KOBEK KOTA – Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi Renold Tambunan menuding Dinas Binamarga dan Tata Air (Disbimarta) hanya menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Alasannya, sejumlah proyek yang sudah dikerjakan diragukan kualitasnya. Salah satunya, proyek penataan pedestrian dan pembangunan saluran Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
“Pekerjaan Jalan Ahmad Yani itu tumpang tindih. Dan lagi pula mereka yang berkompeten atas pekerjaan itu sudah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, ” kata Renold kepada Kobek, Jumat (28/10).
Menurutnya, apa yang dilakukan Disbimarta tidak konstruktif. Seperti, mengatasi banjir yang ada di Kota Bekasi. Untuk itu, dia berharap Kajari Kota Bekasi yang baru Didi Suhardi segera mengusut masalah ini hingga tuntas sesuai dengan fungsi lembaganya.
“Disbimarta tidak mempunyai perencanaan yang kuat. Anggaran yang mereka habiskan untuk sejumlah proyek, tidak bisa mengatasi banjir. Kami berharap Kajari Kota Bekasi yang baru, melakukan tugas sesuai lembaganya. Tegakan hukum, ” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Widayat Subroto, berkelit ketika ditanyai tentang PT Lagoa Nusantara (PT LN) yang belum pantas mengerjakan proyek penataan pedestrian dan pembangunan saluran senilai Rp25 miliar lebih di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
“Kita mendapatkan PT LN ini melalui lelang. Dan saya rasa sudah memenuhi criteria sebagai pelaksana kegiatan, ” kata Subroto kepada Kobek, Selasa (25/10).
Anehnya Subroto, melemparkan permasalahan ini kepada Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kota Bekasi. Menurutnya, pekerjaan PT LN sudah cukup benar. Walaupun kata Subroto, PT LN, memakai tiga macam udit dan tanpa lantai kerja.
“RAB (rencana anggaran biaya) kayaknya tidak memakai lantai kerja. Dan jika mereka sampai memakai tiga macam udit saluran, saya pikir asal mutunya bisa dijamin, ” katanya.
Hal itu dikatakan Subroto menanggapi pemberiatan Kobek pekan lalu. Sementara terkait pekerjaan proyek pelebaran Jalan Simpang Pasar Rebo-Komsen, Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, katanya, itu dikerjakan dengan surat perintah kerja (SPK) dari Disbimarta.
“Proyek di depan kantor Kelurahan Jati Asih itu dikerjakan PT Nambur. Direkturnya Aron Salomo Sianipar, dengan nilai Rp200 juta,” jelasnya.
Dia menolak pelebaran jalan Jati Asih itu dikatakan dengan pagu Rp 68 miliar pesanan dari rekanan Disbimarta. Dan Subroto menampik bahwa Disbimarta dengan ULP berkolaborasi untuk melakukan pemesanan pekerjaan.
“Tidak mungkin kita melakukan itu, semuanya sudah selesai diverifikasi Pokja ULP, ” kelitnya.
Anehnya, Camat Jati Asih Nesan Sujana, tidak tahu perusahaan yang telah melakukan pelebaran Jalan Raya Jati Asih depan Kelurahan Jati Asih. Dia malah menganjurkan supaya ditanyakan kepada kepala UPTD Binamarga dan Disbimarta.
“Kita tidak tahu siapa yang mengerjakan, mendingan langsung saja tanyakan kepada UPTD Bina Marga dan Disbimarta. Saya takut salah ngomong, ” katanya. (tgm)
