
KOBEK CIKARANG-Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi Dewi Trisnawati dilaporkan ke Kejakasaan Neheri Cikarang, Senin (19/12).
Mantan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan ini dilaporkan atas dugaan korupsi dalam pembiayaan peningkatan operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung selamat 3 tahun terakhir bernilai ratusan juta rupiah.
Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat (Garda-P3ER) bernomor 003.A/Kejaksaan/Sek.Garda-P3ER/XII/2016 diterima petugas Kejaksaan Negeri Cikarang. Ketua Garda-P3ER Maruli JPM seusai melaporkan kasus itu kepada Kobek, meminta agar Kejari mengusut tuntas. Sebab, selama 3 tahun anggaran bernilai ratusan juta rupiah patut diduga terjadi korupsi, sehingga Kepala Dinas sebagai pengelolaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran (KPA) harus bertanggungjawab.
Dikatakan, sesuai data yang didapat, bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam 3 tahun terakhir membuat program dan mengalokasikan anggaran dari APBD Kabupaten Bekasi untuk IPALD, namun faktanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal penyerapan anggaran cukup siknifikan. Sehingga dugaan korupsi cukup kuat.
Dikatakan, dalam LKPJ Bupati Bekasi yang disahkan tahun 2014 sebagai realisasi APBD tahun anggaran 2013, untuk Pengerukan kolam IPLT Rp60.000.000, pengadaan penunjang perkantoran Rp30.000.000, Perbaikan Tangki Imhoff Rp50.000.000, Pemeliharaan dan Operasional IPLT Rp274.365.000.
Sedangkan dalam LKPJ Bupati Bekasi tahun 2015 sebagai realisasi APBD tahun 2014, ada Pengerukan dan Perbaikan kolam IPLT senilai Rp189.500.000, Pemeliharaan dan Penunjang Kegiatan IPLT Rp250.000.000, Rehabilitasi kantor IPLT dan Laboratorium Rp200.000.000, DED rehabilitasi IPLT (DKPPK) Rp50.000.000.
Sementara dalam LKPJ Bupati tahun 2016 sebagai realisai APBD 2015, ada Perbaikan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT Muktiwari Rp200.000.000, Perbaikan Jalan pintu masuk IPLT Muktiwari Rp200.000.000.
Sementara tahun 2016 ini ada anggaran perbaikan dan pembangunan sarana IPLT Muktiwari yang sedang berjalan dan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPRR) melalui PPLP Strategis. Kegiatannya sudah dilaksanakan sejak April 2016 berupa Pembangunan fisik konstruksi Solid Saparasion Chember (SSC) sebagai penampung dan pengolah limbah tinja (atau pengganti fungsi Imhoff), Pengerukan 6 Kolam, Perbaikan dan perapihan dinding kolam, Perbaikan dan pembuatan instalasi pipa saluran limbah, Pembangunan Jalan akses SSC dan Jalan lingkungan IPLT, Pemasangan Penerangan sekitar kolam/ Lampu Jalan.
Dalam RUP terdapat program Dinas Kebersihan dan Pertamanan di antaranya pengecoran jalan lingkungan UPTD IPLT Rp92.121.000, Pemeliharaan dan penunjang IPLD Rp21.150.000. Wujud kegiatan tersebut diprediksi adalah Perbaikan ruang Laboratorium, Pengerukan kolam Instalasi Pengelolaan Limbar Air Domestik Rp143.402.500, namun sesuai informasi Kepala UPTD tidak dilaksanakan karena sudah ada kegiatan yang sama bantuan dari PPLP.
Menurut Maruli, rangkaian program dan kegiatan sebagai modus korupsi karena tahun 2013, 2014 dan 2015 ada realisasi penggunaan anggaran untuk Pemeliharaan, Pengerukan lumpur, Perbaikan Kolam dan Instalasi Pengolahan lumpur, namun Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak bisa membuktikan secara fakta (berupa foto pelaksanaan kegiatan, misalnya proses pengerukan, fisik Alat Instalasi Pengolahan dimaksud) atau tidak mampu menjelaskan berapa volume kubikasi Lumpur yang dikeruk dari kolam (kegiatan dimaksud termasuk prioritas dalam pekerjaan PPLP Strategis).
Proyek yang dianggarkan di sana diduga tak sesuai, seperti Rehabilitasi Kantor dan Ruang Laboratorium, Prasarana Gedung di IPLT sangat memprihatinkan, sebab kondisinya jauh dari kelayakan sebuah kantor jika dilihat dari anggaran mencapai ratusan juta rupiah, sementara sekitar November 2016 ada lagi perbaikan Ruang Laboratorium oleh UPTD IPLT. Demikian juga Jalan Pintu masuk IPLT, memperhatikan, karena jalan retak-retak diduga mutu betonisasi rendah dan panjangnya hanya 25 m x Lebar 10 m.
Karena itu, pihaknya akan meminta Kejari Cikarang mengusut kasus tersebut dan akan memberikan bukti pendukung.
Sementara itu, Kepala DKP Dewi Trisnawati yang ingin dikonfirmasi, tidak ada di kantornya. Menurut stafnya Pudin, pimpinannya belum masuk kantor. “Tadi beliau ikut apel, tapi belum ke ruangan”, katanya. (man)
