Kemendikbud Baru Mengkaji, UN Masih Digelar 2020

Read Time1 Minute, 54 Second

Ujian Nasional (UN) masih tetap diselenggarakan pada 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru sebatas mengkaji mengenai kemungkinan penghapusannya.

“Jadi pada tahun depan ujian nasional masih tetap jalan,” tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, wacana penghapusan UN muncul karena banyak sekali aspirasi dari masyarakat, guru, murid, orang tua mengenai UN. Banyak juga yang memberi masukan tidak ingin menghapus UN, namun lebih ingin menghindari hal-hal yang negatif dari UN. Misalnya dari sisi stres, menghukum siswa yang satu bidang kurang kuat.

“Jadi ini prinsipnya bukan menghapus, tapi memperbai­ki esensi dari UN itu, apa un­tuk menilai prestasi murid atau sistem, “ katanya.

Sebelumnya, beredar wacana mengenai penghapusan UN oleh Nadiem Makarim. Hal serupa sebenarnya sudah diinisiasi Mendikbud sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy. Namun mendapat banyak pertentangan dari sejumlah kalangan.

Awal 2019, Kemendikbud telah menyiapkan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), sebagai sistem penilaian untuk pemetaan kualitas pendidikan pengganti UN. AKSI tersebut mirip dengan sistem penilaian internasional yakni Programme for International Students Assessment (PISA).

Staf Ahli bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud, Ananto Kusuma Seta mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan banyak metode dan bentuk untuk mengganti UN. Adapun salah satu yang sedang disiapkan adalah AKSI yang sudah digunakan juga untuk program asesmen tertentu.

“Bisa jadi AKSI mengganti UN karena AKSI ini terinspirasi dari PISA, tapi kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. AKSI sendiri sebenarnya lebih tajam untuk melakukan penilaian dan perbedaan paling mendasarnya adalah soal-soal High Order Thinking Skill (HOTS) lebih banyak,” ujarnya.

Sebelumnya pengamat pendidikan, Doni Koesuma, menilai langkah evaluasi terhadap UN sangat tepat. Meski begitu, ia meminta Kemendikbud juga melakukan evaluasi terhadap proses penilaian lainnya.

Ia menyebut terdapat tiga proses penilaian yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, penilaian dari guru melalui ulangan harian. Kedua, penilaian oleh sekolah lewat ujian akhir sekolah, ujian akhir semester dan ujian akhir semester, dan yang ketiga penilaian negara melalui UN.

“UN sebagai bagian proses akuntabilitas itu harus tetap ada, tapi tujuan dan bentuknya yang harus dievaluasi,” tandasnya.

Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni mengatakan, Kemendikbud bisa dengan mudah menghapus UN, namun harus ada kajian alternatif menguji kompetensi siswa.

“Siswa berprestasi di bidang olah raga tolok ukurnya bagaimana, berprestasi di bidang matematika tolok ukurnya seperti apa? Menjadikan isu peng­hapusan UN menjadi pokok urusan yang dikejar merupa­kan sesuatu hal yang ingin main praktis saja,” tandasnya. (*/nga)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close