Sidang Tipikor PT ASABRI, JPU Tuntut Heru Hidayat dengan Hukuman Mati

by -338 views

JAKSA Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menuntut hukuman mati terdakwa Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 sampai dengan 2019, di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, Senin (6/12/2021).

“Terdakwa membayar uang pengganti Rp12,6 triliun dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” jelas Kapuspenkum Kejagung Leo Simanjuntak, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin malam.

Dijelaskan Kapuspenkum, pada awal persidangan, JPU menyatakan pemberatan pidana atas perbuatan Heru Hidayat dengan berbagai pertimbangan. Bahwa perbuatan Heru Hidayat telah berakibat pada kerugian keuangan negara sangat besar, seluruhnya sebesar Rp22,7 triliun. Atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati Heru Hidayat Rp12,6 triliun. Nilai kerugian keuangan negara dan atribusi yang dinikmati Heru Hidayat sangat jauh di luar nalar kemanusiaan dan sangat menciderai rasa keadilan masyarakat.

Sebelumnya, Heru Hidayat juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan nilai kerugian keuangan negara yang juga sangat fantastis yaitu telah merugikan keuangan sebesar Rp16,8 triliun dengan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa Heru Hidayat seluruhnya sebesar Rp10,7 triliun.

“Skema kejahatan yang dilakukan terdakwa baik dalam perkara a quo maupun dalam perkara korupsi sebelumnya pada PT Asuransi Jiwasraya, sangat sempurna sebagai kejahatan yang complicated dan sophisticated, karena dilakukan dalam periode waktu sangat panjang dan berulang-ulang, melibatkan banyak skema termasuk kejahatan sindikasi yang menggunakan instrumen pasar modal dan asuransi, menggunakan banyak pihak sebagai nominee dan mengendalikan sejumlah instrumen di dalam sistem pasar modal, menimbulkan korban baik secara langsung dan tidak langsung yang sangat banyak dan bersifat meluas,” jelas Kapuspenkum.

Ditambahkan, secara langsung akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan begitu banyak korban anggota TNI, Polri dan ASN/PNS di Kemenhan yang menjadi peserta di PT. ASABRI. Termasuk pula korban-korban yang meluas terhadap ratusan ribu nasabah pemegang polis pada PT Asuransi Jiwasraya yang tentu juga berdampak sangat besar dan serius bagi keluarganya.

“Perbuatan Terdakwa telah mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat dan telah menghancurkan wibawa negara karena telah menerobos sistem regulasi dan sistem pengawasan di Pasar Modal dan Asuransi dengan sindikat kejahatan yang sangat luar biasa berani, tak pandang bulu, serta tanpa rasa takut yang hadir dalam dirinya dalam memperkaya diri secara melawan hukum,” sebut Leo Simanjuntak dalam pernyataan resmi Puspenkum Kejagung tersebut.

Heru Hidayat, dalam pandangan JPU sehingga menjatuhkan pemberatan pidana, dinilai tidak memiliki sedikitpun empati dengan beritikad baik mengembalikan hasil kejahatan yang diperolehnya secara sukarela, serta tidak pernah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, bahkan sebaliknya dengan sengaja berlindung pada suatu perisai yang sangat keliru dan tidak bermartabat bahwa transaksi di pasar modal adalah perbuatan perdata yang lazim dan lumrah.

Selain itu, terdakwa dalam persidangan tidak menunjukkan rasa bersalah apalagi suatu penyesalan sedikit pun atas pebuatan yang telah dilakukannya, telah jelas mengusik nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan sebagai bangsa yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Mengacu pada pengertian umum sebagaimana misalnya dalam KBBI, yang mengartikan “pengulangan” sebagai proses, cara, perbuatan mengulang”. Jika tersebut, maka terdapat dua konstruksi perbuatan terdakwa yang relevan dimaknai sebagai pengulangan yaitu Heru Hidayat telah melakukan dua perbuatan korupsi yaitu dalam perkara Korupsi PT. AJS dan perkara korupsi PT. ASABRI. keduanya bisa dipandang sebagai suatu niat dan objek yang berbeda, meskipun periode peristiwanya bersamaan, yakni PT AJS sejak 2008 sampai dengan 2018 dan PT ASABRI sejak 2012 sampai dengan 2019.

Dalam perkara korupsi pada PT ASABRI dilakukan Heru Hidayat, dilakukan sejak 2012 sampai dengan 2019, yang berdasarkan karakterisktik perbuatannya dilakukan secara berulang dan terus menerus yaitu pembelian dan penjualan saham yang mengakibatkan kerugian bagi PT ASABRI.

“Keadaan tertentu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan karakteristiknya yang bersifat sangat jahat, maka terhadap fakta-fakta hukum yang berlaku bagi terdakwa Heru Hidayat sangat tepat dan memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana mati,” papar Leo Simanjuntak

Maka dengan alasan pertimbangan dimaksud, tambahnya, JPU membacakan tuntutan terhadap Terdakwa HERU HIDAYAT dengan amar putusan baha terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (zas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.