KOBEK KOTA – Kepala Inspektorat Kota Bekasi Cucu Syamsudin, membenarkan telah terjadi kelebihan pembayaran pelaksanaan kegiatan proyek terhadap kontraktor pelaksana. Kelebihan itu dilakukan Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) yang dipimpin Tri Adhianto.
Menurutnya, Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman (Kadisbangkim) Dadang Ginanjar, juga melakukan kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana kegiatan. Untuk itu, dia memerintahkan agar kedua dinas tersebut melakukan pengejaran terhadap pelaksana kegiatan dan segera melakukan pemulangan uang proyek.
Hal itu dikatakan Cucu menanggapi hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2015 yang terdapat pekerjaan kekurangan volume. Seperti, pekerjaan perbaikan Jalan Pangkalan II Bantar gebang Kecamatan Bantar Gebang, senilai Rp 24.762.103,35 dan keterlambatan pekerjaan belum dikenakan denda Rp 23.162.742,00.
Pekerjaan perbaikan Jalan Pangkalan II Bantar Gebang yang dilaksanakan oleh PT HP, berdasarkan surat perjanjian nomor 602.1/11-Disbimarta/SP/III-81 pada 18 September 2015 mengalami dua kali perubahan perjanjian.
“Kita lagi melakukan pengejaran terhadap uang lebih tersebut,” kata Cucu.
Menurut Cucu, jajaranya juga sedang mengejar atas temuan BPK tahun 2015 tersebut terhadap kedua dinas ini. Mengingat tahun yang akan datang dinas ini sudah dilebur menjadi baru.
“Uang itu harus dikembalikan. Apalagi tahun yang akan datang dinas ini sudah dilebur,” katanya.
Dia juga membenarkan beberapa kontarktor sudah ada yang
memulangkan uang tersebut. Karena mendapatkan teguran. Dan ada pula sampai hari ini belum memulangkannya. Tapi, dirinya beserta jajaranya terus mengejar dan mencari.
“Terakir pengembalian uang tersebut harus bulan ini sudah kelar. Karena tahun depan sudah beda dinas lagi, “ tegasnya.
Bukan itu saja BPK juga menemukan pembayaran jasa konsultasi terhadap dua dinas ini tidak dilampiri dokumen yang memadai dan kelebihan pembayaran atas komponen personil belanja. Konsultasi pada Disbimarta dan Disbangkim sebesar Rp 1.163.581.200,00.
Apalagi, pihak Disbimarta dan Disbangkim pihak konsultan tidak dapat melampirkan bukti-bukti pembayaran yang seharusnya karena tahun 2015 tidak pernah dimintakan dokumen tersebut. Mereka juga berdalih PPK SKPD Disbimarta, tidak mengetahui bahwa bahwa untuk pekerjaan jasa konsultasi berita acara pembayaran dilampiri dengan bukti pembayaran sesuai dengan rincian dalam penawaran.
Hasil pengujian secara uji petik atas dokumen pembayaran dan dokumen penawaran belanja jasa konsultasi Disbimarta menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 866.501.200,00. Sedangkan untuk Disbangkim menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 297.080.000,00. Kedua Dinas ini mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan Rp 1.163.581.200,00.
Tempat terpisah Iman Yadi, Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membenarkan telah terjadi pemulangan uang yang dilakukan kontraktor kepada Kas Daerah (Kasda). Tetapi, dia tidak mau menyebutkan perusahan mana saja yang sudah memulangkan uang tersebut.
“Sudah disetorkan tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp 47.924.845 untuk kedua temuan dimaksud. Dengan nomor bukti setor 10552/pen/pgmb/dbm/15/16 ,” kata Iman Yadi, singkat. (tgm)
