KOBEK KOTA – Dua pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Imas Asiah dan Andre diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu (13/12).
Keduanya dimintai keterangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK – PPTK) kegiatan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) Sumurbatu Kecamatan Bantargebang.
Kedua pejabat itu diperiksa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bekasi sebesar Rp12 miliar. Pasalnya, ada dugaan proyek tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga merugikan negara sebesar Rp4 miliar.
Pantauan Koran Bekasi, Andre dan Imas tiba di gedung kejaksaan tepat jam 10.00. Tidak perlu menunggu lama mereka berdua langsung memasuki ruang penyidik intelijen kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait pembangunan IPLT.
Usai diperiksa penyidik, Andre selaku PPTK IPLT Sumurbatu kepada Koran Bekasi membantah tuduhan. Dia juga menolak jika proyek IPLT yang menghabiskan anggaran sebesar Rp12 miliar disebut tidak sesuai RAB.
Menurutnya tudingan itu, tidak mendasar jika dialamatkan kepada dirinya. Alasannya, kegiatan itu sudah sesuai rencana. Dia juga menantang bagi yang merasa bahwa proyek itu gagal harus berdasarkan bukti.
Disinggung tentang mesin yang digunakan IPLT bukan berasal dari Jerman, Andre juga membantahnya. Dan dia sarankan untuk melihatnya langsung ke Sumurbatu.
“Agar tidak ada prasangka, mendingan lihat dan buktikan langsung ke lokasi IPLT. Lihat barkot karena masih menempel, ” kata Andre kepada Koran Bekasi, Rabu (13/12).
Menurutnya pembangunan IPLT Sumurbatu sudah mendapatkan uji kelayakan baku mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2016. Dan IPLT Sumurbatu akan menjadi percontohan nasional dan Asia Tenggara. “IPLT sudah mendapatkan hasil uji laboratorium dari Kementerian LH tahun 2016. IPLT itu akan jadi percontohan nasional dan Asia Tenggara besok. Kami juga ada kunjungan dari para ahli dan dari Pemkab Deli Serdang, Negara Prancis dan Jerman, ” katanya.
Sebelumnya, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi Dadang Ginanjar juga menantang Kejari Bekasi untuk membuktikan tudingan bahwa kegiatan IPLT di Sumurbatu 2016 tidak sesuai RAB.
Padahal, pemeriksaan sudah terhadap Kamijan dan Wijayanti. Kemudian, Afon Sofyan dan Abu Bakar yang bertugas sebagai konsultan pengawas perusahan PT Gala Karya juga sudah dimintai keterangan.
Menurut Dadang, Proyek IPLT di Sumurbatu sudah benar dilaksanakan. Dia juga membantah tudingan yang menyebut kegiatan itu tidak sesuai RAB.
“Biarkan saja penegak hukum yang menilainya. Nanti kan bisa dilihat. Pokonya tidak apa – apa, ” ucapnya belum lama ini. (tgm)
