KOBEK TAMBUN – Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mewajibkan guru berada di sekolah delapan jam mulai tahun depan, ditanggapi kurang antusias kalangan praktisi pendidikan. Mereka menuding Kemendikbud seolah-olah sudah memiliki “trade mark” gonta-ganti kebijakan.
Sejumlah guru dan praktisi pendidikan di Tambun Selatan mengatakan adanya kebijakan baru dari Kemendikbud bukan hal yang aneh. Selama ini, menurut mereka, kesan yang timbul adalah identiknya Kemendikbud dengan perubahan.
“Kalau tidak banyak perubahan bukan Kemendikbud namanya. Nanti kalau ada menteri baru, mungkin malah diwajibkan 12 jam di sekolah. Ya terserah saja. Kami ini kan cuma guru, kalau disuruh begini ya nurut, disuruh begitu ya nurut juga. Habis mau apa lagi?” ujar seorang guru SMP Negeri di Tambun Selatan, kepada Kobek, Jumat (11/11).
Dengan adanya peraturan baru itu, menurutnya, semakin memperlihatkan bahwa pendidikan di Indonesia belum memiliki marwah, bahkan mungkin sudah kehilangan identitas.
Hal senada juga dikemukakan Rohadi, salah seorang pengamat pendidikan di Tambun Selatan. Menurutnya, seringnya Kemendikbud merubah kebijakan akan merusak sistem pendidikan itu sendiri. Meskipun menurutnya perubahan itu penting, tapi perubahan yang terlalu sering juga dapat merusak sistem yang sudah ada.
“Apalagi katanya peraturan itu juga berlaku untuk sekolah-sekolah di pedalaman. Sebetulnya, kan masih banyak sekolah di daerah-daerah yang minim fasilitas. Ada yang terpaksa belajar lesehan karena tak ada kursi meja. Ada yang masih belum pakai sepatu ke sekolah. Kenapa bukan itu dulu yang dibenahi?” katanya, Sabtu (12/11).
Masih menurut Rohadi, selain menyediakan fasilitas sekolah, termasuk sarana dan prasarananya, hal lain yang sangat urgen dilakukan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik. Selain itu, rekrutmen guru dan terutama pejabatnya harus benar-benar sesuai kompetensi yang dimiliki.
“Masih ada guru yang gaptek, buka internet aja nggak bisa. Biar disuruh 10 jam di sekolah ya tetap aja kualitas pendidikannya akan begitu-begitu saja,” imbuhnya.
Dalam peraturan baru itu, nantinya ada lima tugas guru selama delapan jam di sekolah yakni melakukan perencanaan, mengajar, menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Dengan kebijakan ini, diharapkan semua pekerjaan guru dilakukan di sekolah, tidak di rumah.
Humas SMAN 1 Cikarang Pusat Haryoto, seperti dilansir salah satu media online, menolak rencana pemerintah tersebut. Haryoto mengaitkan kebijakan tersebut dengan kesehatan serta efektifitas jam kerja.
“Kalau delapan jam satu hari, ya kasihan guru-guru kita, karena tugas dia yang lainnya pasti akan keteteran dan tidak akan berjalan dengan efektif,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, rasa lelah juga akan dirasakan guru, di mana hal tersebut akan berpengaruh pada efektifitas kerja. Pasalnya, guru biasanya membuat modul dan belajar terlebih dahulu sebelum memberikan materi pada keesokannya. (dan)
