PENGADILAN Negeri (PN) Kota Bekasi menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Impelementasi Sistem Informasi Penyelesaian Perkara (SIPP), Selasa (10/9) pagi. Rapat Monev ini dipimpin langsung Ketua PN Bekasi Wayan Karya.

Menurut Humas PN Kota Bekasi Djuyamto, pelaksanaan Monev ini merupakan salah satu mekanisme PN Bekasi dalam proses penyelesaian perkara agar tidak melebihi waktu yang ditetapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Semua hakim, PP, maupun jurusita akan terlihat kinerjanya, apakah telah mengerjakan tupoksi sesuai proses dan jadwal yang ditetapkan. Dengan sistem SIPP maka perjalanan proses perkara akan terlihat,” kata Djuyamto kepada Koran Bekasi, Selasa (10/9).

Menurut dia, publik termasuk wartawan sudah bisa mengakses di layar SIPP di lobby kantor PN Bekasi. Pada prinsipnya, katanya, melalui SIPP semua hakim, PP,jurusita maupun petugas terkait wajib menginput ke dalam sistem aplikasi, apa yang telah dikerjakan dalam rangkaian penerimaan dan penyelesaian perkara sesuai SOP.

“Sehingga pelaksanaan tupoksi dan rentang waktu penyelesaian tugasnya bisa dimonitor, dan dengan cepat bisa dievaluasi jika ada yang tidak menyelesaikan atau yang tidak tepat waktu sesuai SOP. Melalui SIPP ini pula publik atau pencari keadilan bisa memonitor perjalanan penyelesaian suatu perkara,” tandasnya.


Untuk saat ini, kata Djuyamto, sesuai hasil survei internal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di PN Bekasi tercatat 83,66, dan Indeks Persepsi Korupsi 3,60.

Seperti diketahui, surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No: 48/DJU/HM02.3/1/2016 tanggal 11 Januari 2011 perihal Implementasi Aplikasi SIPP Pada Administrasi Perkara; serta No: 3/DJU/HM02.3/6/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum, pencatatan perkara harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam aplikasi SIPP baru kemudian dimasukkan ke dalam register manual.

Hasil cetakan buku register, jurnal, buku induk keuangan, dan laporan register yang dihasilkan dari aplikasi SIPP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen yang ditulis dengan tinta.

Setiap pengadilan wajib menggunakan laporan elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi SIPP dalam melaksanakan pelaporan perkara ke Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (rls/gar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here