KOBEK KOTA– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat diminta untuk mengaudit hasil pekerjaan proyek penataan pedestrian dan pembangunan saluran air di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi. Pasalnya, PT Lagoa Nusantara (PT LN) selaku pelaksana kegiatan diduga tidak profesional dan terkesan mengerjakan proyek asal jadi.
Permintaan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Bekasi Herman kepada Kobek, Jumat (14/10). Menurut Herman, sebelum kegiatan itu dibayar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, BPK harus melakukan audit terlebih dulu untuk menghindari terjadinya kerugian negara. Alasannya, proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 senilai Rp25 miliar lebih itu menggunakan uang rakyat, sehingga kualitasnya harus benar-benar terjamin.
“Melihat pelaksanaan proyek di lapangan, kualitas pekerjaan PT LN pantas diragukan, karena merek udit yang dipasang adalah Duracon, TKE Precast, dan JKS. Biasanya, dalam persyaratan pelelangan pekerjaan selalu diminta dukungan dari pabrik. Bahkan, untuk pekerjaan besar di atas Rp3 miliar, dukungan pabrik harus yang punya ISO dan SNI. kontraktor juga hanya mengajukan satu merek,” ujar Herman.
Menurut dia, kalaupun ada perubahan merek udit tentu harus ada persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan alasan teknis yang dapat diterima. Jika hal itu terjadi, harus disertai dengan uji mutu dan kembali melakukan negosiasi harga barang.
“Kalau kontraktor seenaknya mengganti dukungan pabrik udit yang ditawarkan, patut diduga ada penyelewengan, karena dalam membuat harga penawaran pasti dengan harga barang sesuai mereknya. Bila dalam penawaran merek uditnya bagus, tapi pelaksanaan di lapangan jadi jelek dan mutunya lebih rendah, hal ini harus dipertanyakan kepada PPK dan pengguna anggaran,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, proyek penataan pedestrian dan pembangunan saluran air di Jalan Ahmad Yani diduga sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pasalnya, kegiatan terkesan dikerjakan asal jadi. Kualitas pekerjaan PT Lagoa Nusantara selaku pelaksana pun diragukan.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi, Thamrin Usman juga merasa ada yang tak beres. Apalagi, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi Tri Adhiyanto tak pernah merespon pihak dewan yang ingin melakukan komunikasi terkait banyaknya laporan pengerjaan pembangunan pedestrian tersebut.
“Komisi B yang mempunyai tupoksi pengawasan pembangunan di Kota Bekasi, namun hingga saat ini sulit berkomunikasi dengan dinas terkait (Disbimarta). Dan ini tentu menjadi hambatan buat kami. Selain itu sudah banyak sekali laporan yang masuk ke kami dan ini harus kami tindaklanjuti. Untuk itu kami akan mengirimkan surat ke dinas terkait untuk mengklarifikasi dan menjawab keresahan masyarakat Kota Bekasi,” katanya kepada Kobek akhir pekan lalu.
Terkait dugaan kecurangan yang dilakukan PT LN, Thamrin sangat menyesalkan lemahnya pengawasan yang dilakukan dinas terkait. Dia pun mempertanyakan adanya tiga merk udit yang dipakai untuk pengerjaan tersebut. Ditambah, adanya pemberhentian yang diperintahkan langsung Walikota terhadap pengerjaan tersebut.
“Kalau Walikota sudah menginstruksikan untuk berhenti berarti kan ada yang salah. Perlu dicek dalam SPK-nya. Apakah dalam klausa SPK boleh menggunakam beberapa merk? Apa alasannya? Apakah satu merk itu tidak cukup? Kalau di SPK hanya satu merk tapi di lapangan menggunakan tiga merk tentu iniu akan menjadi pertanyaan,” tanyanya geram.
Anggota Komisi B lainnya, Ronny Hermawan mengapresiasi aktifnya seluruh elemen untuk ikut terlibat dalam pembangunan di Kota Bekasi. “Saya mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang ikut mendalami dan mengawasi setiap program atau proyek APBD di Kota Bekasi. Bahkan semua pihak boleh saja mengawasinya mulai dari proses perencanaan, budgeting, sampai pelaksanaan dan kekuatan kualitas pekerjaannya,” jelasnya.
Perlunya peran masyarakat untuk mengawasi pembangunan, kata Ronny, tentunya dapat meminimalisir adanya dugaan korupsi. Apalagi, masih lemahnya pengawasan dari dinas terkait dan seringnya terjadi perilaku menyimpang seperti adanya gratifikasi dalam proses jalannya proyek pembangunan. (gar)
