KOBEK KOTA- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji diduga melakukan politik praktis dalam memenangkan salah satu bakal calon walikota Bekasi periode 2018-2023. Dugaan itu muncul setelah surat edaran nomor 100/9799-SETDA Tapem tanggal 7 Agustus 2017 disampaikan kepada seluruh pengurus Rukun Tangga dan Rukun Wilayah (RT/RW se- Kota Bekasi).
Dalam surat tersebut dilarang melakukan pemilihan dan pemekaran ketua RT dan RW di wilayah masing-masing sampai dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bekasi berakhir.
Apabila ada ketua RT dan RW yang telah habis masa bhaktinya agar dilakukan perpanjangan sampai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bekasi berakhir. Dia juga mencabut surat edaran nomor 149/3587/SETDA Tapem tanggal 26 April 2017 tentang pemekaran RT dan RW.
Padahal, dalam Peraturan Daerah (Perda) 05 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan RT/RW disebutkan bahwa pemilihan ketua RT/RW sangat terbuka dan jujur. Dan dalam pasal 28, masa bhakti ketua RT/RW hanya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya.
Menanggapi hal tersebut, Rayendra Sukarmadji berdalih surat edaran itu hanya bersifat menghimbau agar tidak melakukan pemekaran atau pergantian ketua RT/RW disaat pemilihan kepala daerah berlangsung.“Kalau masalah pemekaran sudah cocok buat apa dimekarkan. Kalau untuk pergantian kan situasi dan kondisinya mendekati pilkada, “ kata Rayendra Sukarmadji kepada Kobek, Rabu (9/8).
Menurut Roy, sapaan akrab Rayendra Sukarmadji, dirinya berdalih tidak sedang melakukan penggiringan kepada seluruh RT/RW se Kota Bekasi untuk memenangkan salah satu calon.“Bukan masalah penggiringan. Tapi, masyarakat sudah kondusif, jangan dulu ada perubahan apa- apa. Sehingga pemilihan ketua RT/RW kita tahan dulu sampai pemilihan selesai, “ kelitnya.
Ketika disinggung soal dugaan melakukan pelanggaran administrasi pemerintahan sesuai bunyi Perda 05 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan RT/RW dan Undang Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, Roy langsung menghindar dan menyuruh Kobek konfirmasi dengan Asda .“Kita ngobrolnya dengan Bipem saja di ruangan saya. Kalau tidak dengan pak Dinar, Asda I, “ katanya, seraya menghindari pertanyaan.
Tempat terpisah Dinar Faisa Badar, Asisten Daerah (Asda I) Kota Bekasi ketika ditanya tentang surat edaran yang dikeluarkan Rayendra Sukarmadji, apakah surat ini tidak tumpang tindih dengan peraturan yang ada, dengan enteng dan seakan tidak mau menjelaskan secara detil.“Saya lagi nyetir, tar aja dijelaskan,” katanya singkat.
Sekedar diketahui tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi cukup besar menggelontorkan dana hibah keseluruh RT/RW yang ada. Dalam data penerima dana hibah yang dimiliki Kobek, hampir setiap ketua RT/RW diduga mendapatkan Rp10 sampai Rp20 juta.(tgm)
