Walikota Bekasi Lakukan Sidak Pelayanan Publik

Read Time1 Minute, 46 Seconds
Walikota Bekasi Rahmat Effendi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pelayanan publik ke empat kantor Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi, Senin (23/9). Saat melakukan sidak, dia didampingi  Asisten Daerah Satu (Asda I) Hudi Wijayanto.

4 Perangkat Daerah yang disidak adalah  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, dan yang terakhir Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  di Jalan Juanda No.100, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

 

Sidak pelayanan yang pertama di Disdukcapil, Walikota Bekasi Rahmat Effendi melihat masih banyaknya warga yang datang ke dinas. Hal itu  menimbulkan tanda tanya bagi Walikota Bekasi ke Kepala Dinasnya, Taufiq.

“Kok masih banyak warga yang berdatangan ke Disdukcapil, pelayanan apa saja ini,”  tanya walikota kepada warga. Diantara warga ada yang menjawab bahwa pengurusan akta lahir ada yang lebih dari 60 hari, akta nikah, dan legalisir.

Dengan adanya kendala tersebut, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menginstruksikan kepada kepala dinas agar minggu depan untuk legalisir KK bisa dilakukan di kecamatan dengan mendelegasikan orang dinas di setiap kecamatan, sehingga warga tidak jauh datang ke dinas karena tersedianya pelayanan warga di wilayah.

Kemudian, Rahmat Effendi juga menekankan agar kepala dinas keliling ke setiap kecamatan untuk melihat progres pelayanan, khususnya terkait dengan kependudukan.

 

Kemudian, Rahmat Effendi bergeser melihat pelayanan di Bappenda., Dia langsung memerintahkan agar Bapenda merespon cepat pengaduan dan pelayanan kepada warga baik validasi, pengajuan pengurangan PBB dan pelayanan lainnya serta bisa memberikan keputusan secara cepat atas pengaduan dan permohonan warga, sesuai peraturan yang berlaku.

 

Sedangkan Sidak ke Dinsos, Walikota Bekasi menanyakan apa saja produk yang banyak dikeluarkan dan kegiatan apa saja. Petugas langsung menjawab, pembuatan surat pengantar KIP (Kartu Indonesia Pintar), mengurus orang terlantar, bantuan keringanan biaya sekolah, keringanan biaya rumah sakit.

Terkait pelayanan itu, Rahmat Effendi meminta agar semua pelayanan tersebut jangan sampai berbelit.

 

Terakhir sidak di DPMPTSP, walikota berharap segala bentuk perizinan jangan terlalu lama, seperti pembuatan ijin untuk apoteker yang diperaturan membutuhkan waktu satu minggu. Setelah dilihat dari kondisi maka harus dipangkas menjadi 3 hari. Kemudia dia juga memerintahkan agar kepala DPMPTSP membuat surat edaran bersama dengan dinas pelayanan ke para camat dan lurah terkait tidak dijadikan domisili usaha sebagai syarat dalam mengurus izin usaha. (hms/gar)

 

0 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close