Dewan Pers Diminta Tak Asal Sebut ‘Ilegal’ Media yang Belum Terverifikasi

Read Time1 Minute, 8 Second

DEWAN Pers diminta tidak asal menyebutkan perusahaan media yang belum terverifikasi sebagai media ilegal. Permintaan itu disampaikan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se- Jawa Barat saat penutupan Konferensi Kerja II PWI Jawa Barat di Hotel Horison Kota Bandung, Kamis (5/12).

Dalam laporan hasil sidang komisi A beranggotakan ketua PWI, disebutkan bahwa media yang belum terverifikasi juga memiliki badan hukum. Oleh karenanya, Dewan Pers tidak sepantasnya asal mengatakan perusahaan media yang belum terverifikasi ilegal.

“Kami merekomendasikan kepada PWI Jabar agar meminta Dewan Pers tidak asal menyebutkan media ilegal gara-gara belum terverifikasi,” ujar Rahmat Ketua Komisi A saat menyampaikan laporan hasil sidang.

Rahmat menambahkan, pernyataan Dewan Pers sangat kontradiktif dengan status perusahaan media tersebut. Kalau sudah berbadan hukum, artinya resmi sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Mungkin hanya saja perusahaan media tersebut masih dalam proses verifikasi, artinya bukan tidak terverifikasi,” katanya.

Ketua PWI Bekasi Melody Sinaga menegaskan, kalau sebuah media sudah berbadan Hukum, baik PT maupun Yayasan, artinya sesuai dengan UU 40 tahun 1999. Kalau belum terverifikasi, bukan berarti tidak terverifikasi, mungkin masih dalam proses.

“Kalau sudah berbadan hukum, ya sudah sesuai dengan UU. Selesai,” tegasnya.

Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat sepakat dengan pernyataan sikap Ketua PWI Se-Jabar yang meminta Dewan Pers tidak menyebutkan perusahaan yang belum terverfikasi sebagai media ilegal.

“Saya akan segera mengirimkan surat pada PWI Pusat agar Dewan Pers tidak menyebutkan perusahaan media yang belum terverifikasi adalah ilegal,” tandasnya.(*/gar)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close