Komisi III DPRD Desak Pemkab Bekasi Prioritaskan APBD Perubahan Penanggulangan Banjir

by -84 views
Helmi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi
0 0
Read Time1 Minute, 59 Second

Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi prioritaskan anggaran untuk penanggulangan banjir pada pembangunan 178 titik banjir Kabupaten Bekasi di APBD Perubahan 2021.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (22/2/2021)

“Tadi kami usai rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, Bina Marga SDA dan Tarkim. Dari hasil rapat tadi membahas hal penanggulangan banjir, terutama bidang PSDA, jembatan, jalan dan Lingkungan Hidup. Bagaimana hasil data yang sudah disounding oleh BPBD itu kita mencari solusi dari 178 titik banjir di Kabupaten Bekasi,” kata Helmi.

Helmi menerangkan, bahwasanya DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar memprioritaskan penanggulangan banjir yang sudah terjadi di Kabupaten Bekasi pada APBD Perubahan.

“Minggu depan kita akan undang lagi ketiga dinas itu. Untuk mencari solusi titik banjir di Kabupaten Bekasi. Misalnya Dinas LH itu mencari titik bangunan liar di Kabupaten Bekasi.
Kedepannya juga kita akan mengundang PJT untuk mengklarifikasi tentang Bangli yang berada di kali-kali dan sungai di Kabupaten Bekasi, bagaimana legalitas dan bagaimana klarifikasinya, ada baiknya ngggak dibongkar,” tuturnya.

Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi

Kemudian DPRD sendiri akan mengundang BBWS terkait masalah Citarum. Menurut dia, bagaimana peran sertanya BBWS tidak hanya penyehatan kali tapi bagaimana solusi pembangunan dan normalisasi Citarum.

“Kami juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam penyusunan KUA PPAS APBD Perubahan itu lebih memprioritaskan solusi – solusi terhadap banjir yang terjadi saat ini. Mudah- mudahan kita memiliki hasil solusi banjir di Kabupaten Bekasi, sehingga di 2022 apabila mereka benar kerjanya sesuai yang kita harapkan, penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi bisa berkurang hingga 80 persen,” harapnnya.

“Komisi tiga juga menekankan penanggulangan banjir menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi di 178 titik banjir saat ini menjadi prioritas,” tandasnya.

Menanggapi amblasnya dua titik jalan di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Helmi mengatakan bahwa semua, baik itu jalan amblas, normalisasi, pembuatan pintu air mau pembuatan tanggul akan dikordinasikan oleh tiga pihak Dinas terkait.

“Nanti juga kita akan rapat kembali dengan PJT dan BBWS mencari solusi terbaik buat masyarakat Kabupaten Bekasi bagaimana mengurangi banjir dari jumlah titik yang seratus persen menjadi dua puluh persen,” tandasnya

Helmi menambahkan, Dinas LH juga meminta untuk revisi Perda Nomor 16 Tahun 2016 agar ada sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran sampah B3 maupun bukan B3.

“Kita komisi tiga akan inisiatif merubah Perda-perda itu sehingga ada sanksinya,” ungkapnya. (Pirlen)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *