Honor RT/RW, Kader Posyandu/PKK, Linmas, Keagamaan Tertunda, Reny: Tunggu Proses APBD-P 2019

0
298
Reny Hendrawati (KOBEK)

Gelisah! Itulah yang kini dirasakan pengurus RT / RW di Kota Bekasi, lantaran honornya tak kunjung dibayarkan. Para pengurus RT / RW mengaku menerima honor terakhir pada Maret lalu. Musodik misalnya. Ketua RW 11 Kecamatan Jatisampurna ini mengaku sudah lima bulan belum menerima honor. Biasanya, ia menerima honor sebesar Rp1.750.000 setiap bulannya. Ketika ditanya soal BPJS Ketenagakerjaan, dirinya juga tidak tahu menahu soal itu.

“Tahun 2019 ini saya terima tiga juta lima ratus sampai bulan Maret. Biasanya tiga bulan sekali, sekarang jadi dua bulan sekali. Terakhir sih bulan Maret. Belum tahu kapan mau dibayarkan, belum ada kejelasan sampai saat ini. BPJS ketenagakerjaan juga biasanya ada informasi dari kelurahan. Saya ga tahu kalau ada BPJS,” kata Musodik kepada Koran Bekasi, Kamis (5/9).

Hal yang sama juga dirasakan ibu berinisial S yang enggan disebut jatidirinya. S merupakan salah satu kader di Kelurahan Kali Abang Tengah. Ia mengaku biasanya mendapatkan honor sebesar Rp400.000. Namun mulai Maret hingga September ini, dia belum menerima honor tersebut.

“Kader Posyandu kayaknya dari April belum dibayar. Tahun 2018 sih sudah selesai. Tahun 2019 itu baru berapa bulan kesininya belum. Per bulan itu per kader diberikan honor empat ratus ribu,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Reny Hendrawati mengatakan, pencairan honorarium RT RW, Kader Posyandu/PKK, linmas dan keagamaan tertunda disebabkan kondisi keuangan daerah yang belum stabil.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi saat ini juga tengah menggencarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB, salah satunya melaksanakan belanja pembangunan dan kemasyarakatan. Reny mengatakan, TAPD memutuskan melakukan efsiensi pemberian insentif kemasyarakatan tersebut untuk menyeimbangkan kondisi keuangan.

“Hingga Maret 2019 honorarium sudah dicairkan. Kemudian kita tunda pembayaran dan ini dilakukan Intinya agar terjadi keseimbangan fiskal. Hingga kini, Pemkot Bekasi telah menetapkan prioritas pembayaran insentif kemasyarakatan pada APBD Perubahan 2019,” ungkap Reny.

Dijelaskannya, pencairan honorarium kemasyarakatan sudah masuk pada APBD Perubahan 2019. Saat ini, APBD Perubahan 2019 masih menunggu proses evaluasi dari Provinsi Jawa Barat yang kemudian nantinya masuk ke proses penyempurnaan hasil evaluasi dan penetapan dari DPRD Kota Bekasi.

“Setelah semuanya selesai maka akan langsung dibayarkan. Supaya masyarakat tenang,” ungkapnya.

Namun demikian, lanjut Reny, pihaknya memastikan seluruh penerima insentif honorarium kemasyarakatan tetap menerima asuransi BPJS Ketenagakerjaan. “Asuransi penerima insentif hingga linmas tetap kita cover asuransi BPJS Ketenagakerjaannya,” paparnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono mengatakan, pihaknya saat ini akan menampung segala aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Sebab, saat ini lembaga DPRD Kota Bekasi masih harus menyelesaikan pimpinan DPRD definitif dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dengan demikian berdasarkan tata tertib DPRD yang nantinya disepakati, tugas dan fungsi DPRD berjalan dengan baik.

“Jadi saat ini mohon maaf, segala keluhan masyarakat ditampung dulu seluruhnya oleh dewan tapi belum bisa dieksekusi. Karena tanggapan tersebut harus melekat pada fungsi AKD- nya. Saat ini pimpinan dewan sementara baru fokus dalam kaitan dengan cara untuk menetapkan pimpinan tetapnya. Dimana masing-masing dari empat partai pemenang diminta segera mengirimkan nama definitif sebagai pimpinan DPRD itu pun sudah harus dilampirkan dengan kebijakan dari DPP nya,” jelasnya.

Ia memastikan, pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, ia juga meminta pemerintah daerah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya alasan dan faktof-faktor penyebab belum dibayarkannya insentif RT/RW.

“Pasti kita jawab secara normatif, kita akan tampung dulu. Seandainya sudah terbentuk, kita akan minta Pemda menjelaskan sejelas-jelasnya faktor penyebab kenapa insentif itu tidak diberikan secara full.
Pertanyaannya, kan pemda juga masih ragu-ragu. Berapa yang harus diputuskan. Perjelas kondisi sekarang sesuai dengan fakta yang sudah ditetapkan saat paripurna kemarin. Jelaskan kenapa defisit bisa terjadi,” tegasnya.

Diketahui, pemberian insentif kepada RT sebesar Rp1.250.000 dan Insentif RW sebesar Rp1.750.000 dan Kader Posyandu sebesar Rp 400 ribu, insentif pimpinan atau pemuka umat beragama sebesar Rp 300 ribu, pemelihara rumah ibadah sebesar Rp200 ribu.

Kemudian insentif kepada pengurus majelis umat beragama tingkat kecamatan sebesar Rp750 ribu, dan pengurus Majelis Umat Beragama tingkat kelurahan sebesar Rp500 ribu. Kota Bekasi memiliki 12 Kecamatan terdiri dari 56 kelurahan. Jumlah RT sebanyak 7086, RW sebanyak 1013. Untuk pengurus dan anggota tim PKK , Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu ditotal berjumlah 16.101 orang. (jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here