untuk membangun kantor Golkar.

“Wajarlah kalau kita minta dibuatkan gedung Golkar yang baru, karena kita kan belum punya kantor dan masih mengontrak,” pungkasnya.

Menanggapi isu yang beredar di masyarakat terkait dugaan mahar calon Wakil Bupati Bekasi, R Rudi Gunadi dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (LABH-GRASHI) mengungkapkan, proses pemilihan calon wakil bupati harus bersih dari praktik korupsi. Memang dalam sebuah pertarungan kekuasaan dimanapun tidak mungkin gratis alias tanpa uang mahar.

“Begitupun dalam proses penjaringan cawabup Bekasi, banyak pihak yang harus dikondisikan seperti partai pendukung. Selain Golkar, ada PAN dan Hanura. Artinya, meski dia kader Golkar tidak gratis untuk jadi wakil bupati,” katanya.

Sedangkan mengenai nominal mahar, Rudi memperkirakan, bisa lebih dari Rp15 miliar. Sebab, banyak pihak yang harus dikondisikan. Mulai dari pengurus tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. “Semua tingkatan pengurus parpol koalisi pasti dikondisikan, termasuk anggota DPRD,” lanjutnya.

Untuk itu, Rudi mengharapkan, KPK agar memantau proses pencalonan wakil bupati. “Sebaiknya lembaga antirasuah itu memantau proses pencalonan wakil bupati. Saya dengar ada politisi bilang, ‘tidak ada makan siang gratis’,” pungkasnya. (dun)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *