Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Diwarnai Aksi Penolakan Mahasiswa

Kasus Meikarta, Gizi Buruk, Hingga Hilangnya Tanah Kas Desa Jadi Persoalan

0
75
Aksi mahasiswa saat pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi (KOBEK)

Berbeda dengan pelantikan anggota DPRD Kota Bekasi pekan lalu yang berlangsung khidmat. Di Kabupaten Bekasi, pelantikan anggota dewan terpilih periode 2019-2024 justru sempat terusik dengan masuknya dua mahasiswa. Keduanya langsung berteriak sambil membentangkan poster di ruang pelantikan yang intinya melakukan penolakan terhadap anggota dewan yang diduga terkait masalah hukum.

Dua mahasiswa masuk ke ruang pelantikan pada pukul 11.30 WIB, Kamis (5/9). Mereka datang sesaat setelah anggota DPRD diambil sumpah jabatannya. Kedua mahasiswa itu berteriak lantang; “Kami menolak keras anggota dewan yang terjerat hukum.”

Kedua mahasiswa itu juga mengangkat poster bertuliskan; “Tolak dewan yang terjerat hukum.” Para anggota dewan yang berada di ruangan hanya diam. Suasana pun mendadak hening. Tak lama kemudian datang empat anggota Satpol PP untuk mengamankan kedua mahasiswa tersebut. Kedua mahasiswa itu kemudian dibawa keluar dari ruang pelantikan.

Salah satu dari mereka bernama Adi (24) mengaku perwakilan mahasiswa. Namun, ia tidak menyebutkan nama kampusnya. “Menolak keras (pelantikan anggota DPRD),” ujar Adi.
Ia mempertanyakan anggota dewan yang dilantik, namun masih terjerat kasus hukum. Adi tidak menjabarkan siapa yang dimaksud. “Alasannya (aksi) karena masih terjerat kasus dan ada dewan-dewan yang masih terjerat kasus kenapa masih dilantik. Harusnya diusut dulu bang kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) gimana,” ujar Adi.

Adi dan rekannya digiring keluar gedung oleh Satpol PP. Pelantikan DPRD tetap berlanjut.

Sebelumnya, Koran Bekasi mendapat release via medsos akan adanya aksi mahasiswa yang menolak acara pelantikan anggota DPRD. ‘Kami hadir di Pelantikan anggota DPRD untuk mengingatkan mereka. Pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 adalah agenda sakral bagi rakyat.

Apalagi sebanyak hampir 70% anggota DPRD Kabupaten Bekasi adalah wajah baru. Tsunami kasus suap Meikarta memporak-porandakan Kabupaten Bekasi.

Dari staf hingga Bupati dan Sekda Provinsi kena batunya. Kami meyakini banyak dewan yang terlibat menerima uang suap Meikarta hingga yang plesiran ke Thailand akan lanjut ke tingkatan hukum yang lebih tinggi, bukan hanya sebagai saksi yang dimintai keterangan.” Demikian isi release atas nama Adi Sanjaya.

“Selain itu, banyak aspirasi masyarakat yang hanya diterima tanpa diperjuangkan sebagaimana mestinya seperti masih tingginya kemiskinan, gizi buruk, rumah yang tidak layak huni, jalan rusak, kekeringan, banjir, tolak revitalisasi Pasar Cikarang, stop penggusuran tanpa solusi, hilangnya tanah kas desa dan lain sebagainya. Ini perlu menjadi ‘PR’ anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.”

Pelantikan 50 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024.
Sementara itu, 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 dilantik. Dari 50 anggota, 29 di antaranya merupakan wajah baru. Pelantikan dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Sejumlah anggota DPRD periode 2014-2019 dan Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supria Atmaja hadir dalam pelantikan.

Pantauan di acara, Kamis (5/9) pukul 10.00, pelantikan berlangsung khidmat. Mereka diambil sumpah jabatan oleh Ketua PN Cikarang I Putu Gede Astawa.

Dari 50 anggota DPRD itu, Fraksi Gerindra memiliki kursi terbanyak, yakni 11 kursi. Disusul Fraksi PKS (10 kursi), PDIP (7 kursi), Golkar (7 kursi), Demokrat (6 kursi), PAN (3 kursi), PPP (2 kursi), Perindo (1 kursi), NasDem (1 kursi), PKB (1 kursi), dan PBB (1 kursi).

Berikut ini nama-nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2014 yang dilantik:

Dapil I
1. Ade Kuswara Kunang (PDI Perjuangan)
2. BN Holik Qodratullah (Gerindra)
3. Samuel Maruli (PDI Perjuangan)
4. Sunandar (Golkar)
5. Anden (Gerindra)
6. Bodin (Gerindra)
7. Budianto (PKS)
8. Fatmah Hanum (PKS)
9. Edi Junaedi (Demokrat)
10. Cecep Noor (PPP)

Dapil II
1. Ayub Rohadi (PKS)
2. Kardin (Golkar)
3. Lydia Fransisca (Gerindra)
4. Iin Farihin (PBB)
5. Tata Saputra (PDI Perjuangan)
6. Jampang Hendra Atmaja (Demokrat)
7. Rusdi Haryadi (PKS)

Dapil III
1. Mustakim (Demokrat)
2. Mohamad Nuh (PKS)
3. Soleman (PDI Perjuangan)
4. Helmi (Gerindra)
5. Jamil (PAN)
6. Marico (Golkar)
7. Ahmad Zamroni (Gerindra)
8. M. Nurhadi (PKS)

Dapil IV
1. Yoyoh Masruroh (Golkar)
2. Angganita (Demokrat)
3. Mustaqim Marzuki (PKS)
4. Abdul Rosid (PDI Perjuangan)
5. Suryo Pranoto (PAN)
6. Ani Rukmini (PKS)
7. Budiono (Perindo)
8. Bhakti Sakti (Gerindra)
9. Wardja Miharja (NasDem).
10. Repsih Munggawati (Gerindra)

Dapil V
1. Novy Yasin (Golkar)
2. Martina Ningsih (PDI Perjuangan)
3. Uryan Riyana (PKS)
4. Sukarlinan (Demokrat)
5. Husni Tamrin (Gerindra)
6. Junawan (PPP)
7. Faizal Rizal Ramadhan (PAN)

Dapil VI
1. Mia El-Dabo (Demokrat)
2. Asep Surya Atmaja (Golkar)
3. Nyumarno (PDI Perjuangan)
4. Sarim Saefudin (Golkar)
5. Imam Hambali (PKS)
6. Aria Dwi Nugraha (Gerindra)
7. Danto (Gerindra)
8. Hendra Cipta Dinata (PKB). (pir/zas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here