Oleh Ignatia M Shanti
(Mahasiswi Magister Keperawatan STIK Sint Carolus)

HEPATITIS merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Hepatitis berpegaruh terhadap angka kesakitan, angka kematian, status kesehatan, angka harapan hidup dan dampak sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2017, didapatkan data yaitu 7,1 % penduduk Indonesia diduga mengidap penyakit Hepatitis dan kondisi ini mengalami peningkatan dua kali dibandingkan kondisi prevalensi Hepatitis di Indonesia pada 2013 yaitu sebesar 1,2 %.

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk pencegahan dan pengendaliannya seperti pada 2012 tersusunnya buku pedoman pengendalian Hepatitis, pembuatan media KIE (leaflet, poster dan buku saku) dan seminar di beberapa kota untuk masyarakat dan petugas kesehatan dalam rangka hari Hepatitis sedunia.

Sejak 2015 telah dilakukan Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil dipelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) dan jaringannya. Pemeriksaan Hepatitis pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan darah dengan menggunakan test cepat/Rapid Diagnostic Test (RDT) HBSAg.

HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus Hepatitis B dan memberikan arti adanya infeksi Hepatitis B. Bayi yang lahir dari ibu yang terdeteksi Hepatitis B (HBsAg reaktif) akan diberi vaksin pasif yaitu HBIg (Hepatitis B Imunoglobulin) setelah 24 jam kelahiran di samping imunisasi aktif sesuai program nasional.

HBIg merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada Bayi.

Masalah Hepatitis di Indonesia diketahui dari berbagai studi, kajian, maupun kegiatan pengamatan penyakit/Surveilans. Surveilans yang dilakukan salah satunya adalah Surveilans Hepatitis Virus yang berfokus pada program pencegahan penularan ibu ke Bayi. Surveilans dilakukan karena 95% penularan Hepatitis B adalah secara vertikal yaitu dari ibu yang positif Hepatitis B ke bayi yang dilahirkan.

Surveilans Kesehatan sebenarnya merupakan kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan.

Surveilans menilai kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi. Berdasarkan data yang diperoleh maka akan mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Lalu bagaimana Surveilans Kesehatan dikerjakan? Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan terdiri dari surveilans berbasis indikator dan kejadian. Seperti dijelaskan dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan, berbasis Indikator dilakukan dengan memperoleh gambaran penyakit, faktor risiko dan masalah kesehatan.

Surveilans berbasis kejadian dilakukan untuk memperoleh dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit. Pelaksanaan diperkuat dengan pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya.

Surveilans kesehatan merupakan salah satu kegiatan Eliminasi Penularan penyakit Hepatitis. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Bayi.

Program tersebut diharapkan akan tercapai pada 2022 dengan target Hepatitis B pada anak kurang dari atau sama dengan 50/100.000 (lima puluh per seratus ribu) kelahiran hidup. Untuk mengetahui ada atau tidaknya penularan Hepatitis dari ibu ke anak, maka dilakukan pemeriksaan HBsAg pada bayi saat berusia 9 bulan ke atas dan hasil HBsAg posititf. Kegiatan eliminasi yang lain dalam peraturan tersebut adalah melalui promosi kesehatan, deteksi dini dan penanganan kasus.

Dengan kegiatan surveilans kesehatan ini diharapkan berkurangnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Hepatitis B pada ibu dan anak.

Cakupan yang diharapkan dari kegiatan Eliminasi Penularan dengan surveilans kesehatan meliputi tercapainya 60-80% ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan Hepatitis B di pelayanan antenatal pada 2018-2022; 100% Ibu hamil dengan Hepatitis B akan mendapatkan rujukan untuk kasus Hepatitis B; 100% ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan; dan 100% anak dari ibu Hepatitis B mendapatkan pelayanan standar vitamin K dan imunisasi HBO < 24 jam, HBIg <24jam dilanjutkan dengan imunisasi HB1,2 ,3 dan 4 (vaksin DPT-HB-Hib) sesuai dengan program imunisasi nasional, dan pemeriksaan serologis HBsAg saat bayi usia 9-12 bulan; 95-100% anak dari ibu Hepatitis B dengan hasil pemeriksaan HBsAg nya negatif.

Strategi dalam mewujudkan target program Eliminasi Penularan meliputi meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi/anak sesuai standar; meningkatkan peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam penatalaksanaan yang diperlukan untuk Eliminasi Penularan; meningkatkan penyediaan sumber daya di bidang kesehatan; meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan, serta kerja sama lintas program dan lintas sektor; dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Kegiatan surveilans harus memastikan adanya penemuan dan penanganan bagi pasangan seksual, perencanaan masa depan dan upaya pemutusan penularan lebih lanjut dilaksanakan secara optimal. Kegiatan tersebut meliputi pelacakan pasangan seksual ibu hamil dengan Hepatitis B; melakukan konseling pasangan seksual; memberikan terapi dan dual proteksi untuk setiap keluarga/pasangan seksual ibu hamil dengan Hepatitis B: pemenuhan dukungan psikososial dan dukungan lainnya bagi setiap keluarga/pasangan seksual dengan Hepatitis B; dan pemberian imunisasi bagi bayi dari ibu terinfeksi Hepatitis B.

Pencatatan, pelaporan, dan surveilans dilakukan terpadu dalam sistem informasi menggunakan identitas nasional (NIK/KTP), melalui Integrasi Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam pencatatan dan rekam medik; Penghitungan sasaran kerja internal wilayah kesehatan; Analisis sederhana laporan dan kohort pelayanan dalam sistem informasi kesehatan; Surveilans pasif dan aktif pada sasaran ibu hamil; Penghitungan dan pengujian lokasi yang telah melaksanakan kegiatan Eliminasi Penularan.

Data yang terkumpul pada tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat dilakukan analisa data, menyusun tindak lanjut epidemiologis. Pada tingkat pengambil keputusan data tersebut menjadi bukti tertulis untuk pemenuhan hak bayi untuk sehat sejak masih dalam kandungan dengan dilakukan implementasi bagi ibu-ibu dan keluarga secara komprehensif berkesinambungan, memberikan terapi bagi ibu hamil dan setiap bayi baru lahir dari ibu dengan Hepatitis B mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar dan diperolehnya kesetaraan pelayanan kesehatan bagi setiap ibu hamil dan bayi baru lahir.

Hasil akhir yang diperoleh dengan kegiatan surveilans tersebut adalah mempertahankan dan meningkatkan cakupan daerah Elimninasi Penularan, memastikan seluruh kabupaten/ kota maupun provinsi mampu mempertahankan pelayanan kesehatan optimal, mencatat dan melaporkan kondisi umum surveilans berbasis layanan sesuai ketentuan dan tidak ada lagi bayi lahir dari ibu terinfeksi Hepatitis B.

Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa efektif pelaksanaan surveilans kesehatan ini? Mari kita menelaah data yang diperolah dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tentang situasi penyakit Hepatitis B di Indonesia pada tahun 2017.

Data kabupaten/kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B tahun 2017 sebanyak 30% (154 kabupaten/kota). Pada 2017 deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil/kelompok berisiko telah dilaksanakan di 173 kabupaten/kota atau sebesar 33,66% yang tersebar di 34 Provinsi.

Pada 2017 terdapat 17 provinsi sudah mencapai target. Provinsi dengan capaian tertinggi yaitu DKI Jakarta (100%) dan provinsi dengan capaian terendah yaitu Nusa Tenggara Timur (4,55%). Presentase ibu hamil dengan HBsAg reaktif menurut provinsi tahun 2017 yang tertinggi yaitu Nusa Tenggara Barat (96,15%), Nusa Tenggara Timur (5,26%) dan Papua (3,92%). Sedangkan provinsi Kalimantan Tengah belum ditemukan ibu hamil yang positif HBsAg.

Analisa dari data tersebut dapat dikatakan Deteksi dini Hepatitis B (DDHB) pada kelompok berisiko/ibu hamil yang dilakukan sejak 2015, terlihat adanya kenaikan target yang diikuti dengan kenaikan capaian. Sampai 2017 target indikator dapat tercapai setiap tahunnya dan hal tersebut akan mampu memperlihatkan Surveilans Kesehatan sangat penting artinya bagi pengambil keputusan di bidang kesehatan dalam rangka upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk terselenggaranya Surveilans Kesehatan yang optimal diperlukan peran serta semua sektor, terutama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun masyarakat, instansi kesehatan baik di daerah maupun di pusat.

Referensi :
1. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tentang situasi penyakit Hepatitis B di Indonesia pada tahun 2017

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Bayi

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here