KOBEK KOTA – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Alexander Zulkarnain, akan mengevaluasi rencana beberapa sekolah untuk jalan-jalan keluar provinsi Jawa Barat. Alasannya, program study tour siswa harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat.
“Kita akan tinjau dulu apa manfaat kegiatan jalan-jalan para siswa keluar kota Provinsi Jawa Barat. Jangan sampai kegiatan itu membebani orang tua,“ kata Alexander kepada Kobek, Jumat (27/1).
Dia tidak sependapat jika pihak sekolah membuat program dengan dalih atas persetujuan komite sekolah. Kalau ada kepala sekolah yang memaksakan kehendak akan ditindak tegas.
“Apapun alasannya, acara perpisahan para siswa tidak kami benarkan ke luar Provinsi Jawa Barat, “ katanya.
Informasi yang diperoleh Kobek, kegiatan yang mengatasnamakan study tour manjadi bahan bancakan oknum penyelenggara pendidikan. Untuk menghindari delik hukum, pihak sekolah memanfaatkan komite melakukan negosiasi dengan orangtua siswa.
Seperti halnya kelas 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Kota Bekasi di Jalan Swatantra IV, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih berencana untuk melakukan perpisahan di Malang Jawa Tengah.
Rencana perpisahan siswa ke luar provinsi Jawa Barat juga dilakukan SMPN 5 dengan tujuan Bali atau Jogja. Namun, orangtua siswa disuruh memilih sendiri tempat tujuan acara perpisahan.
Menurut Humas SMPN 9 Kota Bekasi Suhwardi, perpisahan dijadwalkan pada ahkir ujian kelas agar tidak terbentur dengan kegatan siswa.
“Itu baru wacana, walau sudah dirapatkan oleh orang tua murid dengan komite sekolah, “ kata Suhwardi kepada Kobek, Kamis (26/1).
Menurut Suhwardi, hingga saat ini persetujuan dari orang tua murid belum memenuhi kuota trevel jenis kereta api.
“Surat persetujuan dari orang tua murid hingga kini belum terkumpul 50%,” katanya.
Dia berdalih tidak ada penekanan terhadap siswa atau orang tua murid yang tidak mengikuti tour ke Malang. Dan, jika tidak memenuhi kuota, uang sudah terkumpul akan dikembalikan lagi kepada orangtua siswa.
“Kalau tidak memenuhi trevel, kita kasih tahu kepada orang tua yang sudah mau, bahwasannya kegiatan itu tidak jadi, “ ucapnya.
Disinggung berapa biaya yang dikenakan per-siswa yang mengikuti kegiatan ini. Dia berdalih bahwa yang mengetahui hal itu adalah penyelenggara.
Berbeda dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 di Perum Alinda Kencana Permai, Jalan Ceri Raya, Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara. Pihak sekolah berdalih acara perpisahan itu atas kemauan siswa untuk melakukan pelepasan ke Jogja.
Kepala SMAN 14 Dedi Suryadi mengaku tidak menyetujui kegiatan pelepasan di luar sekolah. Dia malah berencana ingin melakukannya di lingkungan sekolah.
“Itu kemauan anak-anak dengan komite. Kalau saya masih lihat situasi, “ kata Dedi, Sabtu (28/1).
Tapi dia berkata kepada komite dengan yang lainnya tidak untuk melakukan pemaksaan terhadap siswa yang tak mau mengikuti perpisahan.
“Jangan ada paksaan, harus ada ijin dari orang tua, “ katanya.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi menilai, kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Karena, ketika dirinya melakukan pemangilan terhadap pihak dinas pendidikan dan kepala sekolah, kegiatan itu tetap tidak bisa dihentikannya.
“Itukan sudah klasik tiap tahunnya. Kami tidak bisa menggugat Kepsek atau Disdik, “ katanya sambil berpesan agar tidak terjadi pemaksaan terhadap siswa yang tidak mampu.
Menurut Syaherallayali, seharusnya pimpinan tertinggi di lingkungan pendidikan menjadikan hal ini bahan kajian terhadap dunia pendidikan.
“Mendikbud dan kepala disdik harus membuat aturan yang tegas tentang larangan perpisahan. Karena kegitan ini sudah sangat klasik tiap tahunnya, “ tegasnya. (tgm)
