Lagi, Walikota Bekasi Terima Penghargaan Kota Layak HAM

by -3,008 views
Read Time2 Minute, 25 Second

WALIKOTA Bekasi Rahmat Effendi kembali menerima penghargaan Kota Layak Hak Asasi Manusia (HAM) dari Dirjen HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan ini berlangsung di Bandung, Selasa (10/12).

Menurut Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Kota Bekasi adalah kota yang heterogen dan multietnik, tidak ada perbedaan dari suku, ras, budaya dan agama, semua menyatu dalam rasa toleransi tinggi sebagai warga Kota Bekasi. Dia mengakui, penghargaan itu adalah kerja sama dari semua elemen di Kota Bekasi, termasuk warga masyarakatnya.

“Kita berhasil mendapatkan kembali Kota Layak HAM, sebagai bentuk kepedulian masyarakat Kota Bekasi,” katanya.

Untuk diketahui, salah satu upaya Pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemenuhan HAM yaitu dengan melaksanakan kegiatan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12). 

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, serta para gubenur, bupati dan walikota yang terpilih mendapat penghargaan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kemenkumham.

 
Dalam kegiatan ini, 425 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian di bidang pemenuhan HAM. Dari jumlah tersebut, 272 kabupaten/kota memenuhi katagori Peduli HAM, dan 96 Kabupaten/Kota dikatagorikan cukup peduli HAM.

Adanya sejumlah perubahan dalam kriteria dan indikator dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, ditambah penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi dan penilaian eksternal Kementerian Hukum dan HAM, untuk mencapai kriteria kabupaten/kota peduli HAM ini cukup sulit dan ketat.  Namun, sebagian besar Pemerintah Daerah tetap memiliki komitmen tinggi untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya, dan upaya tersebut berhasil.

Sesuai dengan tema Hari HAM Sedunia ke-71, “Pelayanan Publik yang Berkeadilan” maka diberikan penghargaan kepada pelayanan publik berbasis HAM dari 612 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kementerian Hukum dan HAM. Total 74 UPT yang mendapat penghargaan terdiri dari Imigrasi 18 UPT, Ditjen Pemasyarakatan 56 UPT. Penilaian sesuai Permenkumham Nomor 27 tahun 2018 dengan menilai aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan, serta melakukan penilaian IKM, IPK serta E-Lapor. 

Ke depan, akan dilaksanakan penyusunan kebijakan pelayanan publik berbasis HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dalam melayani hak dan kebutuhan masyarakat di bidang hukum dan HAM.

Selain penganugerahan tersebut, telah dilaksanakan juga berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari HAM Sedunia ke-71. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah seminar bertemakan “Democracy & Freedom of Speech” di Universitas Trisakti. Seminar “Bussiness and Human Rights” di Universitas Bina Nusantara. Seminar “Pelayanan Publik yang Berkeadilan” di Universitas Sriwijaya dan Seminar Nasional 2019 “Paradigma Generasi Milenial dan Perlindungan Hak dalam Era Digital” di Universitas Padjajaran. Diseminasi Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di 34 Kantor Wilayah Kemenkumham, Pameran Pariwisata, Pameran Pelayanan Publik, Fun Walk dan Pameran, serta Lomba Cerdas Cermat.(hms/gar)
j

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *