PULUHAN orang yang mengatasnamakan dirinya Masyarakat Peduli Pembangunan Sumsel (MPPS), menggelar Aksi Damai di Mapolda Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Rabu (26/7). Para demonstran menuntut adanya transparansi hukum pengusutan sejumlah kasus oleh kejaksaan. Sejumlah tuntuan massa diantaranya pengusutan kasus Dugaan Korupsi Dana Aspirasi DPRD Sumsel 2013 yang terkesan mandek dan tebang pilih.
Berdasarkan data yang dimiliki LSM tersebut, kasus Korupsi dana Aspirasi DPRD Sumsel tahun 2013 ini diduga melibatkan hampir seluruh Anggota DPRD Sumsel tahun 2009-2014. “Kami meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak tegas kasus Dugaan Korupsi Dana Aspirasi DPRD Sumsel tahun 2013,” ujar orator yang berdiri di depan pagar Kajati Sumsel di kawasan Jakabaring ini.
Para pendemo mendesak agar aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap penegakan hukum, khususnya kasus dugaan korupsi berjamaah yang diduga melibatka 75 Anggota DPRD Sumsel periode tersebut.
Menurut mereka, kasus yang terjadi sudah sejak empat tahun lalu itu hanya memberatkan beberapa orang anggota dewan, sedangkan masih banyak yang terus melenggang bebas. “Beberapa anggota dewan dan mantan anggota dewan yang sudah menjalani proses hukum. Hanya saja masih banyak yang bebas berkeliaran,” kata perwakilan massa.
Pantauan di lapangan, sebelumnya para demonstran telah menggelar aksi yang sama di Mapolda Sumsel. Masa dengan membawa spanduk, atribut bendera, serta poster-poster bertuliskan tuntutan tranparansi hukum.
Tak berselang lama, setelah berorasi dan menyampaikan tuntutannya, kemudian perwakilan massa menyerahkan surat pernyataan sikap kepada Kapolda Sumsel dan Kajati Sumsel yang diterima oleh masing-masing perwakilan dari Polda Sumsel dan Kejati Sumsel, kemudian massa membubarkan diri dengan tertib. (zas)