UNIVERSITAS Islam “45” (Unisma) Bekasi digoyang aksi demo oleh mahasiswanya sendiri persis di awal perkuliahan dimulai, Senin (18/9). Mereka menuntut transparansi keuangan dan kepastian jumlah mahasiswa baru.
Aksi demo yang dimulai pukul 13.30 itu, diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas. Salah seorang mahasiswa, Aru Elgete mengatakan, sudah sejak lama mahasiswa Unisma Bekasi tertidur. Ketiadaan organisasi tertinggi di kampus (BEM-KM) merupakan salah satu yang menyebabkan kekosongan dinamika. Mahasiswa berubah menjadi pragmatis, bahkan, individualis. Malah, cenderung ke arah hedonis. Mahasiswa takut terancam drop-out (DO) dan mendapat nilai buruk, daripada menyuarakan hak dan kebenaran.
“Karena itu, pihak yang bertanggung jawab –dalam hal ini rektorat– memanfaatkan situasi dan kondisi itu. Parahnya, mahasiswa sering diadu, sehingga muncul konflik horizontal. Dinamika tak lagi terbangun. Dialektika mati. Singkatnya, rektorat aji mumpung. Seringkali berulah dengan meninabobokan mahasiswa,” ujarnya.
Diakuinya, sebagian besar mahasiswa acapkali sulit membedakan kebijakan rektorat terkait pembenahan atau justru mematikan. Hal itu karena mahasiswa kekinian, khususnya di Unisma Bekasi, seperti hilang kendali. Karenanya, rektorat seperti bersikap paternalistik. “Kalau melawan akan ada hukuman, serupa kualat atau durhaka. Padahal, tidak sama sekali. Kehidupan di kampus sangat berbeda dengan keadaan antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri,” lanjutnya.
Dia melanjutkan, setiap tahun, Program Internalisasi Kampus Mahasiswa Baru (PIKMB, nama lain dari Ospek), rektorat tak pernah transparan dalam hal anggaran. Padahal, jumlah mahasiswa yang masuk kian banyak. Bayaran pun semakin mahal. Namun, pihak rektorat seperti menutup diri dari kejujuran. Padahal jelas, agama mengajarkan sikap jujur, arif, dan bijaksana.
“Katanya ada 600 an mahasiswa baru yang mendaftar. Nyatanya, lebih dari 1.000, ini kan pembohongan dan tidak transparan,” paparnya.
Ada beberapa poin penting yang disampaikan mahasiswa. Pertama, Unisma Bekasi terkenal dengan keaktifan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Sayangnya, ada beberapa UKM yang bertahun-tahun tidak mendapatkan ruang untuk menyimpan arsip; sekretariat. Sementara rektorat sangat instan dalam berpikir. Kalau mahasiswa kian banyak dan bayaran semakin naik, seharusnya mampu membangun gedung baru untuk kebutuhan UKM. Nyatanya, rektorat malah ingin menyekat ruang yang sudah ada, di mana ruang yang kalau hujan pasti banjir.
“Kedua, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini terkesan sangat menjijikkan. Persiapan kurang, bahkan dadakan seperti tahu bulat. Sedangkan mahasiswa hanya dijadikan objek, bukan subjek. Tahun ini, mahasiswa dikenakan tarif untuk mengikuti KKN senilai Rp750.000 (tahun sebelumnya Rp500.000) tanpa alasan yang jelas. Kemudian ditempatkan di lokasi yang seperti api jauh dari panggang. Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, bukan tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat,” jelasnya sembari menambahkan, diduga kuat karena pihak kampus sudah ada MoU dengan Bupati Karawang.
Sebab, beberapa bulan sebelum KKN, pasca pembukaan Festival Film Jawa Barat (FFJB) yang diresmikan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar di Gedung Pertemuan YPI “45”, Cellica Nurrachadiana menyambangi kampus Unisma Bekasi. Sifatnya privasi, mahasiswa tidak terlibat.
Ketiga, soal PIKMB. Panitia Pelaksana PIKMB Universitas sempat menanyakan jumlah mahasiswa ke pihak rektorat. Maksudnya agar bisa mengetahui anggaran yang masuk sehingga panitia bisa menghitung dan mampu menyesuaikan keperluan yang dibutuhkan. Namun, pihak rektorat menutup diri dari keterbukaan.
Keempat, mengenai Gebyar UKM. Tahun lalu, setiap UKM diberi anggaran sejumlah Rp500.000, tapi kini hanya Rp250.000. “Aneh, tahun sudah berganti, harga kebutuhan meningkat, mahasiswa semakin banyak, dan bayaran naik, tapi jatah per-UKM justru dipangkas. Ada apa sebenarnya? Lagi, mahasiswa hanya menjadi objek yang dianggap pasif dan mati, bukan subjek yang dihargai,” tegas Aru.
Kelima, terkait kesejahteraan Satuan Pengamanan (Satpam) Unisma Bekasi di mana sudah 3 bulan tak mendapat gaji. Selain itu, satpam dilarang keras bergaul dengan aktivis mahasiswa. Keenam, soal parkiran baru di kantin yang sama sekali tidak bisa diterabas. Sementara pusat organisasi ditempatkan di bagian belakang kampus.
“Intinya, Unisma sudah tidak bisa disebut sebagai lembaga pendidikan, tetapi hanya serupa ladang bisnis semata. Kerjanya hanya mengeruk biaya tanpa memikirkan mutu pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari kinerja dosen di ruang kelas. Banyak yang lucu dan cenderung aneh dalam mengajar. Mutunya rendah. Bahkan, sangat tidak layak untuk dipekerjakan sebagai tenaga pengajar,” pungkas Aru dalam surat pernyataan yang dia buat tertulis. (tgm)
