Panlih Calon Wakil Bupati Bekasi Diduga Dijadikan Alat ‘Kongkalikong’

Read Time2 Minute, 24 Second

Aliansi Bekasi Bersatu mengecam adanya muslihat jahat yang disinyalir dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bekasi dengan eksekutif. Pasalnya, disaat Silpa anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mencapai triliunan rupiah, panitia pemilihan (Panlih) Calon Wakil Bupati Bekasi diduga dijadikan alat ‘kongkalikong’.

Pemuda Aliansi Bekasi Bersatu, Ganda Saputra sangat mengecam kinerja DPRD Kabupaten Bekasi yang disinyalir hanya menghamburkan uang rakyat, dengan mengambil keuntungan disaat APBD Kabupaten Bekasi mengalami Silpa, secara kongkalikong dengan eksekutif.

“Membentuk Panlih Wakil Bupati hanya untuk permainan. Panlih ini hanya dijadikan alat bergening oleh oknum DPRD,” kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (16/1).

Ganda Saputra mengatakan, selain dibentuknya Panlih untuk menerima jatah ongkos perjalanan yang mencapai Rp16 juta per anggota dewan yang menjadi Panlih, oknum anggota DPRD pun memanfaatkan kongkalikong untuk memuluskan sejumlah program dalam KUA-PPAS Tahun 2020.

“Legislatif tidak lagi memikirkan anggaran yang Silpa dan tidak mau tahu juga soal serapan anggaran di bulan Desember 2019 lalu hanya terserap di angka 38 persen. Yang mereka (DPRD) pikirkan hanyalah keuntungan,” ujarnya.

Ganda pun menyindir Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha seharusnya tidak layak untuk memakai kendaraan mewah, jikalau tidak ada fungsi pengawasannya terhadap eksekutif. Pasalnya, Kabupaten Bekasi sangat membutuhkan yang lebih baik lagi.

“Sesuatu yang sudah di paripurna-kan, kalah dengan surat pimpinan. Semestinya, pemilihan Wakil Bupati Bekasi sudah selesai pada 23 Desember 2019 lalu untuk membantu kinerja Bupati,” ucap dia.

“Tetapi kemana fungsi DPRD?, kemana fungsi Panlih, apakah tidak ada tanggungjawabnya?. Atau hanya untuk jalan-jalan dengan alasan studi banding, hingga tidur di hotel mewah dan menghabiskan anggaran,” kata dia bertanya.

Dirinya pun mempertanyakan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, yang hingga saat ini enggan membuat komunikasi yang baik dengan partai koalisi, untuk menentukan kesamaan calon Wakil Bupati Bekasi. Sehingga, dirinya menduga Bupati tidak ingin ada wakil bupati.

“Kalau sementara ini bupati Bekasi ingin jomblo. Ini patut kita curigai. Kolaborasi kepentingan. Kelompok dan golongan tertentu yang mempengaruhi bupati harus sendiri sangat keliru, jelas membodohi kita,” tegas dia.

“Kalau tidak ada wakil bupati lebih dari 18 bulan, sesuai dengan Pasal 176 Nomor 10 Tahun 2016. Artinya wakil Bupati wajib ada. Dan kalau bupati tidak mau, bupati wajib diperiksa oleh KPK. Apakah takut dengan seseorang atau ingin membagi-bagikan kue dengan Panlih. Atau ingin menciptakan dinasti baru untuk kedepannya. Buat mempersiapkan Pilkada selanjutnya,” sambung dia.

Ganda Saputra juga menyindir oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang menginginkan Panlih dibubarkan, karena tidak ada titik temu untuk melaksanakan kembali pemilihan wakil bupati. Padahal, Panlih yang dibuat oleh DPRD dan sudah di Paripurna-kan melanggar konstitusi.

“Saya sangat kecewa sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi dari pernyataan oknum DPRD yang seolah-olah ucapannya benar. Apalagi, regulasi yang dibuat oleh teman-temannya di DPRD itu salah. Dan Panlih seolah-olah melanggar konstitusi, mesti dia harus banyak belajar jangan asal ngomong,” sindir dia.

Dikatakan dia, tidak patut seorang anggota dewan asal “omdo”. Pasalnya, DPRD Kabupaten Bekasi sudah konsultasi dengan Dirjen Otda dan Kabiro Hukum Jabar. “Enak aja maen bubarin harus tanggungjawab dia, DPRD itu kolektif kolegial. Ingat, uang rakyat yang dipakai membentuk Panlih. Ngomong yang baik, jangan menyesatkan,” pungkasnya. (pirlen)

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close