Juhandi
CIKARANG, KOBEK-Penyerapan anggaran dua bulan sebelum masa APBD 2017 berakhir, ternyata masih sangat minim. Baru sekitar 50 persen, malah PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Bekasi baru 20 persen sehingga dikhawatirkan tak akan tercapai sesuai yang diharapkan.
Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi Juhandi pun mengaku stres atas minimnya serapan anggaran itu. Sebab, akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Pasalnya, tiga tahun berturut-turut Kabupaten Bekasi memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi, kalau serapan anggaran tidak sesuai target, dikhawatirkan sulit meraih prestasi dan dapat penghargaan WTP.
Dikatakan, berbagai penyebab minimnya penyerapan APBD saat ini antara lain, perubahan anggaran yang masih menunggu persetujuan Gubernur Jawa Barat. Belum diketahui kapan persetujuan itu, karena dalam pengajuan anggaran perubahan yang sudah disahkan DPRD Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi berada di urutan 23 dari 28 Kota dan Kabupaten se-Jabar.
Penyebab lainnya, perubahan kelembagaan di awal tahun yang diikuti penyesuaian jabatan, juga berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek, apalagi tak lama kemudian terjadi mutasi pejabat, sehingga terjadilah bongkar pasang. Sebab, pejabat pertama sudah sempat mengadakan lelang proyek, dan setelah diganti, maka berubah pula pelaksanaannya.
Secara keseluruhan, penyerapan anggaran baru sekitar 50 persen. Namun, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih ada yang jauh di bawah 50 persen, seperti Dinas PUPR yang baru sekitar 20 persen. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga jauh di bawah 50 persen.
Anggaran Perubahan itu, sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran. Misalnya, dalam APBD murni di Dinas PUPR hanya sekitar Rp800 miliar, namun setelah perubahan menjadi Rp1,2 triliun, dan jika persetujuan Gubernur tak segera turun, maka waktu pengerjaannya semakin mepet.
Juhandi berharap ada terobosan untuk percepatan penyerapan anggaran, sehingga berbagai proyek yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa tuntas.
Artinya, dengan besarnya serapan anggaran, maka berbagai program Pemerintah bisa terlaksana.
“Wajar kalau saya stres, karena terus kepikiran sendiri. Walau sebenarnya, kami hanya menyimpan data dan akan dilaporkan sesuai yang dilaksanakan OPD. Makanya sangat berharap agar APBD bisa terserap ke angka 80 persen,” katanya. (hem)
