TERKAIT adanya rencana Pemerintah Kota Bekasi mengutip uang sebesar Rp30 juta dari delapan Petugas Haji Daerah (PDH), hal itu tetap masuk kategori pungutan liar alias pungli atau juga penyalahgunaan keuangan. Hal tersebut dikatakan pengacara Bambang Sunaryo kepada koranbekasi.id di Kota Bekasi, Selasa (14/3/2023) malam.
“Apapun namanya, itu adalah pungli. Kenapa petugas yang membantu penyelenggaraan haji kok malah dimintai biaya. Kalau Pemkot ga sanggup bayar ya jangan berangkat kan petugas,” tegas Bambang.
Dikatakannya, sesuai kuota haji maka Kota Bekasi dapat jatah enam orang PHD. “Nah, kenapa harus jadi delapan orang. Berarti kan Pemkot Bekasi sanggup mengirimnya. Artinya ya harus dikirim, tapi jangan dimintai duit dari para anggota PHD. Ini akan jadi temuan lho nantinya. Jangan main-main dalam menggunakan anggaran (APBD Kota Bekasi), bisa bahaya,” lanjut Bambang.
Karenanya, Bambang meminta jika memang kuotanya enam orang ya cukup enam yang diberangkatkan. Dengan anggaran sebesar Rp80 juta per anggota PHD, maka hanya anggaran sebesar itu yang bisa dikeluarkan.
“Tidak ada boleh tambahan dari anggota lainnya, apalagi saya dengar mereka yang enam orang diminta juga Rp10 juta per orang karena ongkos haji mencapai Rp90 juta. Ini tidak boleh, saya akan kawal enam atau delapan anggota PHD Kota Bekasi ini. Bagaimanapun mereka tetap menjadi tanggung jawab pemkot. Ingat, jangan sampai terkena Undang Undang Tipikor Pasal 11 dan 12,” tegas Bambang.
Sebelumnya, sejumlah ulama juga gerah mendengar adanya kutipan sebesar Rp30 juta per anggota PHD. Apalagi, mereka seharusnya dibiayai APBD (Anggaran Pelaksana Belanja Daerah) Pemkot Bekasi.
Kabag Kessos Pemkot Bekasi Ujang Tedi berdalih bahwa semua ini perintah atasannya. Namun, dia menolak menyebut siapa atasan dimaksud di Pemkot Bekasi. (zas)
