PP IKAHI Bantu Korban Bencana Banjir di Jabodetabek

Read Time3 Minute, 41 Second

PENGURUS Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menggerakkan para anggotanya mendonasikan dana untuk diberikan kepada para korban bencana banjir yang mengalami kerugian materil hingga korban meninggal dunia di wilayah Jabodetabek dan Banten sekitarnya.

Menurut Ketua PP IKAHI, Suhadi, pristiwa tersebut mengundang empati semua pihak termasuk dari profesi hakim yang tergabung dalam organisasi Ikatan Hakim Indonesia.

“Musibah banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, Banten dan sekitarnya pada malam tahun baru 2020 mengakibatkan ribuan rumah terendam dan belasan orang meninggal dunia. Tidak saja rumah penduduk yang menjadi keganasan air, fasilitas umum dan perkantoran bahkan kantor Pengadilan tidak luput dari hantaman air yang datang sehingga mengakibatkan tersendatnya pelayanan kepada masyarakat,” jelas Suhadi dalam keterangan persnya, Jumat (3/1/).

Masyarakat yang terdampak banjir ini, kata Suhadi, juga ada yang berasal dari warga peradilan. Atas dasar itu, pengurus PP IKAHI berinisiatif untuk mengumpulkan data terkait warga peradilan yang menjadi korban banjir di sekitaran Jabodetabek, Banten dan sekitarnya.

Dr Suhadi SH MH Ketua PP IKAHI

Bantuan ini ditujukan dalam rangka merasakan penderitaan serta memupuk rasa peduli antar sesama masyarakat terdampak banjir, khususnya warga peradilan yang menjadi korban. Dalam kesempatan tersebut, IKAHI juga membentuk tim peduli korban banjir dengan mengumpulkan donasi dari para warga peradilan serta membentuk Posko bantuan dan peduli korban banjir yang dipusatkan di pengadilan militer DKI Jakarta mulai tanggal 6 Januari hingga 10 Januari 2020.

Posko PP IKAHI peduli akan memberikan layanan kesehatan cuma-cuma dan bantuan lainnya kepada masyarakat serta donasi yang terkumpul akan didistribusikan kepada warga peradilan dan masyarakat terdampak. “Kami imbau kepada seluruh anggota IKAHI untuk bahu membahu dan peduli dengan cara mengumpulkan donasi melalui PP IKAHI, kami juga hal serupa harus dibudayakan oleh IKAHI di daerah-daerah untuk saling peduli sesama,” demikian ucap Suhadi.

Suhadi menjelaskan, imbauan ini juga ditujukan kepada para pengurus daerah, pengurus cabang atau para ketua pengadilan tingkat pertama, tingkat banding pada empat lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Tujuannya untuk membantu meringankan warga peradilan yang terdampak banjir.

“Semoga apa yang diberikan sangat berarti bagi saudara-saudara kami, dan menjadi amal ibadah bagi hakim yang menyumbang,” jelas Suhadi.

Dikutip dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah korban banjir dan longsor yang melanda DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat terus bertambah. Korban meninggal dunia tercatat per 4 Januari 2020, pukul 10.00 WIB, menjadi 53 orang dan 1 orang dinyatakan hilang.

Penambahan korban meninggal dunia terjadi di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor. Untuk Kabupaten Bogor, terdapat 5 orang meninggal namun identitasnya masih belum diketahui.

Sebelumnya, sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berlangsung meski jalanan menuju pengadilan kebanjiran. “Meski secara kondisional terkepung banjir tapi semangat pelayanan tetap berjalan, persidangan-persidangan khususnya perkara Tipikor (tindak pidana korupsi) tetap berjalan pada hari ini,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Makmur dikutip dari Antara, Kamis (2/1).

Banjir memang melanda Kelurahan Bungur, Senen, Jakarta Pusat, sejak Rabu (1/1). Ketinggian air di Jalan Bungur Raya mencapai sekitar 50 cm. ketinggian air membuat kendaraan tidak ada yang melintas. “Ini bapak-bapak mulai Pak Ketua (PN Jakpus) selaku ketua majelis dan hakim anggota yang mengadili tipikor hari ini siap melaksanakan persidangan dan Insya Allah sidang akan dimulai,” tambah Makmur.

Ketua PN Jakpus Yanto mengatakan karena mobil tahanan KPK bisa memasuki kantor maka sidang tetap berlangsung. “Sepanjang mobil tahanan masih bisa masuk kantor, maka sidang tetap bisa berjalan,” katanya.

Sedangkan anggota majelis hakim Anwar mengatakan ia menaati perintah Yanto sebagai ketua majelis hakim sekaligus ketua PN Jakpus. “Tadi naik sepeda motor dari rumah, pas di pos polisi di Golden Truly tadi motor dititip kemudian naik perahu karet milik pemda DKI, itu yang putih, karena memang hari ini sidang tipikor atas nama Gubernur Kepri itu,” ujarnya.

Perkara korupsi yang akan diadili adalah kasus Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) 2016-2021 Nurdin Basirun yang didakwa menerima suap sebesar Rp45 juta, 11 ribu dolar Singapura terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Riau (Kepri) dan menerima gratifikasi sebesar Rp4.228.500.000 yang berasal dari pengusaha dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri.

“Saya dari subuh ditelepon Pak Ketua, Pak Anwar kita sidang hari ini. ‘Ini kan banjir, Pak’, saya bilang. Ndak kita tetap sidang kata Pak Ketua tadi,” ungkap Anwar.

Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK juga harus menaiki perahu karet untuk sampai ke PN Jakpus. “Tadi kami naik perahu karet dari lampu merah Bungur ke PN Pusat,” kata JPU KPK Roy Riady.

Roy dan tiga orang temannya menumpang perahu karet yang dibawa aparat TNI. “Ini kata Pak Ketua (majelis) Hakim harus sidang karena saksi-saksinya sudah datang juga,” ungkap Roy yang mengaku celananya basah karena menumpang perahu karet itu. (*/gar)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close