KOBEK KOTA – Kepala Dinas Tata Kota (Kadistako) Kota Bekasi Koswara Hanafi, sepertinya ingin melakukan pembenaran terkait penggusuran rumah warga di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Dia mengatakan bahwa penggusuran rumah warga sudah mempunyai dasar hokum yang kuat.
Menurut Koswara, lahan PJT II yang telah ditempati warga puluhan tahun ingin dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sebagai pelebaran jalan raya Pekayon hingga Jati Asih Raya dan pemanfaatan ruang hijau.
“Penggusuran itu sudah mempunyai dasar hukum yang kuat. Seperti, undang- undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah (PP) No 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara, “ kata Koswara Hanafi dalam jumpa pers, Kamis (24/11).
Dasar hukum penggusuran, kata Koswara adalah PP No 38/2011 tentang sungai, Perda Provinsi Jawa Barat No 8/2005 tentang sepadan sumber air. Kemudian, Perda Kota Bekasi No 17/ 2011 tentang penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang, dan Perda No 15/2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan.
Selain itu, ada juga Perwal No 2/2014 tentang garis sepadan jalan, Perwal No 42/2014 tentang pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan. Dan Kepwal no 640/Kep.330-Distako/VII/2012 tentang pembentukan tim penertiban dan pembongkaran bangunan liar yang melanggar perizinan di Kota Bekasi.
Dia juga beranggapan, setiap aset negara bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan hidup masyarakat luas. Dan untuk mewujudkan visi Kota Bekasi, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RJPMD).
“Lahan-lahan yang diperuntukan untuk sepadan sungai atau saluran pada umumnya adalah aset Negara dan merupakan barang milik publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas,” ucapnya.
Tempat terpisah John Heppy, salah satu warga korban penggusuran Pekayon Jaya merasa kecewa terhadap kepemimpinan Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Karena, hak atas tempat tinggal yang layak dan perlindungan dari penggusuran paksa mengamanatkan bahwa setiap manusia seharusnya turut merasakan dampak positif dari sebuah proses pembangunan, bukan malah terpinggirkan sebagai akibat dari berlangsungnya proses pembangunan. Sehingga, penggusuran paksa tidak dapat dibenarkan.
“Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB Nomor 77 Tahun 1993 menyatakan bahwa penggusuran paksa termasuk dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak. Pernyataan tersebut dilandasi dengan kesadaran bahwa praktik-praktik penggusuran paksa secara global telah mengakibatkan jutaan manusia di dunia hidup secara tidak layak di bawah garis kemiskinan dan juga berpotensi mengakibatkan krisis perumahan dalam skala internasional,” kata John Hepy.
Seharusnya, kata dia, Pemkot Bekasi mau menjelaskan lebih detail tentang pemanfaatan lahan ini, agar pemindahan dilakukan atas dasar keinginan warga itu sendiri tanpa kekerasan. Dan secara sukarela sebagai bentuk konfirmasi bahwa pembangunan yang mengakibatkan pemindahan, merupakan pembangunan yang berdampak positif bagi kehidupan umat manusia lainnya.
“Saya berharap Pemkot mengakomodasi segala bentuk perlindungan harkat dan martabat warganya. Artinya, hak-hak dasarnya tetap dapat terpenuhi dengan akses yang setidaknya sama mudahnya dan sama baiknya antara kondisi sebelum dengan sesudah ia dipindahkan.” harapnya.(tgm)
