IBM Bekasi Ikuti Seminar Bersama 150 Perguruan Tinggi: Dana Operasional dari Negara Kosong, Proses Akreditasi Pun Terhambat

Read Time1 Minute, 46 Seconds

ALIANSI Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Pascasarjana Institut STIAMI Jakarta, Rabu (2/10) menggelar seminar setengah hari di Kampus Institut STIAMI Jakarta.

Kegiatan ini diikuti 150 peserta dari 41 institusi perguruan tinggi dan yayasan perguruan tinggi se-Indonesia dari Aceh, Palembang, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Mereka yang hadir merupakan unsur rektor, pimpinan kampus, ketua yayasan, kepala lembaga, dan kepala program studi.

Dari Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi diwakili Epen Supendi SIP MSi (Kepala LPM) dan Anto Apriyanto MEI (Kaprodi Ekonomi Islam).

Umum APTISI yang menguraikan 35 masalah yang dihadapi PTS (perguruan tinggi swasta), terdiri dari masalah internal, eksternal, dan umum, ditambah dengan enam masalah berkaitan dengan akreditasi. Selain itu juga dibahas tentang ketidakadilan pengelolaan pendidikan tinggi antara PTN dan PTS.

Sementara sesi kedua dari Prof Dr Mansyur Ramly SE MSi sebagai anggota Majelis BAN-PT, menguraikan permasalahan konflik kepentingan di internal BAN-PT, proses akreditasi yang terlalu rumit, perbedaan regulasi pengelolaan PTN dan PTS, dan beberapa solusi dari permasalahan akreditasi di PTS.

Dari pemaparan keduanya, disimpulkan berbagai hal, di antaranya;

1. Pejabat regulasi pendidikan tinggi di Indonesia secara umum belum pernah berpengalaman memimpin atau mengelola kampus/pendidikan tinggi,

2. Proses akreditasi di perguruan tinggi terhambat saat ini disebabkan kekosongan dana operasional dari negara sehingga para asesor belum dapat menjalankan tugasnya ke setiap kampus yang membutuhkan akreditasi,

3. Tidak adanya sosialisasi dan edukasi yang masif mengenai kebijakan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0) sebelum diterapkan,

4. Penerapan kebijakan akreditasi yang baru tersebut belum melalui uji/studi kelayakan publik,

5. Para pemangku kebijakan pendidikan tinggi di Kemenristekdikti RI dan para asesor di BAN-PT masih memiliki paradigma negatif terhadap PTS,

6. Proses seleksi dan rekrutmen asesor BAN-PT saat ini tertutup dari publik,

7. Perlu perjuangan lebih keras lagi bagi APPERTI, APTISI, dan seluruh PTS se-Tanah Air dalam mendapatkan kemudahan dan kesetaraan hak seperti PTN dari Pemerintah dalam pengelolaan pendidikan tinggi bagi anak bangsa.

Setelah pemaparan dari keduanya, dibuka sesi tanya jawab dan jajak pendapat tentang solusi permasalahan di PTS dan akreditasi 9 standar. Semua solusi yang disepakati dan direkomendasikan dari seminar tersebut akan disampaikan dan diperjuangkan keduanya ke tingkat BAN-PT, Kemenristekdikti RI, hingga Presiden RI. (anto)

0 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close