Demo GTK TKK Dinilai Melecehkan DPRD Kota Bekasi, Koordinator Aksi Bakal Dipecat?

Read Time2 Minutes, 8 Seconds

Aksi demo Forum Silaturahmi Guru Tenaga Kerja Kontrak (FS-GTK TKK) di gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (29/11) lalu, berbuntut panjang. Koordinator aksi pun terancam dipecat, karena dinilai melecehkan anggota DPRD.

Hal itu terungkap setelah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memanggil Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inayatullah, Senin (2/12).

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak meminta agar koordinator aksi demo FS-GTK TKK yang dinilai sudah melecehkan lembaga DPRD, diberikan sanksi tegas.

”Saya meminta BKPPD agar memberhentikan kordinator aksi, dipecat karena sudah melecehkan lembaga dengan mengirimkan surat jawaban undangan DPRD,” tegas Abdul Rozak diruang rapat, Senin (2/12).

Politisi partai Demokrat ini juga memberikan waktu satu minggu kepada Dinas Pendidikan dan BKPPD agar segera memberikan sanksi kepada koordinatir aksi.

”Kami Anggota DPRD Kota Bekasi merasa dilecehkan oleh seorang TKK, diundang klarifikasi malah mengirinkan surat jawaban dan agitasi demo,” tegas Bang Jek sapaan akrabnya.

”Dalam satu minggu ini kami akan menunggu hasil dari BKPPD dan Disdik, kalau tidak kami juga akan melaporkan atas pelecahan dan Berita Hoax,” tambahnya.

Senada dengan Ketua Komisi I, Nicodemus Gojang juga meminta Kadisdik dan Kepala BKPPD untuk memecat yang bersangkutan (Lukmanul Hakim red) karena sudah jelas melecehkan dan menyebar isu Hoax.

” Kop surat dan isi surat jawaban dari kordinator aksi sudah jelas, legalitasnya forum tersebut dipertanyakan dan surat tersebut tidak ada stempelnya. Kita panggil secara lembaga agar hadir memberiakn klarifikasi, malah mengirimkan surat tidak hadir. Ini namanya pelecehan terhadap lembaga,” ujar Nicodemus.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan bahwa terkait aksi demo yang dilakukan FS-GTK TKK tanpa sepengetahuannya dan tidak ada izin dari dinas pendidikan.

”Sebelumnya sudah menyarankan ke para Kepala Bidang (Kabid) agar melakukan pendekatan prepentif dan demo yang dilakukan oleh FS-GTK TKK pihak dinas tidak pernah menyarankan dan tidak pernah menerima surat pemberitahuan aksi dari para Guru TKK,” kata Inay.

Kadisdik juga mengatakan tidak banyak tau tentang organisasi atau perkumpulan di Kota Bekasi.

”Setahu saya di Bekasi adanya Forum Honorer Indonesia (FHI) yang diketuai oleh Firman, kalau ini saya tidak tau,” katanya

Sementara itu Kepala BKPPD Kota Bekasi Karto menilai guru yang melakukan aksi pada Jumat ke Gedung DPRD Kota Bekasi tindakan “songong” (tidak sopan).

” Saya tidak tau ada demo itu namanya songong karena guru sudah mendapatkan gaji, artinya ngapain demo,” katanya Karto di ruang Komisi I DPRD, Senin (2/12).

Karto juga menegaskan bahwa pihaknya menunggu hasil dari Dinas Pendidikan dan akan memanggil yang bersangkutan (Lukamanul Hakim red)

” Kami menunggu rekomendasi kepala Dinas Pendidikan, apapun rekomendasinya akan dilaksanakan kalaupun dikategorikan berat akan diberhentikan dan dipecat,” tegasnya. (*/gar)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close