KOBEK KOTA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, diduga tidak mampu mengefisienkan anggaran tenaga kerja kontrak (TKK) yang sudah berjumlah 5.264 orang di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Sementara publik tidak tahu seperti apa regulasi yang digunakan dan apakah mereka bisa menjadi PNS atau tidak.
Jika melihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2016 sebesar Rp4,4 triliun dengan belanja pegawai mencapai 37 persen, bisa dikatakan jumlah TKK ini cukup besar dan bisa menghadang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
“Jumlah ASN kita 12 ribu lebih. Jumlah ini dibagi dua dengan guru, ” kata Ali Sofyan Kepala Bidang (Kabid Adpeg) Administrasi Kepegawaian Pemkot Bekasi kepada Kobek, Kamis (3/11).
Ketika ditanya jumlah pegawai TKK yang ada di Kota Bekasi, Ali Sofyan mengaku tidak tahu. Alasannya, yang lebih tahu adalah Kepala Bidang Pembinaan Pegawai (Kabid Binpek) Sayekti Rubiah. Dan untuk gaji yang diterima oleh jajaran ASN, di bagian Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sementara Kabid Binpek Sayekti Rubiah mengaku jumlah TKK itu mencapai 5.264 orang. Menurut dia, seragam TKK berbeda dengan tenaga honor. Padahal, data yang dihimpun Kobek, untuk pengguna seragam TKK dan tenaga magang tidak ada bedanya.
“Itu sudah menyalai aturan. Seharusnya kepala SKPD menegur itu. Masa BKD semuanya yang menegurnya dengan jumlah ribuan, ” kata Sayekti.
Jika ada yang berbuat seperti itu, ucap Sayekti, jangan dibiarkan oleh kepala Dinas. Sebab, mereka selaku orang pertama yang melakukan peneguran. Dan untuk penggunaan tenaga magang semuanya kembali lagi kepada bidang masing masing. Sedangkan BKD untuk tenaga magang tidak ada tanggungjawab.
“Soal pegawai magang, semuanya kembali lagi kepada bidang yang membutuhkan, untuk apa mereka dikerjakan. BKD untuk itu tidak ada tanggungjawabnya, ” tegasnya.
Pantauan Kobek, ASN Kota Bekasi berjumlah ribuan orang. Akan tetapi kenapa Pemkot mau menggunakan TKK?. Sepertinya ada paradigma pegawai Pemkot masih menganut untuk dilayani bukan melayani masyarakat Bekasi.
Selain TKK yang berjumlah ribuan orang, Pemkot juga menggunakan tenaga magang yang bisa dikatakan tidak digaji oleh APBD. Anehnya lagi hal ini bisa terlihat hampir di setiap pelayanan, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan pusat pelayanan semuanya menggunakan TKK dan tenaga magang. Dan sekarang pertanyaannya kemana para ASN ini ketika jam kerja? (tgm).