KOBEK KOTA- Dana kemitraan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang digelontorkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun 2016 sebesar Rp186 miliar, dipertanyakan sejumlah kalangan.
Pasalnya, hingga saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi dituding belum membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) terkait penggunaan dana tersebut.
Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari, hingga saat iniPemkot Bekasi membuat laporan penggunaan dana sebesar Rp65 miliar.
SementaraPemprov DKI pada tahun 2016 telah mengucurkan dana Rp186 miliar.
Dana kemitraan itu, kata Premi Lasari, bukanlah terkait community development TPST Bantargebang. Dana kemitraan ini digunakan untuk berbagai proyek yang berkaitan dengan DKI Jakarta, misalnya pembangunan jalan menuju Jakarta.
Premi menjelaskan, Pemkot Bekasi baru menggunakan dana kemitraan itu untuk pelebaran jalan Komsen Jatiasih yang merupakan rute truk sampah DKI ke TPST Bantargebang.
Pemkot juga menggunakan dana kemitraan itu untuk pengadaan eskavator. Salah satu program yang belum terlaksana adalah pembuatan sumur artesis. “Sebelum mencairkan anggaran 2017, kita mesti minta laporan yang 2016, pertanggungjawabannya seperti apa. Kalau misalnya Pemkot Bekasi belum menyampaikan laporan 2016, kita enggak akan merekomendasikan pencairan 2017,” kata Premi Lasari.
Menanggapi hal itu, Kepala BPKAD Kota Bekasi Supandi Budiman mengaku sudah membuat LPj penggunaan dana kemitraan tersebut. Dia juga mengakui bahwa dana yang diterima Pemkot Bekasi bukanlah untuk community development TPST Bantargebang.
“Dana kemitraan itu digunakan untuk berbagai proyek yang berkaitan dengan DKI Jakarta. Tapi LPjnya sudah kami buatkan, justru mereka (Pemprov DKI) yang belum transfer lagi kesini, “ kata Supandi Budiman kepada Kobek, Senin (11/9).
Menurutnya, dana kemitraan tahun 2017 hingga saat ini belum ditransfer Pemprov DKI, padahal uangnya sudah digelontorkan kepada masyarakat. Jadi, Pemkot Bekasi terpaksa menalagi untuk community development ke warga (uang bau).
Semua masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kata Supandi Budiman, sudah membuat laporan tentang penggunaan dana tersebut. Ketika ditanya tentang dana yang tidak terserap Rp115 miliar, dia mengatakan sudah ada pertanggungjawabannya. “Kan sudah ada pertanggungjawabanya masing- masing SKPD. Kita masih nunggu transferan DKI Rp26 miliar. Pemkot juga sudah nombok. Katanya sih minggu-minggu ini ditransfer semua uang bau itu, “ kelitnya.
Sebelumnya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi (Selasa 5/9) mendatangi kantor BalaiKota DKI Jakarta untuk membahas masalah sumur artesis itu bersama Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Namun, dalam pertemuan dengan gubernur DKI Jakarta, Pemkot Bekasi diharapkan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kemitraan dengan baik. Dengan begitu, Pemprov DKI akan memberikan dana kemitraan 2017 sebesar Rp 248 miliar. (tgm)
