KOBEK KOTA – Bos PT Lagoa Nusantara Wismarck Tiller (Bram Simajuntak) mengakui pelaksanaan pembangunan dan pedestrian Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan sebesar Rp25 miliar lebih, terjadi pengurangan volume dan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Iya, saat itu pekerjaan kami CCO (contract change order) karena kondisi lapangan tidak mengizinkan. CCO itu juga ada berita acaranya dari dinas,” kata Bram Simajuntak saat berkunjung ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi menemui Febriyanda Riyendra selaku Ketua Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kamis (27/7).
Walau semua kegiatan tidak dikerjakan seluruhnya, namun Bram mengakui bahwa proyek tahun anggaran (TA) 2016 itu terserap semua anggarannya. Alasannya, kondisi lapangan yang membuat pekerjaan tidak tuntas sesuai rencana anggaran biaya (RAB).
Bram Simanjuntak, selaku pelaksana kegiatan pedistrian justru menuding pihak dari dinaslah yang tidak sesuai dengan perencanaan awalnya. Menurut dia, ketika pihaknya ingin melaksanakan pekerjaan, pihak rumah sakit (RS) Mitra Keluarga tidak mau lahanya digunakan untuk pedestrian.
Dia juga mengakui bahwa dalam RAB yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bekasi rumah sakit dan kolam renang masuk dalam kegiatan yang dilakukan pedistrian dan sudah dianggarkan.
“Memang hampir semua pekerjaan tidak ada perencanaan. Tapi, semua anggaran dalam kegiatan itu terserap, “ kata Bram Simanjutak.
Menurutnya, kegitan yang tidak dilaksanakan itu di CCO. Sayangnya dia tidak bisa menunjukan dimana letak pengganti pekerjaan yang di CCO dan dokumen berita acaranya, Bram lebih memilih meninggalkan pertanyaan dan memasuki mobil yang sudah menjemputnya.
“Itu di-CCO. Kan rumah sakit yang tidak mau lahanya digunakan, “ kelitnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Gerakan Berantas Korupsi Republik Indonesia (LSM Forgebuki) Timbul Sinaga meminta kepada penegak hukum untuk serius dalam melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan pekerjaan penataan pedistrian dan pembangunan saluran Jalan Ahmad Yani.
Menurut dia, pelaksana kegiatan PT Lagoa Nusantara dengan anggaran Rp25 miliar lebih dengan panjang 1,451,41 meter, diduga tidak semuanya dilaksanakan dengan baik.
“Pemasangan batu kali di samping saluran diduga tidak sampai lantai dasar kerja. Anehnya lagi, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan nomor dokumen:602.1/Pokja 1D.01/15.16/2016, pekerjaan rumah sakit Mitra Keluarga Barat hingga kolam renang tidak dikerjakan pelaksana,” kata Timbul kepada Kobek, Minggu (30/7).
Kalau pun pekerjaan itu di CCO, kata Timbul, harus ada berita acaranya. Dan lagi pula kan jika pekerjaan ini benar dan tidak ada “main mata”, bidang perencanaan dan konsultan harus bertanggungjawab.
“Saya mengikuti berita ini, kepala dinas bilang di CCO. Tapi, sekertaris yang juga PPK-nya bilang rumah sakit mitra keluarga dan kolam renang tidak masuk dalam RAB. Padahal ini tugas konsultan dan bidang perencanaan, mereka itu dibayar, “ kata Timbul.
Dia juga sangat berharap jika penegak hukum yang ada di Kota Bekasi mau melihat dan menyelidiki dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksana kegitan pedestrian tersebut. Dan seharusnya PPK bertanggungjawab penuh dalam hal ini.
“PPK-nya harus bertanggungjawab penuh. Penegak hukum di Kota Bekasi harus berani membongkar. Saya tidak pernah dengar dari penegak hukum di Kota Bekasi jika ada pejabat di DPUPR bisa terjerat hukum. Padahal dinas itu sudah banyak yang melaporkan, “ sindirnya. (tgm)
