Koalisi Rakyat Bekasi Tuntut Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Mundur

by -503 views

WARGA Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bekasi menggelar aksi protes di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Senin (26/7/2021). Mereka menuntut anggota DPRD setempat mundur karena dinilai gagal menjalankan tugasnya.

Dalam aksinya nampak mereka memegang spanduk yang mengundang perhatian. Kata-kata dalam spanduk itu bertuliskan tuntutan masalah pemilihan wakil bupati (Pilwabup) Bekasi yang menilai panitia pemilihan tidak becus menjalankan konstitusi.

“Pilwabub Bekasi, Panlih Tidak Becus Jalankan Konstitusi. #Mosi Tidak Pecaya, “Dewan Mundur !!!’, Memalukan Rakyat Kabupaten Bekasi”. Demikian tulisan beberapa spanduk yang dibentangkan.

Salah satu peserta aksi Gunawan Bani Kundang kepada wartawan mengatakan, tujuan aksi ini semata-mata untuk memperjuangan kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Kenapa kita melakukan ini adalah agar mereka (DPRD) insaf dan sadar bahwa DPRD itu adalah wakil rakyat,” kata Gunawan Bani Kundang.

Pria yang akrab dipanggil Gunawan ini menyebutkan, semenjak para wakil rakyat duduk di kursi DPRD telah gagal dalam membuat regulasi.

“DPRD Kabupaten Bekasi telah gagal tiga hal, yakni minim dalam membuat regulasi. Kita sama-sama taulah semenjak mereka menjabat,” tuturnya.

Selain itu, Gunawan mengungkapkan bahwa DPRD tidak memiliki Sense of Crisis dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut dia, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lah yang telihat di lapangan bergerak cepat dalam menangani pandemi Covid-19. Bagi dia, DPRD seharusnya yang tedepan dalam menangani pandemi Covid-19, karena merekalah wakil rakyat.

“Bisa dibuktikan di lapangan. Sementara Forkopimda, baik itu Polres, Kajari dan Dandim justru bergerak cepat menangani pandemi covid-19. Padahal, mereka itu sebagai wakil rakyat yang seharusnya terdepan,” kata Gunawan.

Yang menjadi catatan penting, kata Gunawan, DPRD tidak dapat menjalankan konstitusi. Dimana diketahui bahwa hasil proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang digelar pada 18 Maret 2020 lalu oleh DPRD Kabupaten Bekasi, sampai hari ini tidak bisa dilantik.

“Yang paling parah, mereka (DPRD) gagal melaksanakan konstitusi, karena sampai hari ini tidak ada produk hasil Pemilihan Wakil Bupati Bekasi dan tidak dilantik,” ungkapnya.

Sementara, untuk pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Bekasi, kata dia, DPRD telah menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD.

“Mereka menggunakan uang Negara, uang APBD. Maka dari itu, atas nama Koalisi Rakyat Bekasi, kami menuntut mereka (DPRD) wajib mundur, bukan harus, tapi wajib mundur, malu melihat kondisi Kabupaten Bekasi,” tutupnya. (pirlen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.