Oleh Togi Manurung
KOBEK KOTA – Kota Bekasi sudah memasuki usia 19 tahun Maret lalu. Tapi, di usianya yang menjelang 20 tahun, penataan ruang terbuka hijau (RTH) di kota ini masih carut marut. Bahkan, luasnya pun baru mencapai sekitar 14 persen dari minimal 30 persen sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Luas RTH yang 14 persen itu tercatat sekitar 21 ribu hektar, atau belum mencapai setengah dari yang sudah ditentukan. Padahal, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disebutkan setiap pengembang kawasan perumahan dan industri, serta kawasan perdagangan wajib menyediakan lahan RTH paling sedikit 10 persen dari luas lahan. Sayangnya, kewajiban ini pun hanya sebagian kecil yang dilaksanakan. Tidak heran kalau kinerja Koswara, Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Bekasi semakin dipertanyakan.
Bahkan, beredar sinyalemen bahwa penegakan Perda yang mengatur penataan kota dan RTH ini hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari sikap Pemkot yang seringkali membongkar bangunan-bangunan liar (bangli) hingga rata dengan tanah, namun tidak menegakkan peraturan terhadap para pengembang dalam memenuhi kewajibannya memenuhi RTH.
Lantas apa komentar Koswara mengenai minimnya RTH tersebut? Ketika dikonfirmasi Kobek di ruang kerjanya, dia malah seperti hendak melempar tanggung jawab terhadap Pemkot.
“Untuk melakukan peningkatan lahan RTH yang baru mencapai 14 persen seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) mau menyediakan lahan yang baru lagi. Kita harus beli tanah lagi,” kata Koswara, Kamis (3/11) lalu.
Menurutnya untuk memperbaiki RTH Kota Bekasi, dirinya hanya bisa melimpahkan kepada Pemkot untuk mengkaji ulang penggunaan lahan pengembang. Pasalnya, kata Koswara, pengembang sudah ada lahan RTH-nya.
Pantauan Kobek, banyak bangunan apartemen dan perumahan cluster yang belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan masih menggunakan SIPMB (Surat Izin Pendahuluan Mendirikan Bangunan) tetapi sudah dibangun. Bahkan, sebagian di antaranya sudah diperjualbelikan. Hal itu, seperti dikatakan sumber Kobek, membuat Kota Bekasi bagaikan surga kecil buat para pengusaha nakal maupun bagi oknum yang mendukung.
Menanggapi hal itu, Koswara justru mengatakan bahwa pengembang sudah dapat memasarkan apartemen dan perumahan custer meskipun IMB belum diterbitkan oleh pihaknya. Pasalnya, kata Koswara, itu tidak ada hubungannya dengan IMB.
“Sejak ada site plan apartemen dan perumahan sudah bisa dipasarkan oleh pengembang. Walaupun sedang masa pembangunan,” tuturnya.
Permasalahan RTH ini juga mendapat tanggapan dari Direktur eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu. Ketika disambangi Kobek di kantornya, dia meminta kepada walikota Bekasi agar mau menata RTH Kota Bekasi lebih baik lagi dengan tidak melanggar norma hukum yang berlaku.
“Ada tidak niat baik dari walikota untuk melakukan penataan kota. Jika tidak, berarti tidak menutup kemungkinan ada KKN dan kolusi,” kata Napitupulu.
Apapun alasannya, menurut dia, Pemkot harus menegakkan peraturan yang ada. Artinya, tambah dia lagi, jangan sampai karena ada kedekatan atau hubungan emosional dari pengembang atau pengusaha, peraturan pemerintah tidak dijalankan.
“Kota Bekasi salah satu contoh daerah otonom yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk membangun daerahnya. Ini jangan disalahgunakan,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, masih didapati pengembang nakal dan ironisnya oknum Pemkot Bekasi terkesan membiarkan kejadian itu. Padahal, jika tidak terjadi pembiaran objek ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia menyebutkan Perda Kota Bekasi nomor 15 tahun 2012 tentang retribusi IMB dan Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi. Ironisnya, kata Napitupulu, masih terdapat apartemen dan perumahan cluster yang menggunakan SIPMB dan bukan IMB. Selain itu, juga masih ditemukan RTRW yang kurang tepat dalam peruntukannya.
“Peraturan tetaplah peraturan, jangan gara-gara ada hubungan emosional lalu tidak dijalankan. Seharusnya, Walikota mau mengevaluasi pejabat yang membidangi tata kota dan jangan pilih kasih,” katanya.***
