KOBEK BABELAN-Ratusan warga Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi unjuk rasa menuntut PT Cikarang Listrindo yang dinilai menimbulkan masalah.
Dalam pertemuan antara masyarakat Babelan dengan pihak manajemen PT Cikarang Listrindo (CL), juru bicara warga Khoirul, menyebut keberadaan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) milik PT CL di Kampung Pendayakan, Desa Muara Bakti, selama ini dikeluhkan masyarakat Babelan.
“PT CL mengganggu ketenangan warga. Salah satu contoh, pada saat uji coba mesin milik PT CL selalu membuat warga kebisingan, jadi rusak, sementara perusahaan tidak pernah memperhatikan masyarakat, sehingga warga kerap melakukan aksi demo,” cetus Khoirul, pada saat berdialog dengan pihak manajemen PT CL di Gedung PGRI Babelan. Senin (8/5).
“Intinya, jika PT CL tidak bisa mensejahterakan, masyarakat meminta PT CL segera dipindahkan, karena hanya membuat warga rugi,” lanjutnya.
Tokoh Pemuda Kecamatan Babelan, Suhermin menyampaikan tuntutan terhadap PT CL. Proses mediasi antara warga dengan pihak PT CL telah berulang kali dilakukan, tetapi, selalu berujung deadlock.
“Warga beritikad baik, hanya pihak perusahaan tidak merespon tuntutan warga yang menimbulkan kekecewaan dan menggelar aksi demo terhadap PT CL,” tandasnya.
Selama hampir 4 jam pertemuan yang dijembatani pihak Polres Metro Bekasi Kabupaten, akhirnya suasana menjadi netral dan pihak manajemen PT CL pun sepakat untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan membuat surat pernyataan yang selanjutnya ditanda tangani bersama.
Isi dari surat kesepakatan tersebut, pihak PT CL menyatakan akan memenuhi tuntutan masyarakat Babelan. Di antaranya, pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, penanggulangan kebisingan, pemberdayaan masyarakat.
Terkait program-program tersebut, salah satu dari perwakilan masyarakat diminta untuk menyerahkan hasil perumusan program itu tanggal 15 Mei 2017 kepada pihak PT CL.
Sementara itu, CAO PT. Cikarang Listrindo, Rifky Hakim, meminta kepada masyarakat Kampung Pendayakan Desa Muara Bakti untuk memberikan tenggat waktu dalam merealisasikan tuntutan tersebut.
“Kita butuh waktu untuk merealisasikan semua tuntutan ini. Terlebih tuntutan terkait pembangunan, ya gak bisa hari ini disampaikan, hari ini dilakukan. Semua ada prosedurnya,” ujarnya.(adh)
