Indonesia Darurat Narkoba, Kurikulum, PPKM, dan Literasi

by -97 views
0 0
Read Time12 Minute, 18 Second

Penulis: Yoni Haris Setiawan

(Direktur Pengurus Pusat QURUTA Management Lembaga Training dan Edukasi Motivasi Literasi Indonesia/Penggagas Rumah Bimbel Literasi Indonesia ‘QURUTA’)

Kejadian luar biasa (KLB) merupakan fenomena yang dapat terjadi pada setiap negara. Kecenderungannya adalah mengakibatkan/berdampak pada kerugian berbagai aspek kehidupan baik itu aspek materil dan non materil. Semisal dampaknya pada aspek di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sehingga suatu negara menyatakan berstatus darurat (state of emergency). Hal ini pun terjadi pada negara Indonesia. Apa saja kejadian-kejadian yang menjadi kedaruratan?

 Negara dalam keadaan darurat (state of emergency). Kejadian luar biasa/KLB (tidak normal) dapat kita deskripsikan dari pengalaman-pengalaman peristiwa yang telah terjadi dan sedang proses terjadi. Sedangkan yang akan terjadi merupakan antisipasi-antisipasi yang telah direncanakan, direkayasakan/disimulasikan ataupun disiapkan menjadi kesiapsiagaan.

Biasanya dari kejadian-kejadian peristiwa itu akan adanya i’tibar (pelajaran) yang sangat bermakna muhasabah dan perubahan yang sangat signifikan, baik itu perubahan tata kelola negara, kebijakan pemerintahan, sistem perencanaan dan penanganan, perilaku masyarakat, kuatnya mentalitas dan pembiasaan-pembiasaan lainnya.

Beberapa negara, termasuk Indonesia mengalami kejadian yang memerlukan penanganan secara khusus, pencegahan secara cepat–genting, sehingga masyarakat mesti diamankan/diselamatkan dengan kebijakan dan pola yang telah tersistemik. Indonesia telah melakukan berstatus darurat, seperti Darurat Militer, Darurat Narkoba, Darurat Bencana, Kurikulum Darurat, dan PPKM Darurat.

Selain itu, keadaan darurat dapat berwujud dalam bentuk keadaan darurat sipil, darurat administratif (berupa darurat keuangan/financial emergency). Dalam keadaan-keadaan yang tidak biasa atau tidak normal tersebut berlaku norma-norma yang juga bersifat khusus yang memerlukan pengaturan tersendiri baik mengenai syarat-syaratnya, tata cara pemberlakuannya dan tata cara mengakhirinya, serta hal-hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dalam keadaan darurat tersebut agar tidak memberi kesempatan timbulnya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan undang-undang dasar.

Merujuk artikel klinik hukumonline, salah satu hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (dangerous threat); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (reasonable neccesity), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.

Lebih lanjut klinik hukumonline menjelaskan, bahwa hakekat keadaan darurat negara di Indonesia, perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dari tindakan pemerintah untuk membentuk Perppu dalam rangka penyelamatan kepentingan bangsa dan negara, dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 22 menegaskan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.

Salah satu contoh, Indonesia sering terjadi gempa, banjir ataupun kejadian alam lainnya. Penetapan status darurat atau bencana nasional menurut UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian diterbitkan Perpres No. 17/2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.

Dan juga dikeluarkannya Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, Dalam pasal 48 huruf b adalah penentuan status darurat bencana. Penentuan atau penetapan status keadaan darurat bencana merupakan dasar diberlakukannya kemudahan-kemudahan akses dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana, pasal 50 yang salah satunya mencakup penyelamatan.

Status Darurat; Penyelamatan Negara dan Generasi Bangsa

Darurat militer, salah satu contohnya dari penerapan darurat militer di Indonesia adalah di Aceh pada 20032004 yang bertujuan untuk memberantas separatis GAM. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya. Keppres RI No. 43/2004 Tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Keppres tersebut berisikan; Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang; 1) keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; 2) timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; 3) hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Darurat militer adalah seperangkat peraturan yang efektif diberlakukan (biasanya setelah adanya pengumuman resmi) setelah otoritas militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa secara resmi.

Berikutnya Darurat Narkoba, diberlakukan berdasarkan UU No. 9/1967 tentang Narkotika. Kemudian diterbitkan Instruksi Presiden RI No. 6/1971 tentang Narkotika, dengan membentuk Badan Koordinasi Pelakasna (BAKOLAK) Inpres.

Sejak tahun 1971, orde Presiden RI ke-2 Soeharto, Indonesia telah dinyatakan berstatus Darurat Narkoba dan itu hingga sekarang. Setengah abad 1971-2021 (50 tahun) Indonesia masih dalam cengkraman dan ancaman narkoba yang menyasar pelajar (10-18 tahun), remaja (19-25 tahun), pemuda (25-40 tahun). Mereka inilah pengguna narkoba dengan rentang waktu jangka Panjang.

Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba pada tahun 2011 tercatat 4,2 juta. Tahun 2019 masifnya penggunaan narkoba sebanyak 25 persen, pengguna adalah anak-anak dan remaja, khususnya dari kalangan millenial yang mengalami peningkatan yang sangat drastis. Generasi muda merupakan market jangka panjang yang menguntungkan bagi bandar narkoba.

Dalam Pasal 54 UU Narkotika dijelaskan yaitu: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah, Dehidrasi (badan kekurangan cairan). Halusinasi (menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan).

Bahaya lainnya yaitu menurunnya tingkat kesadaran (tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis, hilang ingatan), yang paling buruk adalah menyebabkan kematian (tubuh kejang-kejang dan menimbulkan kematian). Gangguan kualitas hidup (susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan), hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum).

UU RI No. 35/2009 Tentang Narkotika, dilandasi karena tindak pidana narkotika saat ini telah bersifat trans-nasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda, generasi millenial.

Dalam pemberantasan dan pencegahan, BNN semestinya mengajak semua lapisan masyarkat agar sama-sama menjaga para generasi milenial supaya tidak menggunakan narkoba.

Kurikulum Darurat Hingga Kedaruratan Kesehatan  

Kurikulum Darurat, diberlakukan berdasarkan Keputusan Mendikbud RI No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Bahwa kurikulum darurat ini adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional. Salah satu poin lampiran Kepmendikbud  berbunyi; “Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan.”

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/Sj Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Tujuan dari pemberlakuan kurikulum darurat adalah untuk memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Selain itu, satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam melaksanakan pembelajaran dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional, kurikulum darurat atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Hal yang paling terpenting dan menjadi prioritas pemberlakuannya agar ratusan ribu sekolah tidak ditutup, pendidikan di Indonesia tidak terhenti. Selain itu mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19.

PPKM Darurat (semestinya Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) diberlakukan berdasarkan UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sebagai kerangka hukum yang paling tepat dalam merespons penyebaran penyakit.

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  No. 13.A/2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Dikeluarkan dengan pertimbangan karena dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indoneisa; penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Kemudian untuk mendukung UU No. 6/2018 diterbitkannya peraturan dan ketentuan-ketentuan yaitu, Pertama Instruksi Menteri Dalam Negeri RI (Inmendagri) No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini akan berlangsung per 5-20 Juli 2021. Kedua, Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ketiga, Surat Edaran Kementerian Perhubungan RI terkait Perketat Perjalanan di Masa PPKM Darurat yaitu SE No. 43 Tahun 2021 untuk Transportasi Darat; SE No. 44 Tahun 2021 untuk Transportasi Laut; SE No. 45 Tahun 2021 untuk Transportasi Udara; serta SE No. 42 Tahun 2021 untuk Perkeretaapian. Empat Aturan Perjalanan Saat PPKM Darurat Ini Berlaku Per 5 Juli 2021.

Segenap komponen masyarakat dan aparat dalam menghadapi kondisi ini bersinergi dengan Instansi, TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan steakholders terkait PPKMD. Upaya pencegahan penyebaran terus dilakukan dengan berbagai model. Namun, virus ini cukup cepat dan ganas melakukan penyebarannya. Seiring waktu, pergerakan virus ditemukan jenis Covid-19 strain varian baru.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia dilansir dari data Satgas Penanganan COVID-19  per tanggal 17/07/2021 yaitu total kasus 2.832.755 orang, meninggal 72.489 orang,  sembuh 2.232.394. Kita patut mengingatkan terus menerus berikhtiar dengan kesadaran diri sendiri, keluarga, saudara, sahabat untuk menjaga kesehatan dan tidak mengabaikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Negeri Darurat Literasi

Dilansir dari data Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, Indonesia pertama kali mengikuti PISA pada tahun 2000 (rendahnya literasi urutan ke 38 dari 41 negara). Tahun 2015 masih berada pada 10 besar peringkat terbawah yaitu peringkat 62 dari 72 negara. Rendahnya tingkat literasi Indonesia dibawah Vietnam. Padahal dari anggaran pendidikannya, sama-sama 20% dari APBN.

Lalu pada 2016, Central Connecticut State University (CCSU) dalam laporan yang berjudul “The World’s Most Literate Nation” lagi-lagi menempatkan Indonesia hanya di posisi ke-60 dari 61 negara peserta atau satu tingkat lebih baik dari Botswana, negara di Afrika bagian selatan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita untuk memperbaikinya.

PISA (Programme for International Student Assesment) yang digagas oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) bertujuan untuk memonitor literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains yang diperuntukkan siswa berusia 15 tahun dengan maksud mengevaluasi dan meningkatkan metode pendidikan di suatu negara. Untuk memperlihatkan bahwa tingkat literasi baik dalam membaca, matematika, maupun sains sudah baik, maka OECD memiliki standar rata-rata internasional skor 500.

Hasil studi PISA, mengemukakan Indonesia masih digolongkan dalam negara yang belum mampu menciptakan kemampuan anak untuk berpikir kritis dan analitis. PISA menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, tahun 2003 (skor 382), tahun 2006 (skor 393), tahun 2009 (skor 402),  mengalami penurunan tahun 2012 (skor 396),  tahun 2015 (skor 397), dan titik terendah tahun 2018 (skor 371). Menurut UNESCO tingkat literasi membaca di Indonesia hanya 0,001%. Hal ini berarti dari 1000 orang, hanya 1 orang dengan minat baca tinggi.

Untuk mendukung UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dalam upaya mencerdaskan anak bangsa di bidang literasi maka diterbitkan Permendikbud No. 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud ini menjadi landasan diluncurkan dan dicanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud. Pada perkembangannya ranah GLN yaitu mencakup Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) dan Gerakan Literasi Keluarga (GLK).

Dalam hal peningkatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif untuk tenaga didik, tenaga kependidikan, dan peserta didi telah diatur dalam Permeneg PAN/RB No.16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; dan Permeneg PAN RB No. 21/2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Selain itu juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39/2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

Namun pada tataran direalitasnya tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik mengalami kebingungan dan problematika dalam menerapkan GLS tersebut. Saat ini ketiga objek tersebut baru pada indikasi minat, hobi/suka, dan gemar membaca dan menulis baik publikasi karya ilmiah dan karya inovatif.

Masih lemahnya pada indikasi daya membaca dan menulis tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam literasi publikasi karya ilmiah dan karya inovatif mengindikasikan lemahnya dalam menerapkan pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran sesuai kurikulum 2013.

UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas telah membingkai bagaimana pendidikan nasional dijalankan. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan (niat, hasrat), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Tahun 2018, hasil studi PISA menunjukkan setidaknya ada lima kualitas guru di Indonesia yang dianggap dapat menghambat belajar, yaitu, Pertama, Guru tidak memahami kebutuhan belajar siswa. Kedua, Guru sering tidak hadir. Ketiga, Guru cenderung menolak perubahan. Keempat, Guru tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Dan Kelima, Guru tidak fleksibel dalam proses pembelajaran.

Kita tidak mengharapkan tiga tahun ke depan (2021-2023) Indonesia ada dalam titik nadir kemampuan siswa tingkat literasi teramat rendah. PISA (Programme for International Student Assesment) melakukan pengukuran tingkat membaca pada negara-negara berkembang per tiga tahun. Sementara ini hasil studi PISA hanya dibaca dan dikemukakan pada setiap pemaparan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi harus dicari solusi dan terobosan yang menjadi solusi aksi nyata.

Barangkali tidak salah bila Penulis memberikan penilaian masyarakat kita bukan lagi rendah literasinya, akan tetapi lemah daya literasinya, dan tidak produktif utamanya tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Hematnya adalah Indonesia Darurat Literasi.

Indonesia sebagai negeri (berstatus) Darurat Literasi, cukup beralasan dan logis, merujuk hasil penelitian PISA terhadap pengukuran tingkat membaca masyarakat Indonesia rendah dari negara-negara lain. Tahun 2000 (peringkat ke 38 dari 41 negara); Tahun 2015 (peringkat 62 dari 72 negara); Tahun 2016 (CCSU; peringkat ke-60 dari 61 negara); dan Tahun 2018  (titik terendah skor 371) setelah digalakkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sejak 2016; serta 0,001%. dari 1000 orang, hanya 1 orang dengan minat baca tinggi (UNESCO).

Dalam kondisi kejadian luar biasa seperti sekarang ini, negeri ini sedang menghadapi kedaruratan. Indonesia Darurat: Darurat Narkoba, Kurikulum Darurat, PPKM Darurat, bisa jadi dalam bidang literasi juga mengalami hal yang sama.

Literasi bukanlah sekadar kegiatan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi merupakan kemampuan mengakses, mencerna, dan memanfaatkan informasi secara cerdas. Dalam membumikan, menebarkan, menggiatkan dan menggerakan literasi setiap individu seyogyanyalah memiliki motivasi yang tinggi, konsistensi dan komitmen untuk berkelanjutan serta memiliki daya baca menjadi daya tulis, daya tulis menjadi daya produk (literasi publikasi karya ilmiah dan karya inovatif ber-ISBN) dan dapat terpublikasikan di setiap media. Ini yang akan menjadi uswah (keteladanan) dan kontinuitas yang akan diikuti peserta didik.***Semoga bermanfaat.

# Wallahu A’lam bis-Shawab

# Salam Literasi: Indonesia Berkarya!!!

# Salam Sehat Indonesia: Katakan Tidak untuk Narkoba!!!

 

 

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.