KOBEK KOTA – Pelaksana Bendahara Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Uut Marwati (UM) telah mengembalikan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) 2015 sebesar Rp130 juta yang sempat masuk ke rekening pribadinya. Hal itu diakui Sekretaris Disdik Inayatullah dan Kasubag Keuangan Taufik kepada Kobek, Jumat (24/3).
Inayatullah dan Taufik membenarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2015 yang menemukan adanya penarikan dana tunai sebesar Rp166.828.560 oleh bendahara pengeluaran Disdik. Namun, UM katanya telah mengembalikannya Rp130 juta.
“Masalah UM yang mentransfer uang ke rekening pribadinya, sudah ada tindak lanjutnya. Kalau umpama tidak ada tindak lanjutnya, bolehlah itu dipersoalkan. Sebab, uang negara itu sudah dikembalikan 6 Juli 2016 Rp130 juta,” kata Taufik kepada Kobek.
Menurut Taufik, UM menyimpan dana Bosda di rekening pribadi itu hanya untuk melakukan pengamanan saja. Alasannya, karena Disdik tidak punya brangkas tempat menyimpan uang.
Sementara dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, penjualan, serta membuka rekening, giro pos atau menyimpan pada suatu bank atau lembaga lainnya atas nama pribadi.
“Kita tidak punya berangkas. Pemindahan dana ke rekening pribadi itu hanya untuk melakukan pengamanan, “ kelitnya.
Ditanya soal sanksi terhadap bendahara pengeluaran atas ketidak cermatannya dalam mengelola dana yang menjadi tanggungjawabnya dan perintah BPK untuk menyetorkan uang itu ke kas daerah Rp149 juta, dia mengaku bahwa UM sudah diberi sanksi tertulis.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Cucu Syamsudin berjanji akan menindak tegas UM yang diduga menyelewengkan dana Bosda tahun 2015.
“Kita segera memberikan sanksi tegas terhadap UM, “ kata Cucu kepada Kobek tanpa memberitahu sanksi apa yang pantas diberikan kepada UM. Alasannya, karena Cucu saat itu baru menjabat kepala di Disdik.
Namun, Cucu memastikan akan memberikan sanksi kepada oknum tersebut. Dia mengaku tidak mengikuti perkembangan soal temuan BPK tersebut. Apalagi, dia bersama inspektur pembantunya terkena rotasi, belum lama ini.
Seperti diketahui , dalam laporan BPK hingga berita acara penutupan kas per 31 Desember 2015, uang tunai itu tidak dilaporkan UM. Malah uang itu disimpan ke dalam rekening pribadinya. Hingga 11 Januari 2016 uang itu baru dikembalikan Rp130 juta. Sedangkan sisanya sebesar Rp36.828.560 digunakan untuk melakukan pembayaran tunai kepada pihak sekolah yang belum menerima pembayaran.
Namun demikian, hasil klarifikasi BPK lebih lanjut ke bendahara pengeluaran, tidak dapat menjelaskan dan menunjukan bukti sekolah yang menerima uang tersebut. (tgm)
